NERACA

Jakarta – Hari Maritim Nasional yang jatuh pada setiap tanggal 21 Agustus menjadi momentum penting untuk mengevaluasi Poros Maritim ala Jokowi-JK yang telah gagal mensejahterakan Masyarakat Pesisir Indonesia.

Poros Maritim Dunia berpijak pada 5 pilar, yaitu: (1) Membangun kembali budaya maritim Indonesia (2) Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama (3) Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.(4) Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan. dan (5) Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Setelah empat tahun berjalan, pemerintahan Jokowi-JK tak berhasil mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebaliknya, Indonesia hanya dijadikan sebagai sub-narasi One Belt One Road (OBOR) Cina. “Setelah empat tahun menjalankan pemerintahan, Presiden Jokowi hanya bisa jadikan Indonesia bagian dari One Belt One Road (OBOR) Cina, dimana Indonesia harus melayani kepentingan ekonomi-politik Pemerintah Cina,” ungkap Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), disalin dari siaran resmi.

Susan menandaskan, pemerintah semakin memperlihatkan keberpihakannya kepada investor. Dengan dalih ingin meningkatkan daya saing Indonesia, pemerintah membangun sejumlah proyek reklamasi, proyek destinasi wisata baru, konsesi tambang di pesisir, serta berbagai proyek lainnya yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesisir.

Pada saat yang sama, kesejahteraan masyarakat pesisir di lebih dari 12 ribu desa pesisir di Indonesia, tak mengalami peningkatan signifikan. “Setelah empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, sebanyak 38 wilayah pesisir di Indonesia direklamasi.

Dampaknya, lebih dari 700 ribu keluarga nelayan terdampak dan kehilangan wilayah tangkapan ikan,” tegas Susan Herawati. Selain proyek reklamasi, masyarakat pesisir di Indonesia juga menderita oleh proyek pertambangan pesisir dan proyek pariwisata pesisir serta pulau-pulau kecil yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah melalui proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

“Lebih dari 32 ribu keluarga nelayan terdampak proyek pertambangan pesisir. Sementara itu, proyek pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang merampas ruang hidup, menjadi ancaman setidaknya bagi satu juta keluarga nelayan di Indonesia,” tambah Susan Herawati. Menurut KIARA, setelah empat tahun poros maritim Jokowi-JK, masyarakat pesisir di Indonesia tak lebih sejahtera.