E-KTP Hemat Anggaran BPJS

NERACA

Jakarta---- PT Askes menilai program e-KTP sangat mendukung dalam pendataan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan). Alasanya, dengan E-KTP, maka BPJS tak perlu lagi mencetak kartu peserta. Intinya bisa menghemat uang Negara. “Dengan menggunakan NIK, kita banyak menghemat uang negara. Kita tidak perlu mencetak kartu baru lagi, tetapi cukup memanfaatkan e-KTP sebagai peserta universal coverage jaminan kesehatan,” kata Direktur Utama PT Askes I Gede Subawa di Jakarta,27/12

Bahkan E-KTP bukan hanya sebagai indentitas penduduk tapi bisa dimanfaatkan dalam jaminan sosial kesehatan. Alasanya, semua penduduk Indonesia mempunyai NIK dan tersimpan dalam E-KTP. “Kami melihat betapa besar manfaatnya e-KTP, bukan saja sebagai identitas penduduk tetapi juga bisa dimanfaatkan dalam jaminan sosial nasional yang pertama yaitu kesehatan di 2014," tambahnya

Gede menambahkan untuk memanfaatkan data identitas kependudukan untuk data kepersertaan Askes, PT Askes akan meminta izin Menteri Dalam Negeri untuk memanfaatkan data identitas kependudukan sesuai kebutuhan data kepesertaan Askes. "Kami hanya butuh data nomor 1 sampai 16 saja, antara lain nama, alamat, umur. Kami akan kelola dengan "menempeli" nomer kepesertaan Askes maupun jika nanti untuk peserta BPJS di dalam master file peserta." ujarnya.

Menurut Gede, untuk mengakses data kependudukan itu, tidak akan mengganggu master file data kependudukan Kemendagri karena Askes mempunyai jaringan sendiri. "Jika e-KTP dapat dimanfaatkan peserta Askes atau BPJS maka tidak perlu mencetak kartu lagi, Ini bisa menghemat biaya triliuan rupiah," ungkapnya.

Kesiapan PT Askes (Persero) sebagai Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) I jelang 2014, menurut Gede, perlu didukung sistem informasi yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemanfaatan NIK lewat e-KTP, tak hanya mempermudah pekerjaan, tetapi juga bisa hemat biaya.

Gede menjelaskan PT Askes ditunjuk sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) I bidang kesehatan yang beroperasi pada 2014 mendatang. Pada 2014, PT Askes siap dilebur menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). PT Askes yakin keberhasilan menuju pelaksanaan BPJS kuncinya terletak pada peningkatan kerja. Kondisi ini diyakini sanggup memicu peningkatan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Kami sudah melakukan program penataan sistem, berupa tambahan pekerjaan. Kami sangat mengharap dukungan pemerintah,” ujarnya.

Lebih jauh Gede menambahkan, PT Askes kini menjadi badan publik. Disahkannya RUU Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan ini tidak menjadikan PT Askes kini tidak berorientasi kepada profit. “Dua tahun ke depan kami akan gunakan untuk penyusunan payung hukum maupun teknis pelaksanaan pembayaran preminya,” katanya. **mohar

BERITA TERKAIT

KPK Ingatkan Pemkot Sukabumi Hati-Hati Kelola Anggaran

KPK Ingatkan Pemkot Sukabumi Hati-Hati Kelola Anggaran NERACA Sukabumi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi agar…

Tunggakan Iuran Peserta BPJS Kesehatan Wilayah Palembang Rp108 Miliar

Tunggakan Iuran Peserta BPJS Kesehatan Wilayah Palembang Rp108 Miliar NERACA Palembang - Tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan di lima wilayah…

Komisi VI DPR Terima Usul Anggaran Tambahan Kemenperin

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian telah mengusulkan kepada Komisi VI DPR RI mengenai tambahan anggaran sebesar Rp2,89 triliun untuk membiayai…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Infrastruktur Belum Mendukung Kegiatan Ekspor Impor

      NERACA   Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan…

Mendes : Penyerapan Dana Desa Hingga 99%

      NERACA   Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan…

PLN Siap Topang Kebutuhan Listrik Industri

    NERACA   Jakarta - Listrik merupakan infrastruktur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan pemerataan industri, yang…