Jakarta-Guru Besar UI Prof Dr. Anwar Nasution menegaskan, salah satu terapi ampuh saat ini adalah memaksa para pengusaha membawa pulang Devisa Hasil Ekspor (DHE), terutama yang selama ini diparkir di luar negeri.  "Kalau sekarang itu harus lakukan capital control, dipaksa itu para eksportir-eksportir itu taruh uangnya sementara di Indonesia," ujarnya di Jakarta, Sabtu (8/9).

NERACA

Menurut Anwar, pemerintah harus segera menyiapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk perkuat nilai tukar rupiah. "Jangka pendek ini penting. Sama dengan kau sakit panas temperatur hampir 40 derajat celcius, maka obat yang paling ampuh di situ bukan lagi panadol bukan lagi peracetamol, jamu masuk, tapi antibiotik yang paling kuat. Ini supaya turun," ujar mantan Deputi Gubernur Senior BI itu.

Agar pengusaha tersebut tertarik, menurut dia, pemerintah harus diberi penawaran menarik dalam bentuk bunga. Selain itu, agar devisa hasil ekspornya berkembang, bisa disimpan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang baru-baru ini kembali dikeluarkan oleh BI setelah beberapa tahun sempat dihentikan.  "Bunga SBI mahal ya. Supaya rupiah itu mereda ya simpan DHE dalam bentuk SBI," ujarnya.

Anwar menegaskan pengusaha jangan hanya diimbau untuk menaruh DHE di tanah air, melainkan harus sudah dipaksa. "Dipaksakan, jangan hanya imbauan. Ah imbau-imbau tidak ada itu. Paksakan," tegas dia.

Paksaan tersebut juga menurut dia bisa dituangkan dalam suatu bentuk peraturan sehingga akan mengikat para eksportir untuk menaruh DHE mereka di dalam negeri. "Dipaksa mereka naruh uangnya dalam bentuk SBI, masukkan ke BI sana. Itu yang harus dilakukan supaya mengendap disini beberapa bulan, jangan ada hasil ekspor masuk Singapura atau Hongkong. Emangnya jaman VOC (penjajahan) itu nanam tembakau di Jawa Tengah, uangnya taruh di Belanda,” tutur dia

Setelah itu, Anwar menyatakan upaya-upaya untuk mendongkrak ekspor bisa dilakukan maksimal. Sebab, ekspor tidak bisa dilakukan secara instan. "Ekspor tidak gampang untuk kelapa sawit saja perlu 5 tahun. Untuk ekspor kerudung (tekstil) perlu menjahit, enggak gampang," ujar mantan Dekan FEB UI itu.

Pemerintah kini diketahui terus berusaha untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Salah satu strategi yang dilakukan adalah meminta para eksportir untuk membawa pulang Devisa Hasil Ekspor (DHE). Karena peraturan Bank Indonesia (PBI) saat ini, hanya mewajibkan perbankan di dalam negeri mencatat transaksi keluar masuk DHE, tanpa ada ketentuan agar DHE wajib mengendap (hold) misalnya 3-6 bulan seperti yang dilakukan di Malaysia dan Thailand.

Adapun insentif bagi eksportir yang menyimpan DHE di perbankan domestik, menurut peraturan menteri keuangan (PMK), hanya diberikan keringanan atas beban bunga pajak deposito (simpanan) terhadap DHE. Lebih lama menyimpannya di bank dalam negeri, beban PPh atas bunga depositonya semakin kecil.

Menko Perekonomian Darmin Nasution pernah mengatakan, saat ini memang 85% DHE saja yang masuk ke dalam negeri. Hanya saja dari jumlah tersebut, cuma 15% nya yang benar-benar ditukarkan ke dalam denominasi rupiah. "Kalau misal (DHE) dibikin tabungan valas, deposito, giro, itu juga akan mengurangi dampak dorongannya ke pertumbuhan karena mereka tidak segera menukarkan ke rupiah," ujarnya di Jakarta, belum lama ini.  

Maka itu, dalam kurun dua pekan ke depan, BI akan menerbitkan kebijakan tarif transaksi swap yang lebih kompetitif. Fungsinya, sebagai pemantik agar pengusaha berminat menukarkan devisanya ke dalam mata uang rupiah.

Darmin juga belum mau berkomentar ihwal urgensi revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. UU itu tidak melarang penempatan DHE di luar negeri. "Saya tidak perlu komentar sampai sana (revisi UU lalu lintas), saya jelaskan situasi saja," ujarnya.

Hingga akhir tahun ini, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi di level 5,2%. Sementara pada kuartal I yang lalu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,06% di mana ekspor berkontribusi 21,12% terhadap PDB.

Sebelumnya, ekonom Indef Bhima Yudhistira mengusulkan kepada pemerintah untuk segera merevisi UU No. 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) oleh Presiden Jokowi. “Ini sebagai langkah strategis untuk memulangkan devisa hasil ekspor (DHE) secara maksimal ke perbankan dalam negeri,” ujarnya.

