NERACA

Jakarta – Meski kondisi rupiah kembali menguat ke angka Rp14.800, namun ada kemungkinan rupiah akan kembali kontraksi lantaran bank sentral Amerika Serikat (The Fed) berencana untuk menaikkan suku bunga acuannya, dan itu akan berdampak pada Indonesia. Pengamat dari Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto mengkhawatirkan kondisi pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi membuat banyak BUMN mengalami gagal bayar.

"Kondisi BUMN kita secara konsolidatif sangat memprihatinkan bila ditinjau dari segi likuiditas dan solvabilitasnya. Apalagi apabila ditinjau dari sumbernya yang sebagian besar dalam bentuk valuta asing," kata Suroto, seperti dikutip Antara, kemarin. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memunculkan risiko lain berupa BUMN gagal bayar atau terancam bangkrut. Akses mencatat utang BUMN secara konsolidatif pada 2017 sebesar Rp4.800 triliun dan nilai asetnya sebesar Rp7.200 triliun. "Ini artinya kalau dilihat dari solvabilitasnya jelas buruk karena satu rupiah aset dalam posisi menanggung dua rupiah utang," katanya.

Dia melihat depresiasi nilai rupiah yang menembus ke angka psikologis Rp15 ribu per dolar AS menjadi ancaman BUMN gagal bayar karena utang mereka dalam bentuk valuta asing. Manajemen kata dia, biasanya hanya punya dua cara untuk menyelamatkan kondisi likuiditas untuk menutup utang jangka pendeknya yang sedang jatuh tempo, sementara opsi lain berupa menambah utang baru dengan cara menjual saham. "Apalagi kondisi fiskal pemerintah yang sedang menghadapi double defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran saat ini. Maka masalah akan semakin berat dan pemerintah pasti akan banyak menekan manajemen perusahaan," katanya.

Struktur keuangan BUMN yang demikian ini sebetulnya bukan saja akibat pola pengelolaan yang kurang antisipatif yang dilakukan oleh BUMN, tapi juga dikarenakan oleh tekanan pemerintah yang tidak sehat. Ia mencontohkan, target pencapaian elektrifikasi pada PT PLN yang tidak lagi ditopang secara rasional secara bisnis. Menurut dia, ada potensi moral hazard dalam mekanisme perolehan utang itu. Sebab ada potensi puluhan triliun rupiah keuntungan dari suku bunga yang bisa didapat para kreditor.

Hal ini kata Suroto, mestinya juga perlu menjadi bagian kasus yang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kondisi ekonomi makro kita saat ini sedang kurang baik. Daya beli lesu, double defisit, dan rupiah terus melemah. Pemerintah harus memberikan lampu merah ke BUMN. Apalagi tahun ini dan tahun depan masuk dalam satu perkiraan krisis konjungtural yang tanpa kita duga akan menyapu semuanya," katanya.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh pengamat ekonomi politik Salamudin Daeng. Dia mengatakan pelemahan rupiah yang terlalu parah dan tentu berdampak pada sektor lain."Meningkatnya jumlah yang harus dikeluarkan pemerintah untuk bayar bunga utang terutama pada saat jatuh tempo. Tahun 2018 bisa melebihi Rp 400 triliun karena pelemahan kurs," kata Daeng.

Tak hanya itu, pengamat ekonomi yang dikenal kritis ini juga mengungkapkan risiko utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga membumbung tinggi. Akibatnya perusahaan plat merah tersebut juga semakin tidak produktif dan diambang kebangkrutan. "Risiko utang-utang BUMN yang memang sudah besar seperti utang bond (surat utang) Pertamina, PLN, BUMN Karya dan BUMN Perbankkan akan meningkat," ungkap Daeng. 

Daeng menyebut, utang BUMN dalam bentuk bond sudah mencapai Rp 2.000 triliun dan bisa bertambah lagi di waktu saat ini serta yang akan datang."Sementara keuntungan BUMN tak seberapa tapi utangnya mencapai Rp 2.000 triliun," pungkasnya.

Menteri BUMN Rini Soemarno menginstruksikan beberapa hal agar perusahaan pelat merah lebih berperan dalam mendukung penguatan rupiah. "Memang saat ini kita coba selalu tekankan, sekarang adalah bagaimana kita mengurangi impor," katanya.

Sementara itu, bagi BUMN yang melakukan ekspor seperti batu bara, timah, nikel, dia meminta agar tetap menjaga pendapatan dolar untuk mendukung kepentingan dalam negeri. "Saya mengatakan, yang eksportir saya menekankan harus menjaga pendapatan dolar-nya untuk kepentingan dari dalam negeri, untuk mendukung BUMN juga. Pertamina masih harus impor dan membutuhkan dolar," ujar dia.

Di sisi lain, lanjut Rini, pemerintah juga tengah mencari inovasi supaya dapat mengurangi ketergantungan impor. Ia pun mencontohkan, misalnya, beberapa mobile power plant dari PLN yang bisa dikonversi agar bahan bakarnya memakai 100% minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

"Ini yang sedang kami coba, sedang usulkan, semoga dapat diterima untuk mengonversi itu jadi sekitar 1.000 megawatt. Tetapi, memang ini rencana jangka menengah panjang. Ini bisa mengurangi devisa sampai dengan US$ 1 miliar. Hal seperti itu yang kita coba," pungkas Rini. Dia mengatakan penggunaan 100% CPO di PLN bukan tidak mungkin diwujudkan karena saat ini sudah ada alat yang bisa mendukung program tersebut. bari