Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengimbau Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang baru, Nicke Widyawati, menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah korporasi, salah satunya meningkatkan investasi dalam negeri terutama di sektor hulu. "Membangun kilang, membangun instalasi, menangani di Kalimantan, di Riau. Diharapkan, Pertamina investasi di dalam negeri tidak usah ke luar ," tutur dia usai menghadiri pembukaan The 7th Indonesia Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Conex 2018 di Jakarta,  Rabu (29/8).

NERACA

Menurut JK, saat ini Indonesia masih memiliki banyak sumber minyak yang belum dijamah. Alih-alih digarap oleh investor asing, Pertamina lebih baik menggarap investasi energi dalam negeri.  "Daripada Pertamina investasi ke Irak, ke Aljazair, lebih baik investasi di dalam negeri. Blok Rokan nanti diambil alih, Blok Mahakam sudah diambil alih, nanti, di Papua juga ada (yang diambil alih)," ujarnya.

Dengan demikian, menurut Wapres,  Pertamina tidak hanya kuat di sektor hilir, tetapi juga di sektor hulu. Berdasarkan data Pertamina, tahun ini, investasi perseroan di sektor hulu mencapai dua pertiga dari total alokasi investasi atau senilai US$3 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, JK juga memberi testimoni terhadap sosok Dirut Pertamina yang baru dilantik tersebut.  Menurut JK,  Nicke merupakan sosok yang cukup baik dalam memimpin, karenanya dia dipilih untuk menduduki kursi jabatan yang ditinggalkan oleh Elia Massa Manik.

Nicke Widyawati kemarin (29/8) resmi diangkat sebagai Direktur Utama Pertamina setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pertamina sejak April 2018 lalu. Pengangkatan Nicke berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 232/MBU/08/2018 yang ditetapkan per tanggal 29 Agustus 2018.

Menurut Deputi Bidang Pertimbangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, penunjukan Nicke murni dilakukan dengan alasan profesional.  "Saya yakinkan tidak ada kepentingan politik," ujarnya,  Rabu (29/8).

Sebelumnya, pengamat migas yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai Presiden Jokowi seharusnya menunjuk internal PT Pertamina (Persero) sebagai pemimpin perusahaan ke depan. Bukan Nicke Widyawati (saat itu) menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan digadang-gadang menjadi Dirut Pertamina.

Nama Nicke sebelumnya mencuat ke permukaan waktu lalu  setelah Menteri BUMN Rini M Soemarno menyatakan sinyal, bahwa jabatan tertinggi di perusahaan minyak dan gas BUMN itu akan diduduki oleh Plt Dirut yang saat itu dijabat Nicke.  

"Nicke itu bukan orang dalam dan bukannya saya mengatakan Nicke tidak qualified. Tapi, orang dalam Pertamina, yang sudah merintis karir lama di perusahaan itu lebih relevan untuk dipilih," ujar Marwan seperti dikutip CNNIndonesia.com, pekan lalu.  

Menurut Marwan, Nicke bukan orang dalam. Selain itu, Nicke dinilai kurang tepat karena belum memiliki rekam jejak dan prestasi yang 'tokcer' untuk memimpin perusahaan sekaliber Pertamina. "Latar belakangnya dari perusahaan kecil. Lalu, ke PLN. Tapi, belum lama sudah dibawa ke Pertamina. Jadi, belum terlihat prestasinya. Tidak punya latar belakang perminyakan juga. Sayang kalau dipaksakan," ujarnya.  

Apabila Nicke tetap dipaksakan menduduki pucuk pimpinan Pertamina, dia khawatir akan menimbulkan pertanyaan dan persepsi buruk dari publik. Karena selama ini, sudah cukup akrab di telinga publik kriteria bos Pertamina pilihan pemerintah biasanya yang 'nurut-nurut saja', namun kurang bisa membawa kepentingan bisnis perusahaan.  "Dirut yang terakhir-terakhir, yang melindungi bisnis perusahaan kan justru diganti. Yang dicari justru yang rela dijadikan sapi perah pemerintah," ujar Marwan.

