Dalam rangka mendorong produktifitas nelayan mencari ikan di laut dengan teknologi tinggi, PT Pertamina (Persero) Region Sulawesi memberikan bantuan berupa mesin katinting kepada kelompok nelayan utuk kepentingan melaut di Pulau Batu Daka, Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.

General Manager Marketing Operation Region (MOR) VII, Tengku Fernanda mengatakan, bantuan bina lingkungan diberikan berupa empat mesin perahu katinting dan enam pembangunan MCK di Desa Una-Una.”Di desa ini sebagian warganya belum memiliki MCK dan bantuan ini bagian dari kegiatan dana tanggung jawab sosial perusahaan,”ujarnya di Tojo Una, kemarin.

Kepulauan Togean merupakan salah satu daerah yang masuk dalam wilayah operasi BBM satu harga oleh Pertamina, yang ditetapkan pemerintah pusat. Hadirnya satu unit SPBU Kompak 76.946.01 bertempat di Desa Una-Una, Kecamatan Una-Una, untuk memudahkan masyarakat setempat memperloleh BBM di daerah terpencil, terluar, dan terdepan (3T).

SPBU Kompak melayani enam kecamatan di Pulau Togena dengan harga penjualan BBM jenis Premium Rp6.450/liter dan solar Rp5.150/liter. Sejak 2017 hingga semester I 2018, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII telah menyalurkan bantuan bina lingkungan di bidang pengembangan sarana dan prasarana umum sebesar Rp5,8 milyar di wilayah Sulawesi.

Tengku memaparkan, pemberian bantuan bernilai Rp50 juta itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.”Kami sebagai BUMN memiliki tanggung jawab di bidang sosial dan mewujudkan kemandirian warga setempat," ujarnya.

Dirinya menjelaskan, pemberian bantuan mesin perahu katinting karena sebagian nelayan belum memiliki alat transportasi motor laut. Selama ini, mereka hanya menggunakan perahu kayu tanpa mesin saat melaut. Sementara lokasi mencari ikan makin jauh, akibatnya nelayan tidak mampu mencapai lokasi tersebut dan hasil tangkap mereka minim.

Sementara Kepala Desa Una-Una, Sukri Dg Situju menyambut baik kehadiran Pertamina membantu warganya dalam memperlancar kegiatan perekonomian.”Bantuan mesin perahu katinting ditujukan untuk kelompok nelayan Bandeng I, sedangkan bantuan MCK ditujukan untuk masyarakat Dusun II Muara Bandeng," ujarnya.

Dirinya menjelakan, di Dusun II Muara Bandeng terdapat kurang lebih 86 keluarga belum memiliki sarana MCK yang layak.”Kebanyakan mereka menggunakan lingkungan sekitar untuk membuang hajat sehingga kebersihan lingkungan menjadi terganggu dan warga rawan terkena penyakit," ungkap Sukri.

Sebagai informasi, kehidupan masyarakat nelayan di Indoensia senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan. Tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. Nelayan, khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian. 

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Selain itu, masyarakat pesisir juga termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Dibalik kemarginalannya masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah yang hadir.

Oleh karena itu, hadirnya bantuan dari pihak swasta dan termasuk perusahaan BUMN, seperti Pertamina bisa mengangkat kesejahteraan perekonomian lebih baik lagi. Menurut Ferry Joko Juliantono, doktor bidang sosiologi Universitas Indonesia, beberapa permasalahan teknis yang menghambat kesejahteraan nelayan, antara lain sebagian besar masih nelayan tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang belum kondusif. Kemudian, struktur armada penangkapan yang masih didominasi usaha kecil/tradisional dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah. Dari jumlah itu, hanya 4.487 unit kapal yang tergolong modern, sedangkan 241.889 unit kapal ikan masih berupa perahu tanpa motor. Selanjutnya, ada ketimpangan pemanfaatan ikan di 80% perairan pantai utara Jawa dan di laut dangkal.