Menurut Bhima, devisa hasil ekspor memang selama ini banyak di parkir di bank luar negeri dengan berbagai alasan. Kalau DHE nya ditarik pulang ke Indonesia efeknya akan signifikan untuk memperkuat rupiah,” ujarnya.

DHE yang nantinya masuk ke dalam negeri, menurut dia,  bersifat  net capital inflow yang dapat memperkuat likuiditas perbankan. Bank juga bisa memanfaatkan DHE untuk penyaluran pembiayaan lebih besar ke sektor riil dalam bentuk kredit valas.

Hanya persoalannya selama ini, menurut dia, DHE sekarang ini hanya mutar-mutar dalam catatan perbankan sesuai imbauan Bank Indonesia (BI). “Kalau Cuma sebatas  moral suassion atau imbauan, efeknya hampir dipastikan tidak signifikan,” ujarnya. 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang selama ini berlaku, hanya mewajibkan perbankan di dalam negeri mencatat dan melaporkan keluar masuk DHE tanpa kejelasan batas waktunya devisa itu bertahan di dalam negeri. “Idealnya untuk memulangkan devisa hasil ekspor kita harus belajar ke Thailand. Di Thailand ada kewajiban eksportir untuk menahan (hold) DHE sekitar 6-9 bulan di bank dalam negerinya. Jadi, devisa Thailand lebih stabil terutama di tengah gejolak ekonomi global seperti saat ini,” ujar Bhima.  

Dia mengingatkan, upaya penerbitan Perppu untuk merevisi UU No 24/1999 itu sebagai salah satu solusi jangka pendek agar defisit transaksi berjalan Indonesia tidak semakin membengkak. Pasalnya, defisit transaksi berjalan tahun ini diperkirakan mencapai US$25 miliar, lebih besar dibandingkan tahun lalu US$17,3 miliar.

Tidak Mudah

Kepala Kajian Makro LPEM UI, Febrio Kacaribu, mengatakan tidak mudah bagi pengusaha untuk menukarkan devisa hasil ekspor ke rupiah. "Pertanyaan nya kamu punya DHE dalam dolar, kenapa mau ubah ke rupiah padahal dolarnya lagi kuat. Dia akan tetap pegang karena di percaya masih akan menguat. Dalam Jangka pendek dia tahu akan menguat," ujarnya di Jakarta,  Jumat (7/9).

Selain itu ada aspek penting harus diperhatikan, dolar AS saat ini amat dibutuhkan terutama oleh pelaku usaha. Dolar AS yang yang sekarang ada dipegang pelaku usaha tentu akan digunakan untuk mendapatkan bahan baku impor. "Mereka juga butuh impor. Mereka juga butuh dolar bukan untuk gagah-gagahan. Tapi memang mereka butuh untuk impor," ujarnya.  

Oleh karena itu, menurut dia, pelaku usaha tidak bisa sepenuhnya disalahkan jika memilih untuk tidak menukarkan US$ ke rupiah. Apalagi sejauh ini belum ada kebijakan pengendalian modal (capital control). "Jangan salahkan eksportir. Kecuali kita punya capital control. Sepanjang tidak ada kebijakan capital control, orang akan lakukan sesuai interest masing-masing," tegas dia.

Sebelumnya, Komite Ekonomi Nasional dan Industri (KEIN) mengusulkan beberapa langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Menurut Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta, inti dari pelemahan nilai tukar rupiah ini dari dalam negeri adalah lemahnya produktivitas RI. Alhasil neraca transaksi berjalan dan perdagangan RI terus mengalami defisit. "Jadi langkah pertama adalah tingkatkan produktivitas itu. Dan ini memang tidak mudah. Industri harus digenjot terutama hilirisasi yang memiliki nilai tambah dan berorientasi ekspor," ujarnya, akhir pekan lalu.

Kedua, Arif mengatakan, pemerintah harus menggenjot peningkatan kualitas produk dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Ketiga sektor itu yang paling tahan terhadap pelemahan rupiah dan menyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dia mengusulkan, akses pembiayaan di tiga sektor tersebut harus dipermudah.

Selama ini, menurut dia, pembiayaan masih terfokus ke sektor perdagangan. "Ketiga, pemerintah, OJK dan BI itu harus tegas dalam perdagangan rupiah di pasar internasional. Karena selama ini valuasi rupiah ini diperdagangkan di beberapa negara dan itu ada yang mengendalikan," ujarnya.

Meski demikian, Arif meyakini pemerintah, OJK dan BI sudah memiliki langkah dan mitigasi mengenai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg, rupiah menguat ke posisi Rp 14.820 per US$. Bahkan saat pembukaan, rupiah menguat 25 poin dari Rp14.893 pada penutupan sehari sebelumnya ke posisi Rp14.868 per US$. Kurs rupiah akhir pekan lalu bergerak di kisaran Rp14.820-Rp14.907 per US$. bari/mohar/fba