Revitalisasi BUMN Strategis Mendesak

Oleh: AhmadNabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Belum lama ini Menteri BUMN Dahlan Iskan berambisi keras agar PT PAL Indonesia dan PT Industri Kapal Indonesia (IKI) bisa fokus menggarap bisnis pembuatan kapal di dalam negeri, khususnya berkaitan dengan pesanan dari Angkatan Laut sebagai upaya membantu pertahanan. Alasan yang diutarakan Dahlan sangat sederhana, yaitu agar BUMN perkapalan tersebut bisa bangkit lagi, dan bukan sebaliknya mengandalkan pesanan dari luar negeri tetapi berunjung kerugian dengan pembatalan pesanan.

Memang sudah saatnya, potensi yang dimiliki BUMN harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan terlebih terkait dengan industri strategis baik menyangkut pertahanan keamanan, jasa, ataupun telekomunikasi. Apa yang dilakukan PT Pindad dengan memilih menerima pesanan dalam negeri menjadi hal yang positif. Karena kondisi ini akan sangat menguntungkan secara sinergis antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pindad.

Perlu diakui, selama ini belum banyak revitalisasi BUMN strategis dilakukan pemerintah. Pasalnya, potensi yang dimiliki BUMN selama ini banyak dimanfaatkan oleh kepentingan politik dan hasilnya menajemen pengelolaan ambruk. Sebut saja, IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara) yang kini bernama PT Dirgantara Indonesia (DI) yang sempat mengalami masa kejayaan sebentar. Namun akibat pengelolaan yang salah urus, BUMN itu nyaris kolaps termasuk pembatalan pesanan pesawat dari negara lain.

Kondisi yang sama juga dirasakan PPD (Perusahaan Pengangkutan Djakarta) yang bangkrut akibat pengelolaan yang tidak profesional. Tidak jauh berbeda, saat ini juga PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang sekarang lagi tarik ulur, apakah tetap dipertahankan atau tidak, lantaran sudah berapa kali suntikan modal dari pemerintah ternyata tidak mampu membawa perseroan keluar dari keterpurukan.

Memang banyaknya BUMN yang dimiliki negeri ini sulit untuk diperhatikan satu per satu termasuk tidak selamanya keugian dibebankan kepada negara, akibat kalah bersaing, kurangnya dukungan modal, manajemen yang salah urus atau ada tekanan politik.

Di tengah persaingan ketat dengan industri swasta, revitalisasi BUMN sangat mendesak menuju perusahan yang professional, akuntabel, transparan dan mengaplikasikan good corporate governance. Selain itu, keputusan pahit terhadap BUMN sakit yang sudah tidak bisa lagi diselamatkan lagi, lebih disebabkan oleh tidak layak jual di masyarakat.

Namun yang pasti, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan BUMN. Jangan sampai pengalaman buruk saat pelepasan saham Indosat di waktu lalu kembali terulang lagi. Ini tentu terkait dengan rencana beberapa BUMN yang siap di lepas saham ke pasar modal melalui penawaran perdana (initial public offering-IPO).

Tidak terkecuali melalui restrukturisasi BUMN yang akan diperkecil jumlahnya dari 141 menjadi 120 perusahaan, tetap perlu hati-hati. Bagaimanapun, niat baik merestrukturisasi BUMN melalui holding, merger dan akuisisi harus mempertimbangkan berbagai aspek, agar tidak salah langkah gara-gara sekedar untuk kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi melupakan kepentingan negara ke depan.

BERITA TERKAIT

Resesi, Bailout, dan Akuisisi Aset Murah

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Penulis mencoba bernalar dengan cara mudah untuk memahami konstruksi dari tiga suku…

Nasib BPJS

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Rentang lima tahun usia BPJS sejak pengalihan dari PT…

Bank Wakaf Mikro, Apa Kabar ?

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Menjelang akhir 2018, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program Bank Wakaf…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Resesi, Bailout, dan Akuisisi Aset Murah

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Penulis mencoba bernalar dengan cara mudah untuk memahami konstruksi dari tiga suku…

Nasib BPJS

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Rentang lima tahun usia BPJS sejak pengalihan dari PT…

Bank Wakaf Mikro, Apa Kabar ?

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Menjelang akhir 2018, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program Bank Wakaf…