Bambang Soesatyo

Ketua DPR 

Soal 2019 Ganti Presiden, Kepolisian Pasti Punya Pertimbangan

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan aparat kepolisian pasti memiliki pertimbangan matang agar tidak terjadi bentrokan sebelum membubarkan acara deklarasi 2019 ganti presiden di Surabaya.

"Ya menurut saya pasti ada alasan yang argumentatif yang dilakukan penegak hukum, pasti ada lapor intelijen yang kalau dibiarkan ini terjadi benturan, jadi menurut saya tidak ada yang perlu disalahkan apa yang terjadi. Penegak hukum atau kepolisian memiliki kepentingan agar tidak ada bentrokan jika acara itu dilaksanakan," kata dia di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (31/8).

Ia mengatakan, aspirasi masyarakat tidak boleh dilarang, sesuai dengan UU No. 39/1998 tentang HAM dan UU No. 9/1998 tentang Tata Cara Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Namun demikian, menurut dia, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dapat ditunda pemenuhannya melihat kondisi dan situasi obyektif di lapangan.

"Maksud saya begini apakah dapat menimbulkan kerusuhan atau tidak. Saya tidak lihat langsung tapi lihat di tv ada sekelompok orang yang menentang, ada 2 kubu yang berhadapan di garis oleh Brimob, nah ini kan potensial jadi apa yang dilakukan oleh pihak keamanan sudah tepat, tinggal kita mendewasakan diri. Aspirasi tidak boleh dilarang tapi menunda lihat kondisi yang kindusif tidak apa-apa," tutur dia.

Dalam kesempatan itu, Bambang Soesatyo juga meminta agar para politisi dewasa dalam berpolitik. Sehingga pesta demokrasi pemilihan presiden tidak membelah bangsa."Saya berharap ada kedewasaan dari semua pihak agar tidak mencederai demokrasi ini justru menjadi perpecahan bagi kita. Muliakanlah calon kita masing-masing tanpa menjelekan lawan kita. Kalau kita punya capres Pak Jokowi, 2019 tetap Jokowi, yang sana 2019 Prabowo itukan enak ketimbang dengan judul-judul yang provokatif. Saya kira terobosan-terobosan yang menunjukan kedewasan berpolitik penting," ujar dia.

Sebelumnya, Polrestabes Surabaya membubarkan aksi deklarasi #2019GantiPresiden di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Minggu (26/8) karena khawatir akan memicu bentrok antara massa pro dan kontra deklarasi itu. Ant