NERACA

Jakarta—Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), dan upah minimum regional (UMR) secara hampir bersamaan bakal memberatkan dunia usaha. Ini dinilai sebagai kebijakan yang tidak cerdas, kenaikan harga ketiga komponen tersebut akhirnya berbuntut pada kenaikan ongkos produksi dan mengerek harga jual produk dalam negeri. Sehingga hal ini akan mengancam daya saing produk lokal di tengah membanjirnya barang impor yang kini makin menguasai pasar domestik.

"Kenapa harus dinaikkan sekaligus, listrik 10%, buruh 30%, mati kita melawan barang-barang impor. Konsekuensi kenaikan produk dalam negeri sekitar 3%-5%. Organda sendiri sudah menetapkan kenaikannya harga ongkos sebesar 35%, karena memang konsumsi utama mereka adalah BBM. Kita kan tidak mungkin terus merugi," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi kepada Neraca, Senin (27/2).

Menurut dia, untuk bersaing dengan barang-barang impor tentunya bakal menjadi kendala penting bagi para pengusaha di Indonesia. Dengan naiknya BBM dan TDL secara bersamaan, lanjutnya, tidak mungkin industri lokal mampu bersaing dengan barang-barang impor. Selain itu, Sofjan menegaskan sikapnya tidak mendukung rencana kebijakan kenaikan TDL. Alasannya, dengan biaya transportasi yang meningkat, otomatis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan terbebankan.

Sedangkan untuk industri, kata Sofjan, tidak pernah ada subsidi dari pemerintah untuk TDL Industri. Yang lebih aneh, pemerintah mensubsidi listrik rumah tangga, padahal mereka tidak merasakan langsung kenaikan listrik. Jika kebijakan ini benar-benar direalisasikan, ujarnya, tidak menutup kemungkinan terjadi PHK dari para pengusaha karena tidak mampu menanggung biaya produksi yang semakin tinggi. “Karena cost-nya bertambah sekaligus,” ucapnya.

Sofjan juga menandaskan, jika harga BBM naik, maka harga barang juga akan melonjak naik. "Belum 1 April pun harga-harga sudah naik. Industri angkutan naiknya bisa sampai 35%. Jangan terlalu lama dikaji-kaji terus kita butuh kepastian, kalau jadi naik berapa dan kapan. Itu yang paling penting buat kita. Pemerintah harus bijak, menaikkan harga perlu diperhitungkan secara jelas," tambahnya.

Dihubungi terpisah, ekonom LIPI Latif Adam mengatakan, kebijakan kenaikan tiga komponen tarif tersebut akan membuat gejolak pada produksi dalam negeri. “Kenaikan tiga tarif itu jelas membuat segala sesuatunya menjadi guncang dan daya beli masyarakat menjadi turun,” ujarnya, kemarin.

Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah bisa mengurangi dampak dari kenaikan tiga tarif tersebut. “Salah satu caranya adalah pemerintah harus membenahi infrastruktur dan birokrasi yang saat ini menjadi penyumbang dana terbesar dalam urusan pendistribusian barang,” ujarnya.

Lebih lanjut Latif mencontohkan, dalam pendistribusian barang di Indonesia membutuhkan dana sekitar 30% dari produksi jauh lebih tinggi dari China yang hanya 12% dari ongkos produksi. Dia mengkhawatirkan dengan terjadinya krisis di Eropa, maka pihak asing akan mencari jalan keluar dengan cara mengalihkan perhatian ke pasar Indonesia yang cenderung bagus karena populasi yang banyak. “Maka dari itu, pasar domestik kita akan terganggu oleh produk-produk asing yang bisa mematikan produksi kita,” imbuhnya.

Industri Tekstil Terpukul

Sektor yang paling terpukul dengan kenaikan tiga jenis tarif ini, menurut dia, adalah sektor manufaktur seperti garmen dan tekstil yang memang lebih banyak memakai listrik, BBM dan tenaga manusia. Industri tekstil itu masuk dalam kategori energi intensif dan labour intensif. "Karena itu industri tekstil yang dikhawatirkan bisa terpengaruh dampaknya atas kenaikan tarif tersebut,” ujarnya.

Berkaitan dengan daya saing terhadap produk asing, Latif memperkirakan daya saing produk dalam negeri akan kalah saing dengan produk asing yang justru lebih murah harganya. "Kita harus mempersiapkannya dengan mendorong pemerintah agar mempersiapkan infrastruktur dan birokrasi. Hal ini penting agar bisa bersaing dengan produk asing," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo mengatakan pada 2012 ini, penguasaan pangsa pasar produk domestik harus lebih  ditingkatkan. Artinya, tidak hanya dari segi kuantitas, tapi juga kualitas produknya. “Untuk itu, pusat perbelanjaan hendaknya lebih banyak berperan lagi dalam mendukung kampanye 100% cinta Indonesia yang digiatkan oleh pemerintah saat ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mencontohkan terhadap produk makanan dan minuman yang mengalami peningkatan impor sebaiknya dilihat secara menyeluruh dengan membandingkannya dengan kenaikan peningkatan ekspor produk serupa ke negara bersangkutan dan negara lain.

Adapun Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Fauzi Aziz mengatakan, dengan adanya rencana kenaikan TDL sebesar 10% dan upah pekerja 30% tentu akan berimbas di segala sektor produksi industri nasional. Untuk itu, lanjutnya, agar produksi Industri tetap bisa bersaing dengan produk impor, sebaiknya pemerintah menerapkan dan meninjau kembali dan menerapkan tarif bea masuk MFN (Most Favourable Nations) untuk menjaga produk dalam negeri.

“MFN adalah tarif bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk ke Indonesia dari negara lain, kecuali negara yang memiliki perjanjian khusus mengenai tarif bea masuk dengan Indonesia,” ujarnya. novi/iwan/bari/yahya/munib