Oleh: Nailul Huda

Peneliti INDEF

Perubahan pola bisnis sangat erat kaitannya dengan sistem perekonomian maupun pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara. Amerika zaman dahulu sangat dikenal menganut mazhab ekonomi klasik dimana pasar sangat berpengaruh dalam perekonomian saat itu. Pola bisnis ini berdasarkan pada kekuatan efisiensi industri yang akan menghasilkan welfare state di suatu negara. Kegiatan bisnis dan ekonomi diserahkan sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Produsen barang dan konsumen sepenuhnya berkuasa atas barang yang diperjualbelikan. Namun pola bisnis seperti ini tidak bertahan abadi karena ada beberapa kejadian kegagalan pasar (market failure) termasuk kejadian di Amerika Serikat pada tahun 1930-an.

Akibat adanya market failure, negara-negara yang tidak mau ikut dalam Great Depression AS menggunakan pendekatan Keynes dalam mengelola perekonomian. Kalangan ekonom Keynesian sepakat bahwa perpaduan antara pasar bebas dan pemerintah akan menghasilkan keseimbangan pada jangka pendek dan akan menghasilkan welfare state dalam jangka panjang.

Namun, dalam perkembangannya, negara-negara yang menggunakan pendekatan Keynes mulai mendapatkan masalah baru yang timbul akibat dari adanya hubungan antara pemerintah dan pengusaha. Kepentingan ini memunculkan teori baru yaitu teori pemburu rente (rent seeking). Teori ini sendiri mulai dikenalkan oleh Gordon Tullock pada tahun 1967. Melalui publikasinya yang berjudul The Welfare Cost of Tariffs, Monopolies, and Theft, Tullock memberikan penjelasan bahwa pemberian hak monopoli kepada pengusaha banyak dipengaruhi oleh penguasa (pemerintah).

Praktik ini ternyata berlangsung juga di Indonesia. Prakt[k rent seeking di Indonesia juga terjadi sejak berlangsungnya Orde Lama ketika muncul program pemberian hak impor kepada pengusaha pribumi walaupun pengusaha pribumi tersebut memberikan hak impornya kepada pengusaha asing. Memasuki Orde Baru, rent seeking di Indonesia sangat menjamur dengan bertumbuhnya pengusaha-pengusaha besar yang dekat dengan pemerintah. Pengelolaan komoditas kepada segelintir orang menyebabkan ekonomi hanya dinikmati oleh golongan orang tertentu. Terlebih ketika keluarga pemerintahan Orde Lama mulai memasuki dunia usaha, praktik rent seeking semakin merajalela.

Lepas dari Orde Baru, perekonomian Indonesia masih belum lepas dari praktik rent seeking. Keputusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan tidak bisa lepas dari pengaruh pengusaha yang menggunakan kuasanya untuk mengunungkan usaha pribadinya. Salah satu contoh kasus besar adalah praktik rent seeking dalam pengusahaan impor gula yang melalui lelang dimana salah satu perusahaan besar diuntungkan dalam proses lelang tersebut. Alhasil KPK menyurati kementerian teknis terkait untuk mencabut peraturan tersebut. Ini bukti bahwa praktik rent seeking masih tumbuh subur di Indonesia.

Penguatan lembaga pengawas persaingan dalam hal ini KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mempunyai peran penting dalam meminimalisir praktik rent seeking di Indonesia. KPPU harus dilibatkan dalam penyusunan teknis-teknis praktik dagang sehingga praktik pemburu rente itu dapat dihilangkan.