Perdagangan Dunia Harus Tumbuh

Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Ekonomi dan Industri

Di bolak balik melihat perkembangan kondisi perekonomian saat ini adalah tidak ada jalan lain perdagangan dunia harus tumbuh. Sumber dari segala sumber pelambatan adalah perdagangan dunia yang oleh WTO beberapa waktu lalu diperkirakan hanya tumbuh sekitar 4% saja.

Ekonomi dunia oleh sebagian ekonom dikatakan hanya mampu tumbuh 3,9% tahun 2018 karena perdagangan dunia melambat. Tahun 2019 diperkirakan hanya akan tumbuh paling tinggi 3,7%,dan terendah 3,5%. Ada yang berpendapat bahwa jika ekonomi 2 negara raksasa ekonomi dunia, yaitu AS dan China mengalami penurunan 1%,maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terdampak turun masing-masing menjadi 0,07%, dan 0,09%.

Jelas, problem utamanya tampak ada di dua raksasa ekonomi tersebut yang kini terlibat perang dagang. AS ekonominya mulai membaik, dolarnya pulang kampung karena suku bunga acuan The Fed dinaikkan sehingga investasi portofolio di negeri itu menarik untuk di buru. Tapi hanya dinikmati sendiri karena proteksi. Dan konon likuiditas di dunia berkurang, harga dolar AS mengalami kenaikan, yang menjadi korban adalah negara berkembang.

Dolar AS di kampung halamannya berlimpah, tapi di pasar keuangan jumlahnya berkurang. Bahkan yang mudik mata uangnya termasuk euro karena ECB juga ikut menaikkan suku buka acuannya. Di Asia yang berebut dolar AS adalah India, Filipina dan Indonesia karena kebutuhannya mengharuskan itu terjadi untuk memenuhi kewajiban internasionalnya.

Pada situasi seperti sekarang, opsi jangka pendek untuk melakukan remedy sangat terbatas, dan kalau terus menerus di intervensi, cadangan devisa bisa makin terus terkuras, sementara yang masuk terbatas. Kalau kepanikan dan kepercayaan tidak bisa dicegah memang berisiko buruk bagi perekonomian nasional.

Celakanya, yang terancam defisit menjadi sistemik adalah neraca pembayaran. Dan jika neraca pembayaran terancam, maka sepanjang yang penulis pahami, negara yang bersangkutan bisa melakukan pembatasan impor, misal melalui penetapan kuota impor atau menaikkan tarif impor. Artinya kita tidak usah malu kalau pertumbuhan ekonomi harus di rem dan remnya harus pakem karena kita bicara di area pengamanan dan penyelamatan. Pemberian subsidi BBM, listrik, dan bahan pangan pokok mau tidak mau harus menjadi salah satu agenda penting yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah untuk diputuskan.

Semestinya club G-20 segera bersidang, tapi AS di bawah kepemimpinan Donald Trump nampaknya tidak terlalu berselera untuk bicara soal ekonomi global karena asyik dengan urusannya sendiri yang kemudian lebih memilih melakukan tindakan unilateral. Sebagai negara besar dengan output ekonomi yang juga besar, tindakan proteksi sepihak bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya, tapi menjadi derita bagi pihak lain negara mitra dagangnya.

Posisi kita menjadi berat karena investasi dan ekspor cenderung stagnan akibat situasi tadi. Dana siaga untuk menambah anggaran subsidi tidak bisa tidak harus disiapkan karena kita berada dalam satu kondisi tidak normal.

BERITA TERKAIT

GSP Bakal Dibahas Dengan Dubes Perdagangan AS

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita dalam kunjungannya ke Amerika Serikat bakal membahas secara bilateral mengenai penerapan "Generalized…

KONDISI 2018 LEBIH BURUK DIBANDINGKAN SURPLUS 2017 - BPS: Neraca Perdagangan Indonesia Defisit US$8,57 Miliar

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan neraca perdagangan Indonesia (NPI) mengalami defisit hingga US$8,57 miliar sepanjang Januari-Desember 2018. Angka defisit ini…

Dunia Usaha - Otomatisasi dalam Revolusi Industri 4.0 Tidak Bisa Dihindari

NERACA Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Revolusi Industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan harus dijalani.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Relasi Pasar Domestik dan Pasar Internasional

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Fenomena globalisasi dan liberalisasi yang ditopang oleh sistem ekonomi digital yang marak…

Debat Capres

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Debat pilpres tahap pertama akan dilaksanakan pada 17…

Sharia Good Governance

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Tata kelola perusahaan yang baik selama ini dikenal dalam istilah Good Corporate Governance…