Perbankan Syariah Butuh 900.000 Tenaga

NERACA

Yogyakarta--- Perbankan syariah di Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 900.000 tenaga kerja dalam empat tahun ke depan. Alasanya, itu disebabkan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. “Perkembangan tersebut menuntut penambahan jumlah sumber daya manusia yang juga cukup banyak," kata kata Pemimpin Bank Indonesia Yogyakarta Dewi Setyowati di Jakarta,27/2

Menurut Dewi, pada sarasehan "Inventarisasi Berbagai Masalah dalam Industri Lembaga Keuangan Syariah", merekrut tenaga-tenaga yang langsung berkecimpung di perbankan syariah bukan merupakan pilihan bagus. "Mereka akan kesulitan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dengan tugas, proses bisnis, dan hal lain yang terkait dengan perbankan syariah," tambahnya

Dewi menambahkan akan lebih mudah saat mereka memahami prinsip bank umum terlebih dulu kemudian diberi teori mengenai praktik bisnis terkait syariah sehingga dapat berkompetisi dengan bank-bank umum lainnya. "Kebutuhan jumlah tenaga syariah itu pada akhirnya akan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi pada praktik syariah di Indonesia," ucapnya

Dikatakan Dewi, kualitas sumber daya manusia itu salah satunya dibutuhkan untuk melakukan pembinaan nasabah dan upaya memberikan edukasi publik terkait perbankan syariah. "Hal itu dibutuhkan jika benar-benar ingin menerapkan prinsip keuangan syariah. Jumlah kebutuhan sumber daya manusia itu akan terus meningkat," katanya.

Lebih jauh kata Dewi, kebutuhan jumlah tenaga syariah yang kompeten itu juga tetap akan dibarengi ketegasan Bank Indonesia (BI) mengontrol berjalannya praktik perbankan syariah dengan prinsip dasar syariah. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah pelarangan riba dan kegiatan spekulatif, serta alokasi sumber dana yang ditujukan pada investasi yang memiliki basis moral yang kuat. "Selama ini sudah ada tiga lembaga syariah yang langsung ditutup karena melakukan kecurangan-kecurangan terkait dengan tiga prinsip tersebut," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

PPATK Berhasil Mitigasi Pencucian Uang Senilai Rp10,39 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan angka mitigasi pencucian uang yang berhasil…

Pemerintah Tambah Anggaran Subsidi FLPP Rp8,6 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyetujui permintaan dari tiga asosiasi pengembang perumahan, yaitu Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi…

BCA Syariah Telah Salurkan Pembiayaan UMKM Capai Rp1,01 Triliun

    NERACA   Jakarta - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) mencatat pembiayaan untuk segmen UMKM sebesar Rp 1,01…