NERACA

Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengubah paradigma tanam padi sebagai salah satu upaya untuk menyetabilkan harga beras. "Intinya, kita mengubah paradigma tanam padi. Dulu ada paceklik, kita telusuri masalahnya. Paceklik terjadi pada November-Desember-Januari. Kenapa terjadi paceklik? Karena tiga bulan sebelumnya Juli-Agustus-September tanamnya hanya separuh dari kebutuhan, 500 ribu hektare," kata Amran Sulaiman di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, disalin dari Antara.

Amran mendampingi Presiden Jokowi saat menerima kunjungan Presiden Republik Namibia Hage Geingob yang juga membahas masalah kerja sama terkait pangan. Lebih lanjut Amran mengatakan paradigma tanam padi diubah melalui manajemen tanam yang baik sehingga bisa menekan kemungkinan ada masa paceklik.

"Luas tanam padi 500.000 hektare kali enam jadi 3 juta ton dibagi dua 1,5 juta ton, kebutuhan per bulan 2,5 juta ton. Nah ini defisit kan, 1,5 juta. Sekarang kita tanam 1 juta ton berturut-turut. Juli 1 juta, Agustus 1 juta, untuk hilangkan paceklik ke depan. September tidak boleh di bawah 1 juta, pada saat musim hujan harus naik 1,5 juta-2,5 juta," katanya.

Menurut dia, kunci agar tidak paceklik adalah menanam satu juta hektare pada Juli, Agustus, September setiap tahun. "Ini sudah dilakukan, dua tahun berturut-turut inflasi terjaga kontribusi tertinggi pangan," katanya.

Tahun ini diakuinya ada kenaikan harga beras di pasaran tapi lebih dikarenakan inflasi meskipun setelah ramadhan dan lebaran memang ada sedikit kenaikan harga. "Ya kan ini inflasi, nah relatif stabil kan? Yang terpenting gini, harga dua tahun relatif stabil di bulan ramadan," katanya.

Pihaknya juga berharap Bulog terus menyerap gabah petani dengan harga di atas Rp8.030 per kg. Bulog sendiri kata dia, memiliki anggaran salah satunya dari mekanisme Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun. "Pastikan Bulog aman, jangan rugikan petani, konsumen tersenyum," katanya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan setiap beras lokal yang dijual oleh para pedagang harus memiliki label atau sertifikat khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. "Beras lokal adalah hasil produksi petani setempat dan boleh dijual di atas HET, namun dengan syarat memiliki label khusus dari Dinas Pertanian," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI, Tjahya Widayanti di Pariaman.

Usai inspeksi mendadak harga kebutuhan pokok di Pariaman, dijelaskan apabila beras lokal tidak memiliki label khusus dikeluarkan oleh pemerintah setempat, maka dikhawatirkan apabila Satuan Tugas Pangan melakukan Sidak bisa dianggap menjual di atas HET. "Saya telah sarankan kepada pemerintah daerah agar segera menginstruksikan Dinas Pertanian untuk membuat label khusus beras lokal," katanya.

Selain itu katanya, beras lokal tersebut juga harus memiliki harga penjualan yang sama di tingkat pedagang untuk menghindari permainan harga kepada konsumen.