NERACA

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR Endang Srikarti Handayani mengutarakan harapannya agar pemerintah jangan lagi melakukan kebijakan impor beras dan dapat meningkatkan serta menyerap produksi beras nasional yang dihasilkan petani Nusantara. "Saya tidak setuju impor. Saya setuju bila hasil pertanian meningkat, pemerintah harus beri subsidi kepada petani," ujarnya di Jakarta, Rabu (21/8).

Dia berpendapat bahwa untuk meningkatkan produksi beras, pemerintah harus menyubsidi pertanian yang bisa dinikmati petani secara langsung. Dia juga berpendapat bahwa dengan memberikan subsidi dan menyerukan kepada generasi muda untuk membangun desa dalam bertani, maka ke depannya tidak akan ada lagi impor beras.

Sebelumnya, pengamat pertanian Khudori mengatakan selama ini tidak ada data pembanding dari instansi terkait mengenai produksi beras, karena yang memproduksi data hanya Kementerian Pertanian.

Padahal, menurut dia, metode perolehan data tersebut diragukan, karena tidak ada penghitungan secara riil untuk jumlah luasan lahan. Sedangkan, luas lahan dapat menentukan seberapa besar produksi beras. "Pengumpulan datanya memang bukan survei lapangan. Itu tadi perkiraan-perkiraan," kata Khudori.

Meski demikian, persoalan impor tidak hanya mengacu pada produksi beras, karena ada masalah lain yaitu tidak optimalnya penyerapan Bulog karena masih rendahnya Harga Pokok Pembelian yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, musim kemarau di 2018 yang lebih panjang bisa menambah persoalan karena dapat menyebabkan terjadinya kegagalan panen dan berkurangnya produksi. "Problem utama terkait impor beras adalah kemampuan Bulog menyerap beras atau gabah hasil produksi dalam negeri," tambahnya.

Anggota DPR RI Komisi IV Ono Surono meminta pemerintah memperbaiki data produksi beras yang sering kali menimbulkan sengketa antarinstansi dan mempengaruhi kebijakan komoditas tersebut. "Sistem pendataan yang benar perlu segera dibuat untuk menjadi acuan bagi Kementan, Kemendag dan Presiden, sebagai dasar bila akan membuat kebijakan beras," katanya.

Ono mengatakan penyediaan data yang benar bisa membuat pemerintah mengambil keputusan yang tepat, terutama apabila ingin mengambil kebijakan impor untuk stabilisasi harga beras. Menurut dia, kebijakan impor yang dilakukan untuk stok, memang bisa memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga wajar. Namun, di sisi lain, bisa berdampak pada kesejahteraan petani.

"Apalagi, ketika pada saat tertentu harga beras naik tidak wajar, terlihat jelas siapa yang diuntungkan, yaitu orang-orang yang selama ini menguasai distribusi," kata politisi PDI-Perjuangan ini.

Ono juga meminta adanya perbaikan tata niaga perberasan dari sisi regulasi maupun praktik di lapangan serta evaluasi atas program cetak sawah maupun benih bagi petani yang bertujuan meningkatkan produksi dalam negeri. "Kalau produksi beras berdasarkan laporan Kementan selalu meningkat, berarti sudah on the track. Semua program harus dievaluasi, yang belum wajib diperbaiki, yang baik harus ditingkatkan," ujarnya.

Selama ini, pengadaan data beras selalu menimbulkan sengketa, karena Kementerian Pertanian mengklaim produksi mencukupi bahkan surplus, namun sejak awal 2018, impor beras juga dilakukan.

Pada kesempatan lain, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebutkan tidak membuka impor beras tambahan karena stok yang dimiliki saat ini sebesar 2,7 juta ton di gudang Bulog dinilai cukup. "Sebelumnya sudah ada 1,2 juta ton yang lalu, makanya kami tidak mau impor dulu. Hari ini sebenarnya sudah sangat penuh gudang. Kami tidak bisa tampung semua," kata pria yang akrab disapa Buwas.

Buwas menyatakan perseroan tidak membuka impor tambahan meskipun Kementerian Perdagangan pada 23 Juli 2018 telah memperpanjang izin impor yang diberikan sebesar 1 juta ton.

Menurut dia, impor beras yang dilakukan Bulog sebesar 500 ribu ton dari izin impor yang telah diberikan sebelumnya. Selain itu, selama kepemimpinannya menjadi Dirut Bulog, impor beras sejauh ini belum dibuka kembali. "Itu izin perpanjangan agar kita tidak terkena 'demurrage'. Secara administrasi ada yang harus kita perpanjang," kata dia. munib