Insyaf LPDB Dorong Peningkatan Market Share Keuangan Syariah

Insyaf LPDB Dorong Peningkatan Market Share Keuangan Syariah

NERACA

Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) akan menyelenggarakan Indonesia Syariah Fair (Insyaf), pada 27-29 November 2018. Event berskala nasional ini diharapkan dapat mendorong peningkatan market share keuangan syariah di Indonesia yang saat ini masih minim, yakni sebesar 5,3 persen.

“Kita dari LPDB mendorong bagaimana bisa berkontribusi maningkatkan market share keuangan syariah walaupun angkanya kecil dari 5,3 persen itu,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo dalam acara konperensi pers di Jakarta, Senin (10/9).

Market share keuangan syariah di Indonesia masih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang jumlahnya mencapai 24,7 persen. Braman mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi minimnya market share. Salah satunya, yakni masih minimnya keuangan syariah, mempenetrasi sektor riil yang produktif di masyarakat, termasuk di sektor inklusi mikro dan usaha kecil.

“Karena itu berbagai upaya strategis dilakukan LPDB-KUMKM dalam mengakselerasi keterlibatan berbagai lembaga pembiayaan syariah dan pemberdayaan KUMKM di Indonesia khususnya pembiayaan pola syariah, salah satunya melalui Insyaf ini,” ujar Braman.

Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Jaenal Aripin mengungkapkan salah satu penyebab masih minimnya market share keuangan syariah, karena selama ini ada asumsi lembaga keuangan syariah khususnya perbankan lebih banyak mengarah pada pembiayaan sektor usaha menengah ke atas, bahkan hampir mengabaikan sektor usaha mikro dan kecil.

“Arah ini kemudian menafikan para pelaku usaha mikro dan kecil bersentuhan dengan lembaga perbankan, sehingga terkesan lembaga keuangan bank sangat eksklusif atau hanya bisa diakses para pengusaha pada level tertentu, dan tidak terbuka untuk pengusaha dari berbagai level,” ucap Jenal.

Karena itu, lanjut Jenal dengan adanya Insyaf ini diharapkan lembaga keuangan khususnya bank, mengubah arahnya dari lama ke arah baru dengan lebih inklusif, atau terbuka bagi para pengusaha dari berbagai level termasuk juga sektor usaha mikro. Dengan begitu, para pengusaha mikro yang selama ini belum banyak menikmati bantuan pinjaman dari lembaga keuangan bisa terfasilitasi. 

“Harapan ini wajar, mengingat secara kuantitas pengusaha mikro, menempati jumlah terbesar dari skala usaha yang ada di Indonesia,” papar dia.

Insyaf yang fokus pada arah baru keuangan syariah yang lebih inklusif dan banyak menitikberatkan pada usaha mikro, juga ingin mendorong agar muncul Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) lebih besar lagi. Sehingga LKMS ini selain berfungsi sebagai lembaga inklusi bagi masyarakat atau akses ke perbankan, juga bisa dijadikan sebagai instrumen keuangan yang fokus melayani kebutuhan permodalan bagi pengusaha mikro dan kecil.

“Sehingga kebutuhan permodalan bagi pengusaha dari skala mikro, kecil, menengah sampai besar bisa terlayani oleh lembaga keuangan. Efek positifnya, lembaga keuangan bisa lebih inklusi karena bisa diakses oleh masyarakat dari seluruh kalangan,” tambah Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM, Jaenal Aripin.

Insyaf akan berlangsung selama tiga hari di Balai Kartini Jakarta, dengan rencana akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Insyaf akan dirangkai dengan kegiatan diskusi, lomba karya tulis ilmiah, pemberian award kepada mitra LPDB-KUMKM terbaik, seminar, talkshow, sejumlah tutorial, table top, pemberian modal usaha terhadap KUMKM terdampak bencana, dan pameran.

Jaenal berharap Insyaf 2018 ini menjadi akselerator dalam menumbuhkan gairah percepatan pengembangan KUMKM Indonesia, yang tersaji dalam keindahan dan kreatifitas, namun bersifat edukatif, sehingga para peserta, maupun pengunjung memperoleh manfaat yang maksimal, baik dalam pengetahuan, pemasaran, permodalan, teknologi, maupun kelembagaan, serta jejaring dalam ekonomi syariah dan produk halal.

“Harapannya even yang akan berlangsung setiap tahun ini akan menjadi rujukan atau tempat bertemunya berbagai pihak yang terkait dengan pola pembiayaan syariah,” katanya. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

Kejagung-Kementerian BUMN Rapatkan Pengelolaan "Smelter" Timah Sitaan

NERACA Pangkalpinang - Kejagung bersama Kementerian BUMN akan segera merapatkan pengelolaan aset pada lima smelter (peleburan) timah yang disita penyidik…

KPPU Kanwil I: Harga Beras Berpotensi Bentuk Keseimbangan Baru

NERACA Medan - Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas menyatakan harga beras berpotensi membentuk keseimbangan baru.…

DJKI Kembalikan 1.668 Kerat Gelas Bukti Sengketa Kekayaan Intelektual

NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan barang bukti sengketa kekayaan intelektual berupa 1.668…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Kejagung-Kementerian BUMN Rapatkan Pengelolaan "Smelter" Timah Sitaan

NERACA Pangkalpinang - Kejagung bersama Kementerian BUMN akan segera merapatkan pengelolaan aset pada lima smelter (peleburan) timah yang disita penyidik…

KPPU Kanwil I: Harga Beras Berpotensi Bentuk Keseimbangan Baru

NERACA Medan - Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas menyatakan harga beras berpotensi membentuk keseimbangan baru.…

DJKI Kembalikan 1.668 Kerat Gelas Bukti Sengketa Kekayaan Intelektual

NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan barang bukti sengketa kekayaan intelektual berupa 1.668…