Dewan Sukabumi Sesalkan Surat Perubahan Anggaran 2018 Lambat

NERACA

Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi menyayangkan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat tergolong lambat dalam menyerahkan surat Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2018.

Sehingga kesannya dewan tidak diberi waktu lama untuk mengoreksi anggaran per item yang akan dibahas nanti."Seharusnya Juli itu surat perubahan anggaran 2018 itu sudah masuk, Agustus dibahas dan awal September sudah bisa diparipurnakan. Setelah itu baru kita masuk pembahasan ke APBD murni tahun 2019. Ini kan sedikit lambat," ujar Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi kepada Neraca, Jumat (7/9).

Padahal lanjut Yunus, tahun kemarin tidak seperti ini. Artinya, sesuai dengan jadwal masuknya surat KUPA-PPAS-P tersebut."Kita sering himbau ke eksekutif khususnya TAPD Pemkot Sukabumi agar permohonan surat pembahasan mengenai anggaran, baik itu perubahan ataupun murni jangan sampai telat. Atau memang ingin dibahas oleh pemerintah yang baru (walikota dan wakil walikota terpilih),” bebernya.

Meskipun adanya keterlambatan, namun pihaknya bersama tim anggaran DPRD segera akan membahas anggaran perubahan tahun 2018 tersebut. Sebab, jika secepatnya tidak dibahas kesanya pihak dewan juga yang menghambat."Kita mulai senin nanti (hari ini) akan bahas langsung dengan Badan Anggaran," aku Yunus.

Apalagi dengan sisa waktu kurang lebih tiga bulan lagi, DPRD harus ekstra, sebab setelah pembahasan anggaran perubahan 2018 tuntas, dilanjut dengan pembahasan APBD murni tahun anggaran 2019."Jadi disini dibutuhkan koordinasi yang baik, jangan sampai pembahasan APBD 2019 juga ada keterlambatan. Itu bisa bahaya, karena ini menyangkut anggran untuk kesejahteraan masyarakat juga," pungkas Yunus. Arya