NERACA

Jakarta - Mantan Presiden RI BJ Habibie menginginkan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) masuk dalam kabinet pemerintahan agar dapat menyampaikan dan menerima informasi secara langsung dalam rangka berpartisipasi meningkatkan daya saing, kemandirian dan kemajuan bangsa Indonesia.

"Bagaimana BPPT mau tahu permasalahannya kalau dia dengar tidak langsung, dia bukan anggota kabinet," kata Habibie usai bedah buku BPPT: Gelombang Transformasi Teknologi Nasional dalam merayakan ulang tahun ke-40 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (23/8).

"Selama BPPT bukan anggota kabinet, dia diwakili, dia hanya mendapat 'second hand' permasalahannya dan untuk penyelesaian permasalahan dia tidak diikutsertakan dianggap sebagai biasa saja. Itu salah," ujar dia.

Habibie mengatakan jika kembali ke menteri riset dan teknologi tanpa digandeng ke pendidikan tinggi maka dapat mengkoordinasikan semua yang ada di departemen-departemen masing-masing mengenai masalah yang dihadapi masa kini dan masa depan dalam memaksimalkan perannya."Tapi karena dia adalah kepala BPPT, dia koordinasi dengan sembarangan. Karena di BPPT ini ada manusia-manusia yang menurut penilaian saya adalah yang terbaik yang kita miliki," tutur dia.

Menurut dia, jika BPPT masuk dalam kabinet maka dapat langsung menerima dan menyampaikan informasi dalam rapat kabinet kepada Presiden RI."BPPT itu adalah mikro ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan teknologi dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) adalah makro ekonomi," ujarnya seperti dikutip Antara. 

Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi Muhammad Hatta Rajasa mengatakan jika BPPT berada di kabinet, maka pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep yang ada di BPPT itu langsung masuk dibahas di dalam kabinet."Bagaimana peranan BPPT ke depan di dalam meningkatkan daya saing menuju kemandirian dalam konteks pembangunan saya kira peranan itu memang harus tercermin dari struktur atau kelembagaannya," tutur Hatta yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dia mengatakan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) telah menyampaikan bahwa panitia khusus memikirkan bahwa BPPT harus memiliki level menteri apakah setingkat atau menteri nantinya."Saya lebih cenderung seperti dulu menterinya apa saya tidak tahu (sama dengan) kepala BPPT seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional," ujar dia. 

Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan, sejak awal kelahiran, BPPT dibentuk untuk menjembatani teknologi ke industri baik melalui inovasi produk, inovasi proses produksi."Pengembangan inovasi termasuk di sektor industri menjadi kegiatan utama BPPT dengan menunjukkan porsi inovasi menempati 62 persen dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPPT," kata dia.

BPPT mengkaji dan menerapkan teknologi yang bekerja dengan sistem kerekayasaan, audit teknologi, kliring teknologi, intermediasi teknologi, alih teknologi, difusi dan komersialisasi teknologi.

Kemudian, BPPT berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan nasional berbasis inovasi teknologi."Semoga di usianya yang ke-40 tahun atau lima windu ini kiprah BPPT terus meningkat dalam mendukung pembangunan nasional berbasis inovasi agar negara kita terhindar dari jebakan negara berpenghasilan menengah," kata Unggul.

Menurut Unggul, Indonesia akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika Indonesia menjadi negara berbasis inovasi."BPPT akan terus berupaya untuk mendorong penguasaan teknologi, untuk diterapkan agar kita bisa berlari mengejar bangsa lain," ujar dia. 

Unggul mengatakan inovasi dihasilkan melalui riset, "reverse engineering" dan alih teknologi. Ke depan, BPPT akan terus melahirkan berbagai inovasi yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa Indonesia menuju negara maju. Dia menuturkan BPPT juga dirancang sebagai konsultan di bidang teknologi dalam pembangunan nasional yang menangani kebijakan nasional secara makro. mohar