E-KTP Hemat Anggaran BPJS

NERACA

Jakarta---- PT Askes menilai program e-KTP sangat mendukung dalam pendataan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan). Alasanya, dengan E-KTP, maka BPJS tak perlu lagi mencetak kartu peserta. Intinya bisa menghemat uang Negara. “Dengan menggunakan NIK, kita banyak menghemat uang negara. Kita tidak perlu mencetak kartu baru lagi, tetapi cukup memanfaatkan e-KTP sebagai peserta universal coverage jaminan kesehatan,” kata Direktur Utama PT Askes I Gede Subawa di Jakarta,27/12

Bahkan E-KTP bukan hanya sebagai indentitas penduduk tapi bisa dimanfaatkan dalam jaminan sosial kesehatan. Alasanya, semua penduduk Indonesia mempunyai NIK dan tersimpan dalam E-KTP. “Kami melihat betapa besar manfaatnya e-KTP, bukan saja sebagai identitas penduduk tetapi juga bisa dimanfaatkan dalam jaminan sosial nasional yang pertama yaitu kesehatan di 2014," tambahnya

Gede menambahkan untuk memanfaatkan data identitas kependudukan untuk data kepersertaan Askes, PT Askes akan meminta izin Menteri Dalam Negeri untuk memanfaatkan data identitas kependudukan sesuai kebutuhan data kepesertaan Askes. "Kami hanya butuh data nomor 1 sampai 16 saja, antara lain nama, alamat, umur. Kami akan kelola dengan "menempeli" nomer kepesertaan Askes maupun jika nanti untuk peserta BPJS di dalam master file peserta." ujarnya.

Menurut Gede, untuk mengakses data kependudukan itu, tidak akan mengganggu master file data kependudukan Kemendagri karena Askes mempunyai jaringan sendiri. "Jika e-KTP dapat dimanfaatkan peserta Askes atau BPJS maka tidak perlu mencetak kartu lagi, Ini bisa menghemat biaya triliuan rupiah," ungkapnya.

Kesiapan PT Askes (Persero) sebagai Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) I jelang 2014, menurut Gede, perlu didukung sistem informasi yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemanfaatan NIK lewat e-KTP, tak hanya mempermudah pekerjaan, tetapi juga bisa hemat biaya.

Gede menjelaskan PT Askes ditunjuk sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) I bidang kesehatan yang beroperasi pada 2014 mendatang. Pada 2014, PT Askes siap dilebur menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). PT Askes yakin keberhasilan menuju pelaksanaan BPJS kuncinya terletak pada peningkatan kerja. Kondisi ini diyakini sanggup memicu peningkatan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Kami sudah melakukan program penataan sistem, berupa tambahan pekerjaan. Kami sangat mengharap dukungan pemerintah,” ujarnya.

Lebih jauh Gede menambahkan, PT Askes kini menjadi badan publik. Disahkannya RUU Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan ini tidak menjadikan PT Askes kini tidak berorientasi kepada profit. “Dua tahun ke depan kami akan gunakan untuk penyusunan payung hukum maupun teknis pelaksanaan pembayaran preminya,” katanya. **mohar

BERITA TERKAIT

Tahun Pengelolaan Anggaran Tanpa APBN Perubahan

Oleh: Satyagraha Tahun 2018 hampir terlewati dengan sejumlah catatan pengelolaan makro ekonomi yang stabil dan kokoh dalam menghadapi kondisi global…

Perlu Tidaknya Pansus KTP Elektronik

Perlu Tidaknya Pansus KTP Elektronik NERACA Jakarta - Isu pemalsuan blanko, jual beli blanko daring dan bercecernya kartu tanda penduduk…

E-KTP Tercecer di Tahun Politik

Oleh: Siswanto Cemonk Lagi-lagi publik dibuat geger dengan penemuan kembali ribuan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang tercecer. Peristiwa ini…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Aturan Taksi Online Diteken Menhub

      NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menandatangani peraturan baru taksi daring setelah Peraturan…

Utang Luar Negeri Naik Jadi Rp5.227 Triliun

      NERACA   Jakarta - Utang luar negeri Indonesia meningkat 5,3 persen (tahun ke tahun/yoy) pada akhir Oktober…

Pekerja Migran Bantu Devisa Negara

    NERACA   Sukabumi - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan keberadaan pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI)…