Jakarta-Pemerintah dan Bank Indonesia menuding kondisi ekonomi global dan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang membuat ekonomi Indonesia sulit tumbuh 7%, dan penyebab terjadinya dana asing keluar dari dalam negeri (capital outflow) belakangan ini.  

NERACA

Menurut Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Adriyanto, janji pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 sebesar 7% dibuat berdasarkan asumsi awal pemerintahan pada 2014. Saat itu, pemerintah melihat potensi pertumbuhan ekonomi bisa di kisaran angka tersebut karena kondisi ekonomi global masih meyakinkan.

"Pada saat itu, ekonomi sedang bagus. Angka 7% juga merupakan angka aspirasi, jadi harapan kami kondisi global membaik," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (29/8).

Namun sayangnya, perkembangan ekonomi global akhir-akhir ini justru berbalik arah dan memberikan ketidakpastian terhadap ekonomi negara-negara lain. Salah satunya, pada ekonomi Turki.

Sekitar 2014, ekonomi negara di kawasan Eurasia itu sejatinya tumbuh cukup bagus. Namun, perubahan kondisi ekonomi global membuat ekonomi Turki justru tertekan. Belum lama ini, lira, mata uang Turki terpaksa terdepresiasi cukup dalam terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Tetapi dengan kondisi dan tekanan dari AS, pertumbuhan ekonominya jadi tidak bagus. Bahkan ada tekanan lira segala macam. Jadi kondisi dunia ini berubah dan berdampak terhadap Indonesia juga," ujarnya.  

Walhasil, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan menjadi 5,3%. Meski tidak sesuai harapan, Adriyanto menilai target itu realistis dan berkualitas. Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi tak sekadar berpatok pada angka, tetapi berdampak bagi masyarakat. Setidaknya dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, pemerintah bisa memperbaiki indikator ekonomi lain.

Misalnya, lapangan kerja tercipta, pengangguran berkurang, investasi meningkat, hingga tingkat kemiskinan yang berkurang hingga satu digit sebesar 9,82% dari total populasi masyarakat Indonesia. "Itu adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya tumbuh, tapi juga berkualitas," katanya.

Di tempat terpisah, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan kenaikan suku bunga acuan The Fed sebanyak dua kali lagi tahun ini sudah diperkirakan sebelumnya oleh investor. Namun, kebijakan Trump tak masuk dalam hitungan investor, sehingga menimbulkan gejolak di pasar.  "Sebenarnya kalau The Fed menaikkan bunga acuan itu sudah terkalkulasi tahun ini, masih dua kali dan tahun depan tiga kali. Tapi kebijakan Trump tidak terkalkulasi," ujarnya di Yogyakarta seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (29/8).

Salah satu kebijakan Trump yang menaikkan bea masuk untuk barang impor dari China. Kebijakan ini memicu perang dagang antara kedua negara dan memberikan sentimen negatif pada pasar keuangan. Akibatnya, Indonesia sebagai negara berkembang (emerging market) tidak terlepas dari dampak gejolak pasar keuangan global.

Menurut dia, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meredam sentimen tersebut adalah dengan membenahi ekonomi dalam negeri, seperti defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit-CAD). "Menangani ekonominya dengan bijaksana, melakukan deregulasi. Sekarang dorong pariwisata," ujar Mirza.

Selain bisa menekan defisit pada neraca transaksi berjalan agar tak semakin melebar, kebijakan untuk mengembangkan sektor pariwisata juga nantinya dapat menjadi sentimen positif bagi nilai tukar rupiah yang sedang terdepresiasi terhadap dolar AS saat ini.

Makanya, menaikkan jumlah devisa di dalam negeri, khususnya dari sektor pariwisata diharapkan dapat membantu pergerakan nilai tukar rupiah kembali stabil terhadap dolar AS. "Agar devisa masuk bisa dengan cara meningkatkan ekspor dan pariwisata," ujarnya.

Strategi Bertahan

Pada kesempatan lain, ekonom senior INDEF Faisal Basri menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjadi 5,3% pada tahun depan, tidak semata salah pemerintah. Sebab, penetapan target yang jauh dari janji awal merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"APBN itu disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR, ada forumnya dan empat tahun terakhir disepakati. Janji Pemilu itu kan biasa, yang penting menang dulu, mewujudkan janji nomor dua. Tapi perlu kritis, ini realistis atau tidak," ujarnya di Jakarta, pekan iani.  

Menurut dia, kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini terlalu banyak menggunakan strategi pertahanan, tanpa serangan. Faisal mengibaratkan kebijakan pemerintah layaknya strategi 'parkir bus' ala Jose Mourinho, pelatih sepak bola asal Portugal.

Parkir bus merupakan strategi pertahanan berlapis yang kerap digunakan Mourinho ketika melatih sejumlah klub sepak bola ternama, seperti FC Porto, Real Madrid, Inter Milan, hingga Chelsea. Strategi itu pernah membuat Mourinho berhasil membawa Inter Milan menjuarai Liga Champions dengan mengalahkan Bayern Munchen 2-0.

