Oleh: Penny Febriana SE., Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak Kemenkeu

Apresiasi khusus patut diberikan atas pencapaian Indonesia terpilih sebagai negara tuan rumah IMF-WBG Annual Meeting 2018 di Bali. Inilah kali pertamanya Indonesia mendapatkan perhatian dari 189 negara. Indonesia dipercaya mengemban amanat besar pembangunan dunia setelah dalam proses seleksinya, Indonesia mengalahkan Mesir dan Senegal. Hal ini mengisyaratkan bahwa ekonomi Indonesia mampu untuk berkompetisi dan berani bertanggung jawab ikut serta memajukan perekonomian dunia.

Momentum ini tidak boleh terlewat begitu saja di tengah optimisme perkembangan perekonomian Indonesia. Tentunya, tidak lepas dari penciptaan dan pemanfaatan momentum-momentum yang dipandang baik secara global. Sebagai bukti, potrait kinerja Pemerintah melalui implementasi Tax Amnesty di tahun 2017. Kebijakan ini membuahkan hasil status investment grade yang disandang oleh Indonesia.

Tidak berhenti sampai disitu, Pemerintah juga membenahi iklim investasi. Implementasinya melalui kebijakan kemudahan usaha. Kemudahan usaha dipercaya membangun iklim investasi yang semakin kondusif sehingga perekonomian Indonesia melaju dengan pesat. Kinerja ini dibuktikan dengan naiknya ranking Indonesia yang cukup signifikan. Berdasarkan data World Bank, posisi Indonesia meningkat dari nomor 91 menjadi nomor 72 dalam hal Doing Business.

Rencana kerja jangka panjang pemerintah itu cukup ambisus. Dengan target Indonesia Emas 2045, diprediksi Indonesia mampu menjadi lima besar negara dengan ekonomi terkuat pada tahun itu. Namun, investasi asing menjadi sebuah kebutuhan yang kritikal.

Chapter demi chapter kemajuan tersebut telah berhasil memupuk optimisme segenap masyarakat Indonesia. Progres ini patut dilanjutkan dengan panggung IMF-WBG Annual Meeting 2018 ini. Dampak jangka pendek dari helatan internasional ini berupa potensi peningkatan devisa. Lebih penting dari itu, justu multiplier effect jangka panjang.

Tindakan-tindakan lanjutan pasca IMF-WBG Annual Meeting 2018 sangat diperlukan agar manfaat itu dapat dicapai. Hal ini bukan saja harus tepat sasaran, melainkan juga berfokus untuk menjaga optimisme dunia terhadap potensi pertumbuhan Indonesia

Sedikitnya ada tiga langkah yang perlu dilakukan Pemerintah sebagai tindak lanjut pasca hajatan tahunan ini.

Pertama, penguatan karakter sumber daya manusia (SDM). Demografi SDM, khususnya generasi milenial, menyimpan kekuatan tersendiri. Penggembungan jumlah generasi milenial membuat potensi inovasi akan sangat tinggi di masa depan. Namun, kemampuan dan kapabilitas mereka sangat perlu ditingkatkan.

Reformasi pendidikan menjadi suatu yang urgent untuk dilakukan, tidak saja kapabilitas teknis yang perlu ditingkatkan, tetapi juga menanamkan growth mindset perlu diprioritaskan. Hal ini mengingat kerjasama dengan mancanegara akan sangat terbuka. Tujuannya adalah penguatan aspek investasi dalam negeri dan antisipasi atas masuknya investasi asing.

Kedua, penguatan di beberapa sektor perekonomian yang menjadi kekuatan Indonesia, seperti sektor pariwisata dan pertanian. Hal ini mengingat tidak banyak negara yang memiliki kekayaan alam seperti Indonesia. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi investor kedua sektor tersebut. Selain itu, formulasi regulasi yang suportif juga diperlukan. Muaranya, menumbuhkan minat membangun usaha berbasis sektor pariwisata dan pertanian, baik secara domestik maupun global.

Ketiga, penyederhanaan regulasi dalam kerangka Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia perlu dilanjutkan. Hal ini mengingat negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand, menduduki peringkat yang cukup jauh mengungguli Indonesia yaitu 24 dan 26. Posisi ini bisa menjadi ancaman bagi posisi Indonesia. Segenap kementerian/lembaga harus cepat tanggap membenahi dan menyederhanakan regulasi terkait berinvestasi di Indonesia.

Lebih penting lagi, stabilitas politik dan keamanan publik menjadi tantangan bagi Indonesia. Belum lagi, menjelang tahun politik, pesta demokrasi 2019. Warga negara harus bijak dalam berpartisipasi di dalamnya. Menjaga stabilitas politik tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, tetapi merupakan beban moral yang perlu dipikul oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk partisipasi tiap warga negara mendukung helatan annual meeting ini.