E-KTP Hemat Anggaran BPJS

NERACA

Jakarta---- PT Askes menilai program e-KTP sangat mendukung dalam pendataan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan). Alasanya, dengan E-KTP, maka BPJS tak perlu lagi mencetak kartu peserta. Intinya bisa menghemat uang Negara. “Dengan menggunakan NIK, kita banyak menghemat uang negara. Kita tidak perlu mencetak kartu baru lagi, tetapi cukup memanfaatkan e-KTP sebagai peserta universal coverage jaminan kesehatan,” kata Direktur Utama PT Askes I Gede Subawa di Jakarta,27/12

Bahkan E-KTP bukan hanya sebagai indentitas penduduk tapi bisa dimanfaatkan dalam jaminan sosial kesehatan. Alasanya, semua penduduk Indonesia mempunyai NIK dan tersimpan dalam E-KTP. “Kami melihat betapa besar manfaatnya e-KTP, bukan saja sebagai identitas penduduk tetapi juga bisa dimanfaatkan dalam jaminan sosial nasional yang pertama yaitu kesehatan di 2014," tambahnya

Gede menambahkan untuk memanfaatkan data identitas kependudukan untuk data kepersertaan Askes, PT Askes akan meminta izin Menteri Dalam Negeri untuk memanfaatkan data identitas kependudukan sesuai kebutuhan data kepesertaan Askes. "Kami hanya butuh data nomor 1 sampai 16 saja, antara lain nama, alamat, umur. Kami akan kelola dengan "menempeli" nomer kepesertaan Askes maupun jika nanti untuk peserta BPJS di dalam master file peserta." ujarnya.

Menurut Gede, untuk mengakses data kependudukan itu, tidak akan mengganggu master file data kependudukan Kemendagri karena Askes mempunyai jaringan sendiri. "Jika e-KTP dapat dimanfaatkan peserta Askes atau BPJS maka tidak perlu mencetak kartu lagi, Ini bisa menghemat biaya triliuan rupiah," ungkapnya.

Kesiapan PT Askes (Persero) sebagai Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) I jelang 2014, menurut Gede, perlu didukung sistem informasi yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemanfaatan NIK lewat e-KTP, tak hanya mempermudah pekerjaan, tetapi juga bisa hemat biaya.

Gede menjelaskan PT Askes ditunjuk sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) I bidang kesehatan yang beroperasi pada 2014 mendatang. Pada 2014, PT Askes siap dilebur menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). PT Askes yakin keberhasilan menuju pelaksanaan BPJS kuncinya terletak pada peningkatan kerja. Kondisi ini diyakini sanggup memicu peningkatan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Kami sudah melakukan program penataan sistem, berupa tambahan pekerjaan. Kami sangat mengharap dukungan pemerintah,” ujarnya.

Lebih jauh Gede menambahkan, PT Askes kini menjadi badan publik. Disahkannya RUU Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan ini tidak menjadikan PT Askes kini tidak berorientasi kepada profit. “Dua tahun ke depan kami akan gunakan untuk penyusunan payung hukum maupun teknis pelaksanaan pembayaran preminya,” katanya. **mohar

BERITA TERKAIT

Sulit Bayar Iuran BPJS Kesehatan

Ketika akan membayar iuran BPJS Kesehatan di Indomaret sekitar stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat, ternyata pelayan mengatakan jaringan internetnya lagi bermasalah…

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

KPK-BPJS Ketenagakerjaan Sepakati Pencegahan Korupsi

KPK-BPJS Ketenagakerjaan Sepakati Pencegahan Korupsi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menandatangani…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…