Public Private Partnership Jadi Kunci Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

NERACA

Jakarta – Perkembangan bidang infrastruktur di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara terus menjadi perhatian para investor global. Para pimpinan investor dan pemangku kepentingan infrastruktur kembali berkumpul di Jakarta dalam Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum yang akan diadakan pada 20 September 2018 mendatang.

Isu- isu yang akan dibahas antara lain kualitas persiapan proyek, kejelasan peraturan dan kepastian hukum, perbaikan kapasitas kelembagaan, dan pengamanan terhadap ekonomi biaya tinggi diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek dan pengoperasian aset serta pemeliharaan baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah.

Percepatan pembagunan infrastruktur dibutuhkan dalam mencapai 10 besar ekonomi global pada tahun 2025. Tantangan tersebut melibatkan percepatan dan perluasan infrastruktur perkotaan seperti sistem angkutan cepat massal (mass rapid transit system), air, konektivitas pelabuhan, jalan, energi, serta infrastruktur sosial seperti rumah sakit.

Program infrastruktur jangka menengah ambisius Pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-19) mencurahkan perhatian yang signifikan terhadap infrastruktur, menguraikan bidang prioritas untuk investasi untuk menerjemahkan perencanaan guna memungkinkan peningkatan investasi infrastruktur dan penyertaan modal secara substansial.

Sementara itu, tantangan selanjutnya adalah respon perekonomian di regional terhadap perkembangan dari inisiatif global seperti Belt and Road Initiatives sehingga bentuk public-private partnership pun berkembang dalam lingkup regional dan menuntut Indonesia salah satunya untuk membentuk kebijakan kerja sama agar mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Bernardus R. Djonoputro, Country Head of Deloitte Infrastructure & Capital Projects mengemukakan, "Strategi nyata dalam pelaksanaan PPP dibutuhkan untuk negara ini. Indonesia perlu fokus pada persiapan proyek, memahami tren yang berkaitan dengan pembiayaan proyek infrastruktur, peluang, kendala, peraturan yang memiliki kaitan langsung dengan investasi infrastruktur".

Berkaitan dengan isu strategis infrastruktur di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara, Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2018 akan mempertemukan CEO, CFO, C- levels, walikota dan pejabat pemerintah untuk membahas dan menemukan solusi infrastruktur sehingga pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa lebih cepat. Acara ini rencananya akan diselenggarakan pada Kamis, 20 September 2018 di Grand Hyatt Jakarta.

Inisiatif Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2018 juga merupakan jawaban atas kebutuhan yang mendesak untuk mempertemukan para pemimpin di sektor swasta dan pemerintah terkait ekosistem infrastuktur di Indonesia. Dengan adanya forum ini, kebijakan terkait infrastuktur di Indonesia dapat dibahas secara menyeluruh sehingga hambatan berbagai proyek infrastruktur saat ini dapat teratasi. Berbagai strategi juga akan dibahas untuk memberi masukan dalam hal peluang sektor, kesiapan fiskal, dan pengembangan SDM kepada pemerintah Indonesia sebagai rekomendasi untuk pertemuan International Monetary Fund dan World Bank Group di Bali pada bulan Oktober mendatang.

"Dengan lebih dari 2,000 triliun Rupiah yang dibutuhkan investor swasta untuk membangun infrastruktur hingga 2019, forum ini akan mempertemukan para pelaku dan pembuat kebijakan dalam dialog interaktif untuk pengembangan infrastruktur di masa depan," kata Bernardus kepada media, Rabu (29/8).

“Deloitte Infrastructure and Capital Projects telah aktif sebagai penasihat keuangan dan teknis untuk investor dan instansi pemerintah di Indonesia dalam berbagai proyek penting seperti transportasi perkotaan, pelabuhan dan Zona Ekonomi Khusus. Ini adalah komitmen kuatkepemimpinan kami sebagai advisor terdepan di bidang infrastruktur di kawasan ini," tutup Bernardus. Mohar