Pemotongan Anggaran Kementerian Hemat Rp22 T

NERACA

Jakarta---Pemerintah segera melakukan penghematan anggaran, alias pemotongan besar-besaran, pada sejumlah berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga mencapai Rp22 triliun. Hal ini terkait dengan rencana pengajuan APBN-P. Namun pemotongan anggaran dikecualikan pada TNI dan Polri. Hanya saja rincian pemotongan masih terus dikaji. "Rinciannya masih akan kita pertajam lagi berdasarkan dari presentasi yang kami sampaikan pada para menteri dan para pimpinan lembaga nonkementerian," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mahendra Siregar di Jakarta,28/2

Ditempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penghematan anggaran tersebut dilakukan pemerintah sebagai langkah antipasi melebarnya defisit sebagai akibat dari asumsi-asumsi makro yang berubah yang salah satunya adalah harga ICP yang rata-rata harganya sudah mencapai USD118 per barel. "Agenda rakor kita hanya satu yaitu membahas tentang rencana R-APBNP 2012. Oleh sebab itu, maka kita melakukan exercise terhadap postur RAPBNP 2012, di mana tentu saja seiring dengan berbagai perubahan asumsi seperti ICP dan asumsi-asumsi yang lain. Makanya kita mempertajam anggaran-anggaran di K/L," jelasnya

Lebih jauh kata Hatta, mempertajam artinya akan diadakan review kembali belanja yang dirasakan memang masih bisa ditunda. "Yang tidak prioritas dan memotong belanja perjalanan dinas. Sehingga, diharapkan seluruh belanja modal kita tidak sama sekali dipotong, ditambah lagi dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) kita difokuskan untuk infrastruktur," urainya.

Dengan adanya pemotongan anggaran untuk pengehematan tersebut, maka diharapkan defisit tahun ini dapat dipertahankan di bawah tiga persen. "Defisit kita (saat ini) antara 2,2%-an tapi itu belum termasuk defisit daerah. Kan kalau defisit APBD itu sekira 0,4%-0,5%," jelasnya

Namun kata Hatta, rencana pemotongan anggaran ini tidak akan berlaku bagi TNI dan Polri. Pemotongan anggaran ini, dimaksudkan untuk menghemat keuangan negara akibat bergejolaknya harga minyak dunia. "Namun, apakah nanti ada tidaknya penghematan atau tidak ditubuh TNI atau Polri nanti malam akan dilakukan pembahasan lagi," ungkapnya

Sementara, untuk K/L lainnya, Hatta menegaskan penghematan anggaran akan dilakukan bagi rencana yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas, pembangunan gedung serta membatalkan pembelian AC untuk keperluan kementerian.

Pemotongan anggaran ini dilakukan untuk menjaga pembengkakan anggaran karena tingginya harga ICP yang disinyalir akan membuat fiskal tidak sehat. Sebelumnya, pemerintah akan melakukan pemotongan anggaran-anggaran di berbagai K/L hingga mencapai Rp22 triliun.

Penghematan anggaran tersebut dilakukan pemerintah sebagai langkah antipasi melebarnya defisit sebagai akibat dari asumsi-asumsi makro yang berubah yang salah satunya adalah harga ICP yang rata-rata harganya sudah mencapai USD118 per barel. "Mungkin rata-rata bisa US$ 105-100 per barel sampai dengan akhir tahun, tapi nanti akan kita kaji dulu," paparnya

Hatta menegaskan keputusan perubahan ICP tersebut akan dibahas dalam APBN-P yang rencananya akan dilakukan pada awal Meret nanti. "Itukan akan dibahas dahulu di Komisi VII DPR, setelah itu baru dibahas kembali di Banggar. Jadi kita lihat saja perkembangan pembahasan di sana," ujar Hatta.

Untuk diketahui harga ICP dalam APBN 2012 adalah sebesar US$90. Namun kondisi harga minyak dunia yang cenderung naik hingga US$109 per barel, mendorong target ICP untuk diubah. **bari/cahyo

BERITA TERKAIT

Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun - Dukung Industri 4.0

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…

XL Hadirkan Informasi Mudik Format Digital - Gandeng Kementerian Perhubungan

NERACA Jakarta - Solusi digital menawarkan beragam manfaat bagi berbagai instansi pemerintah dalam memaksimalkan layanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah…

Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019

Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019 NERACA Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta dukungan Komisi III DPR…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pangkas Pajak UMKM, Jokowi Inginkan UMKM Tumbuh

    NERACA   Surabaya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan penurunan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro,…

Raup Laba, Karyawan PT Pos Indonesia Tuntut Bonus

      NERACA   Jakarta – Ratusan pekerja PT Pos Indonesia melakukan aksi demontrasi di kantor Pos Indonesia, Jakarta…

PemprovJabar Percepat Pembebasan Lahan Tol Bocimi

      NERACA   Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan ikut mempercepat proses pembebasan lahan di seksi…