PUPR Targetkan 26 Proyek Strategis Nasional Rampung 2018 - Meski Ada Yang Ditunda

 

 

NERACA

 

Jakarta - Meski beberapa proyek pemerintah ditunda untuk dibangun lantaran rupiah terus melemah terhadap mata uang negeri paman sam, akan tetapi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan sebanyak 26 proyek strategis nasional (PSN) rampung sampai akhir 2018. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam rilis di Jakarta, Kamis, mengatakan tambahan 26 PSN yang ditargetkan rampung itu terdiri atas delapan bendungan, tiga jaringan irigasi, 12 jalan tol, dan tiga perumahan.

Pada 2019, lanjutnya, ada 53 PSN yang akan selesai yakni 12 bendungan, tiga irigasi, 29 jalan tol, empat jalan nasional dan satu sistem penyediaan air minum dan sanitasi. Basuki menjelaskan terdapat lima kategori infrastruktur masuk PSN yakni energi, transportasi, sumber daya air, telekomunikasi, dan permukiman.

"Dari lima kategori infrastruktur itu, tiga di antaranya berada dalam lingkup tanggung jawab Kementerian PUPR yakni transportasi berupa jalan dan jembatan, sumber daya air seperti bendungan, irigasi, air baku dan ketiga, permukiman seperti air minum, sanitasi, dan persampahan," paparnya. Menurut dia, ketersediaan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan hasil-hasil pembangunan di berbagai wilayah.

Dalam Perpres No 56 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua Perpres No 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, terdapat 137 proyek infrastruktur bidang PUPR dari 227 PSN, yang terdiri atas 51 proyek bendungan, 6 proyek irigasi, 1 proyek tanggul laut, 64 proyek jalan tol, 4 proyek jalan nasional, 7 proyek air minum dan sanitasi, dan 3 proyek perumahan.

Jumlah PSN bidang PUPR tersebut lebih sedikit dibandingkan proyek yang ada dalam Perpres 58 Tahun 2017 yakni berjumlah 151 proyek, mengingat sebagian proyek sudah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan prioritas proyek. Misalnya, jumlah bendungan berkurang dari 54 menjadi 51 bendungan karena kendala pengadaan lahan

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…