Segera Revisi Asumsi APBN dan Naikkan Harga BBM - PEMERINTAH DINILAI LAMBAN MERESPON

Jakarta - Gonjang-ganjing politik di Timur Tengah dan kawasan Afrika Utara yang terus membara akhirnya mengerek harga minyak dunia. Posisi harga juga semakin menjauh dari asumsi APBN 2011 yang dipatok US$80 per barel. Di tengah desakan beberapa kalangan agar segera merevisi asumsi tersebut dan menaikkan harga premium, sikap pemerintah tampaknya belum bergeming.

NERACA

Hingga Kamis kemarin(3/3), harga minyak mentah dunia jenis light sweet terpantau terus meroket mencapai US$101,80 per barel, brent mencapai US$115,32, harga OPEC basket berada di level US$108.50 per barel dan Indonesia Crude Price (ICP) telah menyentuh US$111,36 per barel. Sementara, data yang dirilis Tim Harga Minyak Indonesia melaporkan, harga rata-rata ICP pada Februari 2011 mencapai US$ 103,31 per barel, naik US$ 6,22 per barel dibandingkan Januari 2011 yang mencapai US$ 97,09 per barel.

Pengamat perminyakan Pri Agung Rakhmanto menilai, lamban atau enggannya pemerintah untuk segera menaikan asumsi APBN tersebut dikarenakan menyangkut kredibilitas kinerja. “Kalau angka sudah ditetapkan, lalu kemudian diubah begitu saja berarti perencanaannya tidak matang. Ini menyangkut kredibilitas. Pemerintah sepertinya gengsi saja. Kira-kira sebulan lagi juga dinaikkan,” ucapnya.

Begitu pula dengan opsi menaikkan harga premium sekitar Rp 500 per liter. Menurut dia, pemerintah khawatir akan menimbulkan gejolak masyarakat yang bermuara pada asumsi yang negatif terhadap pemerintah. Di luar soal perhitungan politis dan pencitraan, Pri Agung yang juga Direktur Eksekutif ReforMiner tetap mendesak asumsi APBN. “Pemerintah sebenarnya pemerintah sudah mengetahui kalau angka US$ 80 per barel sudah tidak realistis dan harus mengubahnya,” katanya.

Senada dengan Pri Agung, pengajar Pascasarjana UI Kurtubi juga menuding asumsi APBN US$ 80 per barel sudah tidak realistis. Dia bahkan menghitung angka yang ideal revisi asumsi harga minyak APBN sekitar US$ 100 per barel. “Tahun 2011 ini, asumsi APBN yang realistis saya kira US$100 per barel. Atau kalau mau di bawah itu minimal US$95 per barel,” ujarnya kepada Neraca, Kamis (3/3).

Terkait dengan program pembatasan BBM, Kurtubi menyatakan tidak setuju terhadap kebijakan tersebut. Bahkan ketika disinggung soal sikap pemerintah yang mengundur pelaksanaan dan desakan DPR yang meminta pemberlakuan dimulai September mendatang, Kurtubi berkeras kebijakan tersebut salah dan tidak layak diteruskan. “Bukan lagi ditunda hingga bulan Juli, September atau bulan lainnya tapi dibatalkan,” tegasnya.

Karena itu, sebagai ganti pembatasan BBM bersubsidi, Kurtubi justru lebih setuju harga premium dinaikkan. Dia menjelaskan, sejatinya kebijakan ini memaksa atau melarang rakyat membeli Premium, khususnya pemilik kendaraan plat hitam dan dipaksa membeli Pertamax yang harganya 100 % harga pasar.

Skenario kenaikan

Setelah para pengamat perminyakan mendesak tindakan pemerintah, kini para wakil rakyat mulai turut menghitung kemampuan anggaran negara menyiasati lonjakan harga sumber energi utama itu. Mereka bahkan mulai berhitung skenario kenaikan. Kamis kemarin (3/3) di Jakarta, anggota Badan Anggaran DPR, Muhammad Romahurmuziy, mendesak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi bila rata-rata ICP Maret nanti bertengger di kisaran US$90 per barrel.

Romi, sapaan akrabnya, juga memastikan pemerintah memiliki celah untuk menyesuaikan harga BBM subsidi bila harga rata-rata ICP melebihi 10 persen dari asumsi makro. Ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang APBN 2011. ”Kenaikan harga BBM subsidi ini agar tidak terjadi pembengkakan subsidi,” ujarnya. Utuk kondisi sekarang, skenario yang mendekati adalah apabila harga Indonesian Crude Oil (ICP) menyentuh US$ 100 per barel dan kurs Rp9.000 maka harga premium naik Rp 1.000 per liter.

Berbeda dengan para pengamat, Romi menilai rencana pengendalian volume BBM bersubsidi harus terus dijalankan selambat-lambatnya 1 September 2011 untuk seluruh Jawa-Bali. Menurutnya, pemerintah masih memiliki waktu enam bulan ke depan yang bisa digunakan untuk uji coba beberapa modus pengendalian, mulai dari smart card, Radio Frequency Identification (RFID), maupun kartu subsidi BBM prabayar.

Menyoal sikap pemerintah yang dinilai lamban, Romi mengatakan keputusan tersebut memang harus menunggu waktu yang tepat yaitu akhir Maret 2011 atau kuartal pertama. Namun ia juga mengakui jika kenaikan harga minyak dunia tak terkendali, maka pemerintah harus menaikkan ICP. “Kalau tidak, APBN bakal jebol,” ujarnya. Terkait berapa kisaran ICP yang ideal, Romi panggilan akrabnya, menyebut di angka US$100 hingga US$110 per barel.

Sejauh ini, pemerintah masih menunggu pergerakan harga minyak dunia. Bahkan, alih-alih mengubah asumsi APBN dan menaikkan harga jual BBM, pemerintah berambisi mengejar pasokan minyak dengan produksi migas dalam negeri. "Ini lampu kuning buat kita, dalam arti bukan kita harus khawatir tetapi dalam arti tetap kita harus waspadai lifting tidak tercapai," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.

Dia juga yakin produksi bisa ditingkatkan asalkan beberapa hal yang menghambat segera diselesaikan. Misalnya, memutuskan tender-tender yang bertele-tele dan memastikan kontrak lapangan migas yang akan berakhir. “Masih ada waktu untuk menggenjot produksi minyak (lifting) yang ditargetkan 970 ribu per hari,” ujarnya. Tak lupa, Menteri juga mengimbau semua masyarakat untuk berhemat karena dana subsidi bersifat terbatas. ardi/ruhy/inung.

Related posts