Untuk itu, dia meminta Presiden Jokowi bisa benar-benar mematangkan penunjukkan Dirut Pertamina agar mampu membawa perusahaan kembali ke performa terbaiknya. "Saya rasa pemerintah harus menomorberapakan pertimbangan politik dan pencitraan serta pemburuan rente saat memilih Dirut Pertamina," tutur Marwan.

Selain Nicke, Menteri Rini Soemarno juga menunjuk Darmawan Samsu sebagai Direktur Hulu Pertamina dan Koeshartanto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM). Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 232/MBU/08/2018 yang diteken pada tanggal 29 Agustus 2018.

"Baru saja pengangkatan Ibu Nicke sebagai Direktur Utama, Darmawan Samsu sebagai Direktur Hulu, dan Koeshartanto sebagai Direktur SDM," ujar VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito, kemarin. .

Sebelumnya, nama Nicke sudah santer dibicarakan sebagai calon bos Pertamina. Lulusan master hukum bisnis Unpad Bandung  itu mengawali karirnya di Pertamina sebagai Direktur SDM. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Plt Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur.  Sebelum masuk ke Pertamina, perempuan kelahiran Tasikmalaya, 25 Desember 1967  itu pernah menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero).  

Program Kerja

Nicke Widyawati, yang baru saja ditunjuk sebagai Dirut PT Pertamina (Persero) menyatakan siap segera merealisasikan peningkatan produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan campuran 20% biodiesel atau B20, tahun ini.

Menurut dia, kebijakan itu merupakan satu dari tiga amanat pemerintah yang akan segera dikejar, setelah resmi menduduki kursi orang nomor satu di perusahaan minyak dan gas (migas) terbesar di Indonesia tersebut. "Hal yang diamanatkan pemerintah yaitu harus mengurangi impor, mulai pembangunan kilang, dan implementasi B20. Ketiganya akan dimulai pada tahun ini," ujarnya.  

Meski demikian, Nicke belum bisa memberi proyeksi terkait volume produksi B20 yang bisa dihasilkan Pertamina mulai bulan depan, ketika biodiesel dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU-BBN) masuk ke perseroan. "Nanti angkanya masih dibicarakan, ini baru mau dirapatkan di Kemenko Perekonomian," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan para perusahaan biofuel siap memasok BBN untuk campuran B20 ke Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk sebanyak 2,9 juta kilo liter (KL).

Rinciannya, sebanyak 1,95 juta KL akan dipasok untuk B20 subsidi (Public Service Obligation/PSO) pada periode Mei-Desember 2018, masing-masing 1,91 juta KL ke Pertamina dan 40 ribu KL ke AKR. Sisanya, 715 ribu KL akan dipasok untuk B20 Non PSO pada September-Desember 2018, masing-masing 595,16 ribu KL ke Pertamina dan 120,8 ribu KL ke AKR.  "Akan didistribusikan ke enam depo, tapi tidak sekaligus semuanya. Mungkin bulan pertama sekitar 500 ribu KL, bulan kedua 600 ribu KL, dan seterusnya bertahap sampai Desember," ujarnya.

Tantangan program kerja dirut baru Pertamina memang cukup berat. Setelah puluhan tahun pengelolaan Blok Rokan oleh PT Chevron Pacific, pemerintah akhirnya memberikan hak pengelolaan ladang minyak itu kepada Pertamina (Persero). BUMN migas tersebut mendapatkan 100% hak pengelolaan Blok Rokan selama 20 tahun, terhitung Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2041 mendatang.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar pernah mengatakan, bahwa pemerintah  memilih Pertamina dengan alasan komersial. Menurutnya, tawaran yang diberikan Pertamina menarik bagi pemerintah ketimbang proposal yang diajukan Chevron. Pertamina berkomitmen untuk berinvestasi pasti di blok tersebut US$500 juta atau sekitar Rp7,2 triliun selama lima tahun bila dipercaya mengelola Blok Rokan.

Selain itu, Pertamina juga menjanjikan bonus tanda tangan sebesar US$784 juta atau sekitar Rp11,3 triliun dan potensi pendapatan negara selama 20 tahun pengelolaan akan mencapai US$57 miliar atau sekitar Rp825 triliun bila mereka mengelola blok tersebut. bari/mohar/fba