Jakarta-Di tengah upaya mengendalikan tekanan defisit neraca transaksi perdagangan (current account deficit-CAD), pemerintah akhirnya resmi menunda sementara waktu pekerjaan sejumlah proyek listrik 15.200 MW. Sedangkan  proyek pembangunan listrik energi baru terbarukan (EBT) tetap berjalan sesuai jadwal.  

NERACA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memastikan, pembangunan pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) tidak akan terganggu. Ini seiring rencana peme‎rintah menunda pengoperasian pembangkit sebesar 15.200 Mega Watt (MW).

Menurut dia, pengoperasian pembangkit sebesar 15.200 MW yang ditunda merupakan bagian dari program 35 ribu MW. "Pergeseran jadwal operasi tidak mengubah proram pembangkit EBT," kata Jonan, saat rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Kamis (6/9).

Pembangkit berbasis EBT tidak akan terpengaruh rencana penundaan operasi.‎ Pemerintah ingin mengejar target porsi EBT dalam bauran energi sebesar 23 persen pada 2025. "Kita mau mengejar bauran energi di 2025," ujarnya.

Pemerintah berencana mengevaluasi operasi pembangkit listrik bagian dari 35 ribu MW. Hal ini untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan konsumsi listrik dan mengurangi pengadaan barang yang berasal dari impor‎. Proyek pembangkit yang ditunda pengoperasianya diantaranya yang belum menyelesaikan sumber pendanaan (financial close).

Menurut Jonan, nilai investasi dari proyek-proyek yang ditunda tersebut mencapai US$25 miliar. Namun demikian, dengan adanya penundaan ini diharapkan dapat menekan beban impor, khususnya ditengah pelemahan rupiah seperti saat ini. "Dengan pergeseran ini tentu tekanan untuk pengadaan untuk barang impor berkurang. Biasanya TKDN-nya itu 20-40%. Ada sih yang 50%. Investasinya US$24 miliar-US$25 miliar. Kapasitas pembangkit yang ditunda secara total yang COD-nya harusnya 2019 mungkin bisa kurangi beban impor kira-kira sampai US$8 miliar-US$10 miliar," ujarnya.

Sebelumnya pemerintah sudah membuat daftar 1.147 barang impor yang dikenakan kenaikan Pajak Penghasilan (PPh), yang bervariasi dari 2,5% hingga 7,5% dan 10% demi mengerem laju impor sehingga tidak menekan depresiasi rupiah lebih dalam lagi.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebanyak 67 proyek dengan total kapasitas 12,28 ribu MW di antaranya merupakan bagian dari program 35 ribu MW. Dengan rincian, 29 proyek di Sumatra, 18 proyek di Kalimantan, 10 proyek di Jawa, 9 proyek di Sulawesi, dan 1 proyek di Nusa Tenggara.

Kemudian, 72 proyek dengan total kapasitas 2,97 ribu MW merupakan bagian dari program reguler. Terdiri dari, 66 proyek di Sumatra dan enam proyek di Jawa.

Semula, sebagian besar proyek-proyek ditargetkan beroperasi (commercial operation date-COD) pada 2018 - 2019. Namun, Kementerian ESDM meminta pengerjaan digeser, sehingga bisa selesai pada 2020 hingga 2026, menyesuaikan dengan kebutuhan listrik setempat.

Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengaku pesimistis langkah ini akan efektif menekan impor barang modal, termasuk komponen proyek kelistrikan untuk jangka pendek.

Pasalnya, proyek-proyek yang ditunda memang masih dalam tahap perencanaan dan belum berkontrak dengan PT PLN (Persero). "Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2018-2027, ada pengerjaan proyek pembangkit 9 GigaWatt yang sudah dimundurkan. Lalu, ada proyek-proyek yang belum financial closing," ujar Fabby seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (6/9).

Kendati sejumlah proyek ditunda, Fabby meyakini pemenuhan kebutuhan listrik sampai 2022 masih aman, mengingat sebagian besar proyek-proyek yang sudah dibangun akan beroperasi secara bertahap pada 2020 hingga 2022.

Terlebih, pertumbuhan konsumsi listrik saat ini masih di bawah target, seiring laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari perkiraan. Pemerintah memperkirakan konsumsi listrik tahun ini hanya tumbuh 6%. Padahal, dalam menyusun APBN 2018, pemerintah memprediksi pertumbuhan konsumsi listrik tahun ini bisa mencapai 8%.

