TNI-INSA Bahas Badan Tunggal Penegakan Hukum Laut

NERACA

Jakarta - TNI dan Dewan Pimpinan Pusat Indonesian National Shipowners Association (INSA) membahas badan tunggal penegakan hukum di laut untuk mendukung cita-cita Indonesia sebagai Negara Poros Maritim.

"Industri pelayaran nasional telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi jumlah armada maupun kapasitas angkut," kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (4/9).

Hal tersebut disampaikan Carmelita usai beraudiensi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Menurut dia, pertumbuhan industri pelayaran akan semakin signifikan jika didukung dengan keamanan dan kenyamanan berusaha bagi perusahaan pelayaran nasional dalam mengoperasikan armadanya di tengah laut. Tren positif ini tidak lepas dari konsistensi pemerintah menerapkan asas cabotage melalui INPRES 5 tahun 2005 yang diperkuat dengan Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Salah satu persoalan yang dihadapi pelayaran nasional saat ini, katanya, masih terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut. Atas dasar itu, katanya, DPP INSA melakukan audiensi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan tumpang tindihnya penegakan hukum di laut.

"Badan tunggal penegakan hukum di laut dibutuhkan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi operasional kapal. Untuk itu, kami melakukan audiensi dengan Bapak Panglima TNI untuk meminta solusi terbaik," ujar dia.

Saat ini, kata Carmelita, sedikitnya 18 instansi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa ataupun menangkap kapal di tengah laut dan masing-masing instansi berwenang atas dasar peraturan perundangan yang menaunginya."Kondisi ini menyebabkan biaya tinggi dan waktu yang operasional kapal yang tidak efisien,” imbuh dia.

Dalam kesempatan itu, INSA mendorong agar terbentuknya badan tunggal penjaga laut yang memiliki kewenangan penuh untuk mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan ataupun penangkapan kapal di laut untuk menghilangkan terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut.

Menurut Carmelita, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyambut positif keinginan untuk menghilangkan terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut.

Audiensi ini akan ditindaklanjuti dengan segera mengkoordinasi penegakan hukum laut bersama instansi terkait lainnya, dan menggelar pertemuan lanjutan bersama pengurus DPP INSA untuk merealisasikan bebasnya pengusaha pelayaran nasional dari adanya biaya-biaya tidak terduga di tengah laut. Ant