Bagi koperasi, guyuran dana bergulir yang digelontorkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM ibarat tambahan energi dalam mengembangkan kinerja usahanya. Tak terkecuali bagi Koperasi Pembangunan Usaha Sumbar (Kopus) yang berlokasi di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). "Kami mendapat dana bergulir dari LPDB sebesar Rp1.088.200.000. Dana tersebut kami gunakan untuk membantu dan menambah permodalan usaha bagi anggota Kopus yang jumlahya sekarang sudah mencapai 104 orang. Insya Allah, pada Juni 2019 akan lunas dan kita berencana akan mengajukan lagi sebesar Rp2 miliar", kata Manajer Kopus Zulfitri saat ditemui di Kota Padang, Selasa (14/8).

Di usianya yang sudah menginjak 32 tahun (berdiri pada 1986), kinerja koperasi yang bergerak di sektor usaha simpan pinjam tersebut terbilang kinclong. Lihat saja, aset Kopus kini sudah menembus Rp40 miliar, dari hanya Rp40 juta di awal berdirinya. Rata-rata perbulan penyaluran kredit ke anggota sebesar Rp12 miliar dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp2,36 miliar pertahun. "Pangsa pasar utama kita adalah pelaku industri rumah tangga yang tengah menanjak seiring dengan semakin meningkatnya ekonomi Sumbar", kata Zulfitri.

Sehingga, lanjut Zulfitri, jangka waktu pinjaman yang diberikan Kopus maksimal paling lama 10 bulan. Bahkan, banyak juga para pedagang yang ambil pinjaman dari Kopus hanya satu bulan saja. Agunannya pun cukup BPKB saja. "Kita juga melayani para kontraktor yang mendapat proyek Penunjukkan Langsung (PL) dari Pemda dengan nilai proyek maksimal Rp200 juta dengan jangka waktu yang tak terlalu lama. Ada juga perusahaan menengah yang meminjam Rp500 juta dalam jangka waktu 10 bulan. Tentunya, dengan tingkat bunga rendah yang kita terapkan, berkisar 2% perbulan selama 10 bulan", imbuh Zulfitri.

Zulfitri juga mengungkapkan bahwa rata-rata pedagang di Kota Padang lebih memilih Kopus ketimbang perbankan dalam urusan menambah modal usaha. "Karena, proses di Kopus jauh lebih cepat, hanya dalam hitungan jam saja bila semua syarat sudah dipenuhi maka dana pinjaman segera cair. Kita tahu bahwa para pebisnis itu maunya serba cepat waktu, terutama urusan permodalan", tukas Zulfitri seraya menyebutkan, anggota Kopus hampir semuanya merupakan pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil, hingga menengah.

Yang menarik, strategi Kopus dalam merekrut anggota baru terbilang unik. Bayangkan, selama ini penambahan jumlah anggota Kopus rata-rata hanya 10 orang pelaku usaha saja setiap tahunnya. "Kita membina hampir 400-an pelaku UKM sebagai calon anggota. Kita dampingi dan kita beri bantuan modal. Kita lihat dan kita nilai perkembangan usahanya dan tingkat pengembaliannya. Bila masuk kategori baik, maka akan kita dorong menjadi anggota tetap Kopus. Meski begitu, kita tetap lebih memprioritaskan anggota tetap", kata Zulfitri.

Zulfitri menegaskan, Kopus hanya menerima UKM yang berkualitas dan berintegritas untuk menjadi anggota. "Kopus memang amat hati-hati dan selektif dalam menyaring pelaku usaha yang mau menjadi anggota koperasi. Karena anggota Kopus itu 100% adalah pelaku usaha, maka kita tidak melayani permohonan kredit di luar untuk menambah modal usaha", tegas Zulfitri.

Yang pasti, kata Zulfitri, Kopus ke depan akan tetap fokus pada permodalan usaha para anggota yang mayoritas merupakan para pedagang di Kota Padang. "Kita menjadi semacam solusi bagi pedagang dalam hal permodalan, ketimbang harus terjerat kelompok rentenir yang juga marak di Kota Padang", kata Zulfitri.

Yang tak kalah menarik adalah Kopus tidak pernah memiliki satu unit khusus untuk juru tagih. "Kita tidak memiliki dan menyiapkan SDM untuk menagih utang anggota. Kita bermodal saling percaya karena sudah tahu performa masing-masing anggota. Kita selalu membina dan menjalin hubungan secara tatap muka langsung sehingga bisa saling mengenal dan saling memahami arti hak dan kewajiban. Yang resminya kita selalu bertemu dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang rutin digelar setiap tahunnya", jelas Zulfitri.

Butuh LPDB

Sementara menyoal LPDB KUMKM, Zulfitri menekankan bahwa semua koperasi di Indonesia amat membutuhkan kehadiran lembaga di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM itu. Hanya saja, Zulfitri berharap agar ke depan proses untuk mendapatkan dana bergulir tidak rumit dan lama. "Harapan saya, proses dipersingkat, syarat tidak terlalu banyak, dan plafon kredit diperbanyak. Terlebih lagi track record Kopus kan sudah terbukti baik", imbuh Zulfitri.

Selain itu, ungkap Zulfitri, tim dari LPDB yang mengurus proses tersebut sebaiknya tidak berganti-ganti. "Pengalaman kami saat mendapat dana bergulir dari LPDB, proses hingga ke pencairan selama satu tahun. Itu terjadi karena tim yang datang saat survei selalu berganti, sehingga pembahasan tentang persyaratan selalu dimulai dari awal lagi", tegas Zulfitri.

Keluhan lainnya adalah menyangkut biaya notaris yang dirasakan berat. Zulfitri mengungkapkan bahwa Kopus saat itu harus membayar biaya notaris sebesar Rp20 juta, dengan notaris yang sudah ditentukan LPDB. "Laporan triwulanan pasca pencairan dana bergulir juga kita rasakan memberatkan. Terlalu rumit buat koperasi. Padahal, dengan suku bunga rendah, dana bergulir sangat dibutuhkan koperasi. Mudah-mudahan, hal itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi LPDB KUMKM di Jakarta", pungkas Zulfitri.