Menkumham Optimistis Hongkong Dukung Perampasan Aset Century

Menkumham Optimistis Hongkong Dukung Perampasan Aset Century

NERACA

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly optimistis pemerintah Hongkong akan mendukung Indonesia dalam penanganan perampasan aset kasus Bank Century.

Menkumham menyatakan hal itu setelah pertemuannya dengan Secretary for Justice (SJ) Hongkong Theresa Cheng Yeuk-wah dalam kunjungan kerjanya ke Hongkong, seperti dikutip melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (31/8).

Yasonna H. Laoly berkunjung ke Hongkong terkait dengan penanganan perampasan aset kasus Bank Century yang berada di Hongkong. Pada pertemuan tersebut, Yasona sempat mengucapkan selamat atas pelantikan Theresa Cheng Yeuk-wah sebagai SJ menggantikan Rimsky Yuen, pada tanggal 5 Januari 2018.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen SJ untuk membantu Indonesia dalam perampasan aset Bank Century, seperti yang dinyatakan oleh Chief Executive Hongkong Carrie Lam kepada Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungannya ke Indonesia pada bulan April 2018.

Untuk perampasan aset Bank Century di Hongkong, Hongkong High Court (pengadilan tingkat pertama) telah memenangkan pemerintah Indonesia dan memutus agar aset Century dikembalikan ke pemerintah Indonesia. Namun, putusan ini mendapat perlawanan hukum dari pihak terpidana, yakni Hesham dan Rafat, untuk menunda perampasan aset sejak 2015 dengan mengajukan banding di Hongkong Court of Appeal (pengadilan banding).

Proses sidang banding ini pun tertunda karena Hesham dan Rafat terus melakukan berbagai upaya, termasuk upaya hukum dan perlawanan hukum di berbagai forum internasional, yaitu di ICSID (International Center for Settlement of Investment Dispute) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Sebelumnya, Indonesia telah memenangi perkara itu dan mendapatkan putusan yang merampas aset Bank Century untuk dikembalikan ke Indonesia. Namun, Hesham dan Rafat masih melakukan upaya melalui OKI dengan memanfaatkan salah satu pertimbangan dalam putusan arbitrase OKI pada tanggal 15 Desember 2014.

Pemerintah Indonesia tetap optimistis bahwa pertimbangan dalam putusan OKI tersebut tidak dapat berpengaruh pada perampasan aset ini.

Setelah mempertimbangkan pendapat ahli hukum internasional dan melakukan konsultasi intensif dengan tim pemerintah Indonesia, pemerintah Hongkong pada akhirnya berkeyakinan bahwa putusan OKI tidak dapat menghalangi jalannya perampasan aset.

Pemerintah Hongkong akan melanjutkan proses persidangan yang ditargetkan akan dilaksanakan sebelum 2018 berakhir. Pada pertemuan tersebut, Theresa Cheng menyatakan kembali dukungannya dan berkomitmen untuk terus membantu pemerintah Indonesia seperti yang telah dilakukan oleh Secretary for Justice sebelumnya. Ant

BERITA TERKAIT

CAP Dukung Infrastruktur Penyediaan Air Minum yang Memadai - Melalui Produk Unggulan Asrene SP4808

CAP Dukung Infrastruktur Penyediaan Air Minum yang Memadai Melalui Produk Unggulan Asrene SP4808 NERACA Jakarta – PT Chandra Asri Petrochemical…

Bank Sinarmas Serahkan Kepada Penyidik Kejaksaan - Soal Kasus Aset LCC

Bank Sinarmas Serahkan Kepada Penyidik Kejaksaan Soal Kasus Aset LCC NERACA Jakarta - Perseroan Terbatas Bank Sinarmas Tbk menyerahkan penanganan…

Reckitt Benckiser Dukung Kemenkes Gencarkan Edukasi Kesehatan

Reckitt Benckiser Dukung Kemenkes Gencarkan Edukasi Kesehatan NERACA Jakarta - Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga kesehatan masih sangat rendah.…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

RUU SDA Terhambat Banyak Faktor

Jakarta- Berlarut-larutnya RUU Sumber Daya Air (SDA) untuk segera diundangkan, akan berdampak pada terhambatnya iklim yang tidak kondusif dan proses investasi…

Kemenkop Terus Tingkatkan Kualitas Data Koperasi di Indonesia

Kemenkop Terus Tingkatkan Kualitas Data Koperasi di Indonesia NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengungkapkan…

DPR Segera Revisi UU PPP - Tingkatkan Kinerja Bidang Legislasi

DPR Segera Revisi UU PPP Tingkatkan Kinerja Bidang Legislasi NERACA Jakarta - DPR RI akan segera merevisi UU Nomor 12…