KPK : Jaksa Informasikan ke BKN Terkait Putusan ASN

KPK : Jaksa Informasikan ke BKN Terkait Putusan ASN

NERACA

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengimbau agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) menginformasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait putusan yang sudah inkracht bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bermasalah dengan hukum.

"Begitu pengadilan itu mendapatkan kekuatan hukum tetap alias inkracht, ini kan kewajiban eksekutornya adalah Jaksa Penuntut Umum, sebetulnya mengonfirmasikan," kata Agus saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9).

Hal tersebut untuk menyikapi permasalahan belum diberhentikannya PNS yang telah dijatuhi hukuman pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht)."Implikasi itu, Jaksa Eksekutor tadi harus memberikan info kepada, misalkan Badan Kepegawaian supaya kemudian putusan tadi bisa dilaksanakan dengan baik," ucap Agus.

Agus pun menyatakan bahwa Jaksa Eksekutor itu tidak hanya berada di KPK tetapi juga di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung."Oleh karena itu, kita juga mohon kepada mereka pada waktu mereka mengeksekusi kasus itu, kalau itu terkait dengan ASN yang kemudian harus perlu dilakukan pemberhentian tidak hormat, kemudian info itu juga harus diberikan," ungkap Agus.

Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginformasikan bahwa terdapat 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) aktif telah menjadi terpidana perkara korupsi."Kami menemukan sejumlah 2.674 PNS dengan rincian 317 sudah diberhentikan tidak dengan hormat, sisanya 2.357 masih aktif sebagai PNS. Data ini terus akan berkembang sesuai dengan validasi dan tambahan data yang kami peroleh," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana, saat konferensi pers di gedung KPK, di Jakarta, Selasa (4/9).

Lebih lanjut, Bima mengatakan lembaganya sejak 2015 melaksanakan pendataan ulang PNS yang merupakan tugas dari BKN sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 untuk memperoleh data PNS yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi.

Pendataan ulang itu, kata dia, untuk menyikapi permasalahan belum diberhentikan PNS terpidana korupsi yang telah dijatuhi hukuman pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht."Dari hasil pendataan ulang PNS (PUPNS) 2015 itu kami menemukan 97 ribu PNS yang tidak mendaftarkan diri kembali dengan berbagai sebab. Sebanyak 97 ribu itu banyak di antaranya tidak mengisi karena menjalani masa tahanan. Mereka ada di dalam penjara, sehingga tidak bisa mengisi. Berdasarkan hasil itu, kemudian kami melakukan pendalaman-pendalaman lebih lanjut," kata dia pula.

Menurut dia, berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipenjara atau menjalani kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkracht karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

"Kami mencoba menelusuri, memverikasi, dan memvalidasi data itu, namun kami mengalami kesulitan karena putusan pengadilan itu tidak tersedia, jadi putusan pengadilan itu hanya diberikan kepada yang bersangkutan," ujar dia lagi.

Pihaknya pun bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan data-data PNS perkara korupsi tersebut."Data-data itu ada banyak ada sekitar 7 ribu lebih. Kami juga mengalami kesulitan untuk menelusuri data-data itu, karena putusan pengadilan ini tidak tercantum NIP-nya jadi kami harus memastikan yang bersangkutan betul-betul PNS," kata Bima lagi.

Ia menyatakan pula bahwa KPK melalui Deputi Pencegahan telah menyurati BKN pada 1 Maret 2018 tentang pengawasan dan pengendalian kepegawaian terkait pemblokiran data PNS perkara korupsi tersebut."Jadi, kami sudah merespons, dan berdasarkan pertemuan dengan KPK kemudian 2.357 data PNS itu telah kami blokir. Ini untuk mencegah potensi kerugian negara," ujar Bima. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…