Di sisi lain, penundaan pengerjaan proyek pembangkit listrik, meski belum memasuki tahap FC, bukan tanpa konsekuensi. Menurut Ketua Harian Asosiasi Pembangkit Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang, ada risiko perubahan biaya untuk proyek yang sudah ditandatangani melalui perjanjian penjualan listrik (power purchase agreement-PPA) yang akan berujung pada penyesuaian tarif ke depan. Belum lagi, biaya yang sudah keluar pra-perjanjian jual beli yang nilainya tidak kecil.

"Untuk mempunyai PPA pasti sudah ada dana-dana yang menjadi komitmen pengembang. Pasti ada survei lahan dan pembebasan lahan. Kemudian, pasti sudah ada kerja sama dengan arsitek, konsultan, dan pihak ketiga lain," tutur dia.  

Maka itu, pemerintah perlu memperjelas mekanisme penundaan proyek kepada pelaku usaha dalam bentuk petunjuk teknis tertulis, misalnya dalam bentuk Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri. "APLSI memahami arahan pemerintah sebagai upaya untuk membuat nilai rupiah stabil dan devisa tidak tergerus. Namun, menurut saya, (penundaan proyek) ini tidak bisa dilihat secara jangka pendek," ujarnya.

TKDN Tertinggi

Kebutuhan impor terjadi karena industri dalam negeri belum bisa memasok seluruh kebutuhan bahan material pembangkit. Saat ini, Jonan menyebutkan, rata-rata Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) proyek pembangkit listrik masih ada di kisaran 20-40%.  

Berdasarkan data ESDM, pembangkit listrik dengan TKDN tertinggi yaitu mencapai 70% adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas kecil yaitu kurang dari 15 MW. Namun, semakin besar kapasitasnya, semakin berkurang komponen lokal yang terkandung. Misalnya, untuk PLTU dengan kapasitas lebih dari 600 MW per unit TKDN-nya hanya 33%.

Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), realisasi TKDN-nya telah mencapai 57,5%, lebih tinggi dari target 43,72%. Sementara itu, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas 50 sampai dengan 150MW, realisasi TKDN hanya 21,89% lebih rendah dari targetnya yang mencapai 49%.

Pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), rata-rata TKDN pembangkit yang berkapasitas antara 60 hingga 110 MW hanya 28,6%.

Selanjutnya, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan kapasitas sampai dengan 100 MW realisasi TKDN 43,57 persen. Terakhir, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) yang berkapasitas lebih dari 300 MW, realisasi rata-rata. TKDN hanya 29,17 persen.

Sebenarnya, pemerintah telah berusaha untuk mendorong perkembangan industri di dalam negeri. Kementerian ESDM mencatat peralatan listrik yang sudah bisa dipasok dari dalam negeri.

Di antaranya kabel listrik, konektor, isolator, kWh meter, Pemutus Sirkuit Mini (MCB), transfomator tenaga dan distribusi, transformasi arus (CT) dan tegangan (VT), panel listrik (switch board), panel kontrol, motror listrik, tiang listrik beton, tower listrik, dan generator set.

Namun, spesifikasi pasokan yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, masih ada peralatan yang memang masih harus diimpor karena berteknologi tinggi seperti mesin boiler, turbin pada pembangkit, dan generator. "Kalau memang semua teknologi sudah tersedia di dalam negeri dan harga kompetitif, ngapain perlu ada komponen impor?," ujar Arthur.

Direktur Perecanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman mengungkapkan perseroan sudah semakin banyak menggunakan produk lokal untuk peralatan transmisi dan distribusi.

PLN juga memberlakukan sistem pengadaan terbuka (open-book) untuk memantau dan mengontrol material dasar yang digunakan mitra perseroan dalam pengerjaan proyek. "Sekarang PLN bisa kontrol kualitasnya, sampai pesan material dasarnya itu PLN bisa lihat," ujar Syofvi beberapa waktu lalu

Dengan dorongan PLN, lanjut Syofvi, pabrikasi komponen ketenagalistrikan dalam negeri mulai berkembang. Misalnya, jumlah pabrik trafo dalam negeri sudah bertambah dari dua menjadi enam pabrik di Indonesia. "Kami sejak lima tahun lalu tidak impor trafo," ujarnya.

Perbaikan neraca perdagangan penting untuk dicapai demi menjaga stabilitas kurs rupiah. Namun, pemerintah sebaiknya tidak sekedar mengambil jalan pintas untuk mengatasi gejolak yang ada. Pemerintah perlu lebih serius dalam mendorong hilirisasi industri sehingga kebutuhan bahan baku domestik dapat dipenuhi dari dalam negeri. bari/mohar/fba