Pemerintah Luruskan Polemik Penambahan Izin Impor Beras

NERACA

Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, meluruskan isu penambahan izin impor beras sebanyak 1 juta ton untuk tahun ini, yang kembali menggulirkan polemik dan memunculkan berbagai spekulasi. Menurutnya, keputusan pemberian ijin impor beras pada Bulog itu diambil bersamaan dengan ijin impor sebelumnya, dan dalam rapat koordinasi yang sama di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian. "Bukan ada penambahan (impor), itu sudah 4 bulan yang lalu. Jadi impor beras 500 ton, 500 ton dan 1 juta (ton) dan itu keputusan rakor," ujar Enggar, akhir pekan kemarin.

Enggar menambahkan, saat itu keputusan impor secara bertahap diambil untuk mengendalikan harga beras sebagai antisipasi kemarau yang berpotensi membuat produksi beras turun. Dengan stok saat ini, Enggar menekankan belum ada keinginan untuk impor lagi. Apalagi lebaran sudah lewat yang biasanya membutuhkan lebih banyak pasokan beras. "Lebaran cukup, itu sudah lewat. Jadi sudah cukup. Ngapain sekarang (impor) kalau barang cukup. Itu kan sudah lewat. Kalau sudah cukup ya sudahlah", imbuh Enggar.

Cadangan Beras

Data cadangan beras yang dirilis Perum Bulog menguatkan keterangan Enggar. Dalam surat yang dikeluarkan Perum Bulog per tanggal 9 Agustus 2018 dengan nomor B-1034/11/DO303/08/2018 lalu, diketahui bahwa hingga Juli 2018 kemarin stok beras Bulog masih berada di angka 1,861.404 ton. Stok cadangan nasional dinyatakan aman jika Bulog menyimpan 1 - 1,5 juta ton beras. Surat itu langsung ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.

"Stok beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah) per akhir bulan Juli 2018 adalah sebesar 1.861.404 ton yang terdiri dari pengadaan dalam negeri sebanyak 1.331.881 ton dan eks impor 529.523 ton. Dengan stok yang dikuasai tersebut Perum Bulog siap untuk melaksanakan penugasan yang diamanahkan pemerintah," demikian bunyi rilis yang diterima redaksi mengutip isi surat tersebut.

Untuk mengetahui jumlah cadangan beras pemerintah yang dimiliki Bulog, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Perum Bulog terjun langsung ke lapangan mengumpulkan cadangan beras pemerintah langsung dari petani. Hasilnya, terhitung Selasa (21 Agustus 2018) pukul 10.00 WIB, diketahui jumlah cadangan beras pemerintah meningkat hingga 2,027 juta ton atau meningkat sebanyak 166.418 ton dari bulan Juli 2018. "Iya jumlahnya naik hanya dalam waktu satu bulan dari bulan Juli hingga Agustus 2018," ujar Kepala BKP Kementan, Agung Hendriadi pada redaksi.

Agung menambahkan, cadangan beras pemerintah juga ada di tingkat penggilingan. Tercatat hingga 21 Agustus 2018 terdapat 1,230 juta ton beras masih tersimpan di gudang-gudang penggilingan padi yang besar, sedang atau kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk Jakarta sendiri jumlah stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) diketahui mencapai 44 ribu ton. "Dengan jumlah cadangan beras sebanyak ini Pemerintah tidak perlu impor", tambah Agung.

Kalangan pengamat menganalisa, selain alasan yang dikemukakan Pemerintah saat mengeluarkan ijin impor beras, ada sinyal yang ingin disampaikan Pemerintah. "Impor beras ini juga cara pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengirim sinyal ke pasar, bahwa negara masih memiliki kontrol terhadap pasar beras di Tanah Air", ujar Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori, beberapa waktu lalu.

BERITA TERKAIT

Intervensi Pemerintah atas Harga CPO via Implementasi B20

Oleh: Piten J Sitorus, Mahasiswa D3 Alih Program PKN STAN Pada tahun 2017 Indonesia memproduksi sebesar 38,17 juta ton Crude Palm…

Bank Dunia Minta Pemerintah Dorong Masyarakat Melek Teknologi

    NERACA   Jakarta - Bank Dunia meminta kepada pemerintah Indonesia agar terus mendorong masyarakat untuk melek teknologi (digital…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

Devisa Sektor Pariwisata Selalu Meningkat

    NERACA   Jakarta - Devisa dari sektor pariwisata selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat 202 miliar…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…