Menteri ATR/BPN - Praktik Mafia Tanah Sulit Dibuktikan

Sofyan A Djalil

Menteri ATR/BPN

Praktik Mafia Tanah Sulit Dibuktikan

Makassar - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil menyebutkan pelebelan tentang praktik mafia tanah yang selama ini mengemuka ke publik sulit dibuktikan.

"Namanya mafia tanah itu kedengaran, ya kan, tapi kita gak bisa buktikan sampai kemudian itu menjadi kasus," sebut Sofyan disela pembukaan Rembuk Nasional Pertanahan, Revitalisasi Hukum Pertanahan Indonesia digelar Institut Sembilan di hotel Claro Hotel Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/9).

Dirinya mencontohkan beberapa kasus, di Jakarta polisi telah menangkap sejumlah orang yang menggugat tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI. Dari kejadian itu melihat sekali bahwa ada orang mengajak berpura-pura menjadi ahli waris lahan tersebut. Sedangkan di Bekasi, juga didengarnya ada mantan lurah, mantan pejabat yang membuat surat keterangan kepemilikan tanah, tapi semua itu dilakukan itu tidak benar.

Kemudian, di Medan kasus Siamin-Sukardi, itu sudah di hukum enam tahun pada pengadilan setempat. Dan dalam prosesnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), itu juga disebut mafia tanah."Jadi, mafia tanah ini terdengar tapi kita gak bisa membuktikan sampai terbukti, sampai ditangkap oleh Kepolisian, Kejaksaan, sampai dibawa ke pengadilan," ulas mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut.

"Yang kita lakukan adalah mencegah supaya ke depan itu tidak terjadi lagi hal yang sama," ucap Sopyan optimistis berharap terjadi perubahan besar di masa depan.

Sementara dalam pidato pemaparannya saat pembukaan Rembuk Nasional Pertanahan, Sofyan menyampaikan ada 8.000 kasus terkait masalah pertanahan. Hal ini terkait dengan sengketa lahan dan pembebasan lahan. Dengan digodoknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Agraria pertanahan, harapannya nanti lahan untuk kepentingan umum tidak akan menjadi masalah, apabila seluruh tanah sudah didaftarkan. Ini bertujuan hal mengurangi terjadinya konflik.

"Kami berusaha dan berupaya mencegah konflik-konflik itu terjadi di masa datang. Sekarang ini kita selesaikan yang tercatat ada delapan ribuan kasus di seluruh Indonesia. Masalah sengketa ini telah menjadi perhatian publik tentunya," papar dia. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua DPR - Lakukan Kewajiban Tanpa Pikirkan Untung-Rugi

Puan Maharani  Ketua DPR Lakukan Kewajiban Tanpa Pikirkan Untung-Rugi  Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani mengajak anggota DPR periode 2019-2024…

Menteri Kelautan dan Perikanan - Revisi UU Perikanan Belum Mendesak

Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Revisi UU Perikanan Belum Mendesak Pontianak - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyatakan,…

Menteri Sosial - UU Pekerja Sosial untuk Kuatkan Pekerja di Era 4.0

Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Sosial UU Pekerja Sosial untuk Kuatkan Pekerja di Era 4.0  Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Agus…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

AKPI Tekankan Keseragaman dan Standar Kode Etik Kurator

AKPI Tekankan Keseragaman dan Standar Kode Etik Kurator   NERACA Jakarta - Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menekankan pemberlakuan…

FTII Soroti Perlindungan Data Publik Dalam Revisi PP 82/2012

FTII Soroti Perlindungan Data Publik Dalam Revisi PP 82/2012  NERACA Jakarta - Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) yang mengaku keberatan…

Mahkamah Konstitusi RI Luncurkan 25 Buku Peringati HUT

Mahkamah Konstitusi RI Luncurkan 25 Buku Peringati HUT  NERACA Padang - Mahkamah Konstitusi (MK) RI meluncurkan 25 buku bertema hukum…