Menurut dia, strategi ini yang kini dipakai pemerintah untuk mempertahankan kondisi ekonomi dari gempuran tekanan ekonomi global dan mengatasi permasalahan ekonomi di dalam negeri, khususnya defisit trasaksi berjalan yang kian melebar.

Untuk memulihkan defisit transaksi berjalan, pemerintah mengeluarkan beberapa strategi pertahanan. Mulai dari membatasi impor 900 komoditas, meningkatkan produksi biodiesel (B20) 20%, meminta eksportir memulangkan devisa hasil ekspor, menumbuhkan ekspor, hingga menggenjot sektor pariwisata.

Sayangnya, menurut Faisal, strategi pemerintah kurang tepat karena lebih banyak bertahan, sedangkan strategi menyerang melalui upaya peningkatan ekspor tidak dipersiapkan dengan matang. "Defense (pertahanan) yang jelek adalah seperti strategi Mourinho, parkir bus. Padahal, seharusnya defense harus dengan counter attack (serangan balik) yang bagus," ujarnya.  

Menurut dia, bila pemerintah kekeh menggunakan strategi bertahan, maka pemerintah hanya akan mampu menahan defisit transaksi berjalan agar tak kian lebar, tetapi tak mampu menurunkan defisit tersebut. Apalagi, tingkat kebobolan ekonomi Tanah Air itu sudah kian besar.

Di sisi lain, strategi pertahanan dengan membatasi impor kurang tepat karena berpotensi mendapat balasan dari negara lain, misalnya sanksi retaliasi atau balasan serupa. "Lagipula masa menentukan apa yang boleh dipakai dan tidak, ini bukan negara komunis. Sedangkan subtitusi produk impor ke dalam negeri, itu butuh waktu," tutur dia.  

Lebih lanjut, Faisal menilai langkah jor-joran meningkatkan ekspor jauh lebih berdampak pada pemulihan defisit transaksi berjalan, ketimbang membatasi impor. Pasalnya, pembatasan impor hanya mengurangi devisa yang dibutuhkan untuk pembayaran. Namun, ekspor mendatangkan devisa baru bagi Tanah Air.

Faisal menuturkan, pemerintah dapat meningkatkan ekspor dengan mencari industri baru sebagai penyerang utama atau striker, misalnya memaksimalkan industri makanan dan minuman (mamin) dan farmasi. Sebab, sektor industri andalan yang dulu, misalnya yang berorientasi sumber daya alam, seperti perkebunan dan pertambangan sedang melemah. "Industri sumber daya alam itu jeblok semua, misalnya kertas, karet, kayu, itu jeblok," ujarnya.  

Selain mencari opsi baru industri yang bisa diandalkan untuk meningkatkan ekspor, pemerintah juga harus ambisius menggenggam pasar ekspor baru, misalnya negara-negara non tradisional, seperti Afrika Selatan dan Asia.

Selain itu, Faisal menilai pelonggaran izin impor komoditas yang dilakukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita merupakan biang kerok dari bobolnya ekonomi Indonesia saat ini. "Indonesia banyak kebobolan karena kebijakan impor yang dimudahkan oleh Pak Enggar. Tadinya ada rekomendasi, sekarang tidak ada, jadi seperti air bah sekarang (impornya)," ujarnya.  

Kebobolan yang dimaksud Faisal adalah derasnya impor yang membuat kinerja neraca perdagangan defisit. Defisit neraca perdagangan berpengaruh pada neraca pembayaran yang pada akhirnya mempengaruhi nilai tukar rupiah.

Faisal menjelaskan, izin impor kini tak lagi membutuhkan rekomendasi dari kementerian teknis, melainkan hanya bergantung pada Menteri Perdagangan. Ia pun menganggap Menteri Perdagangan saat ini sangat mudah memberikan izin impor.

Dia juga menyoroti pemberian izin komoditas pangan, seperti beras, gula, dan garam. Belum lama ini, Enggar memberi izin impor beras tambahan sebanyak 1 juta ton setelah mengimpor dalam jumlah yang sama pada paruh pertama tahun ini.

Enggar juga memberikan izin impor garam dengan kuota 3,7 juta ton dalam setahun yang tak perlu menyertakan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Padahal, menurut hitung-hitungannya, kebutuhan garam impor hanya sekitar 2,7 juta ton. Menurut Faisal, dengan semua kemudahan izin impor ini, maka tidak heran bila nilai impor meningkat pada tahun ini, bahkan lebih tinggi dari kinerja ekspor dan menyebabkan defisit perdagangan.

Faisal pun meminta pemerintah bisa segera menertibkan kebijakan izin impor Enggar yang dianggap sudah di luar batas agar faktor-faktor yang membuat ekonomi Indonesia kebobolan bisa berkurang. "Saya sudah bilang ke Sri Mulyani (Menteri Keuangan) supaya bilang ke Presiden, kalau musuh impor yang tinggi adalah Pak Enggar. Ini saya harus buka, meski pasti Pak Enggar mengakunya itu hasil keputusan rapat koordinasi," ujarnya. bari/mohar/fba