NERACA

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa penerimaan negara sampai dengan 31 Agustus 2018 telah mencapai 60,8 persen atau sebesar Rp1.152,7 triliun dari target Rp1.894,7 triliun. Realisasi tersebut lebih besar dibandingkan dengan perolehan pada periode yang sama di 2017 yang hanya sebesar 11%. "Realisasi penerimaan kita Rp 1.152,7 triliun untuk 2018, atau 60,8% dari total penerimaan," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (10/9).

Ia melanjutkan, dengan demikian per Agustus 2018, pendapatan negara tumbuh 18,4%. Di dalam pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan tumbuh 16,5% pada Agustus 2018. "Pertumbuhan penerimaan perpajakan di atas 15%. Ini adalah pertumbuhan tertinggi dari tiga tahun terkahir," ujarnya. Sebagai perbandingan, di periode sama tahun lalu, penerimaan perpajakan hanya tumbuh 9,5%.

Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 24,3 persen hingga Agustus 2018 dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dalam periode yang sama tahun lalu yang sebesar 20,2 persen. "Pertumbuhan penerimaan negara dengan situasi dinamis ini masih menunjukkan kenaikan solid," kata Sri. 

Dari sisi belanja negara, Sri menyebut kinerjanya tetap positif. Dia mengatakan, hingga Agustus 2018 belanja negara tumbuh 8,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang sebesar lima persen.

Sri mengatakan, akselerasi belanja negara dapat tetap dijaga berkat pertumbuhan penerimaan yang tinggi. Neraca keseimbangan primer pun masih terjaga surplus di level Rp 11,5 triliun hingga Agustus 2018. Sementara, pada Agustus tahun lalu keseimbangan primer mengalami defisit Rp 84 triliun. 

Disamping itu, pemerintah juga menjaga tingkat defisit APBN 2018 di level Rp 150 triliun hingga 31 Agustus 2018. Angka itu lebih kecil dibandingkan defisit pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 225 triliun. "Ini perbaikan dari sisi APBN kita dan kami tetap akan menjaga fiskal secara hati-hati," katanya.

Asian Games

Perhelatan Asian Games 2018 diproyeksikan dapat memberikan dampak positif pada penerimaan negara. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan, dampak tersebut akan dirasakan oleh berbagai jenis pajak. "Kalau saat ini belum ada hitungannya karena acara masih berlangsung. Dampak terhadap penerimaan sekarang masih berlangsung misalnya ke Pajak Pertambahan Nilai (PPN)," kata Yon.

Selain berdampak pada penerimaan PPN, pesta olahraga terbesar di benua Asia itu juga bisa memberikan dampak positif pada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Yon menjelaskan, hal itu akan terlihat pada Surat Pemberitahuan (SPT) PPh dari seluruh pihak yang terlibat dan memperoleh tambahan penghasilan atau keuntungan dari pelaksanaan Asian Games 2018. 

"Contohnya, untuk mengerjakan proyek Asian Games banyak pembangunan yang dilakukan, termasuk pembangunan stadion, ada karyawan yang dipekerjakan. Artinya ada tambahan PPh pasal 21. Kemudian, perusahaan mendapat tambahan profit, maka ada tambahan PPh pasal 25 atau 29," kata Yon. 

Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir. Selain berdampak positif pada penerimaan negara, Asian Games 2018 juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. 

Dia menyebut, Asian Games dapat menambah laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,01 hingga 0,03 persen pada 2018. "Tapi yang terpenting dari Asian Games 2018 itu adalah pengangguran menurun, masyarakat atau pelaku usaha income-nya meningkat, dan dampak multiplier lainnya," kata Iskandar.