Jakarta- Di tengah tingginya beban negara menanggung utang jatuh tempo Rp 409 triliun pada 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah selama ini melakukan pengelolaan utang dengan normal sama seperti yang dilakukan negara lain.

NERACA

"Kalau dari sisi pengelolaan utang secara keseluruhan adalah suatu normal. Dari zaman semenjak krisis ekonomi yang tahun 1997-1998 kemudian muncul terbitnya SBN. Untuk rekapitalisasi perbankan itu, pengelolaan sebagian pembayaran cicilan, sebagian roll-over itu adalah suatu yang normal dilakukan di semua negara," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (20/8).

Menkeu  juga mengatakan, pengelolaan utang seharusnya tidak hanya disoroti mengenai pembayaran yang akan jatuh tempo. Dia meminta semua pihak melihat secara keseluruhan bagaimana kondisi dan pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah sejauh ini.  Pernyataan Sri Mulyani ini terkait ada sejumlah pihak menyindir soal utang pemerintah. Salah satunya dari Ketua MPR Zulkifli Hasan.

"Yang penting bukan masalah jatuh temponya, tapi juga exposure, tapi juga keseluruhan. Jadi, kita selama market-nya confidence dan kita bisa melakukan suatu issuers dari SBN itu sudah masuk growth issuers yang kita pertimbangan tahun depan. Apakah itu sebagian akan dibayar atau sebagian di role over itu suatu yang akan terus kita lakukan dari tahun ke tahun," ujarnya.

Menurut dia, kondisi ini sama seperti tahun 2000 sampai sekarang 2018, strategi itu tidak banyak berubah dari pemerintah ke pemerintah. “Dari dulu pemerintahan Bu Megawati, Pak Gus Dur kemudian sampai sekarang itu selalu kombinasi di antara itu," ujarnya.

Sri Mulyani mengingatkan,  ke depan pemerintah akan terus mengupayakan pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan dengan optimal. Termasuk pengelolaan defisit serta komposisi utang dalam dan luar negeri.

"Saya akan tetap melakukan yang paling penting besaran-besaran di APBN itu adalah total defisit kita, primary balanced kita, komposisi utang dalam negeri dan luar negeri, dan juga antara para investor dalam negeri dan luar negeri, ini yang kita akan terus dioptimalkan," tegas dia.

Sebelumnya Kemenkeu mengungkapkan, beban utang jatuh tempo Indonesia pada 2019 mencapai Rp 409 triliun. Adapun salah satu sumber pembayaran utang itu diperoleh melalui surat utang negara (SUN) atau surat berharga negara (SBN).

"Utang Rp 409 triliun ini bayarnya pakai SBN dan dari pinjaman," ujar  Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu  Luky Alfirman di Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti dikutip Liputan6.com, Senin (20/8).

Menurut Luky,  rencana pembayaran utang jatuh tempo dipaparkan pada Desember 2018. "Nanti strateginya akan kami sampaikan bulan Desember. Semuanya, nanti berapa growth issues nya, komposisi dari rupiah non rupiah, yang sukuk dan yang konvensional itu nanti kita lihat," ujarnya.

Penilaian Asing

Secara terpisah, ekonomi Morgan Stanley  menilai Indonesia merupakan salah satu yang paling merasakan tekanan untuk dapatkan pendanaan eksternal di Asia. Namun, kenaikan suku bunga yang agresif bisa ditahan karena misalokasi sumber daya terhindarkan. Langkah-langkah struktural perlu diambil untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga tingkat ketidakseimbangan eksternal.

Hal itu disampaikan ekonom Morgan Stanley Deyi Tan dan Zac Su dalam laporannya berjudul Going Back to Fundamentals amid EM Volatility yang dirilis kemarin.

Dari laporan tersebut ada sejumlah hal yang menjadi sorotan. Pertama, perkembangan di Turki dan dolar Amerika Serikat yang terus menguat telah sebabkan efek spillover di pasar saham. Gejolak volatilitas modal ini memicu pertanyaan seputar seberapa jauh Indonesia terdampak serta akibatnya pada kebijakan dan prospek pertumbuhan.

Morgan Stanley mengkaji ulang fundamental makro, melihat apa dampak dari fokus stabilitas makro pada prospek pertumbuhan dan menjabarkan apa pelajaran yang bisa diambil dari volatilitas pasar saham tersebut.

Ekonomi makro dan perkembangan geopolitik di Turki di tengah dolar Amerika Serikat (AS) yang menguat telah berdampak terhadap ekonomi negara berkembang lainnya seiring volatilitas modal yang meningkat.

Di Asia,negara yang alami defisit transaksi berjalan antara lain Filipina, Indonesia dan India tidak mengejutkan alami tekanan di pasar keuangan. Secara perspektif, mata uang Asia alami tekanan lebih rendah dibandingkan negara berkembang lainnya.

Meski demikian, volatilitas tersebut menambah pertanyaan bagaimana ekonomi Asia, salah satunya Indonesia berada dalam lingkungan pendanaan lebih sulit dan konsekuensi dari kebijakan dan prospek pertumbuhan ekonomi.

Indonesia yang membukukan defisit transaksi berjalan 3,1% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II- 2018. Kemudian defisit perdagangan pada Juli 2018 mencapai 2,3% terhadap PDB. Untuk mengatasi defisit tersebut, menurut mereka, Pemerintah Indonesia umumkan untuk kurangi impor. Kemudian memberlakukan tarif impor 7,5% atas 500 barang konsumsi termasuk yang dibeli secara online.

Selain itu, pemerintah meminta BUMN meninjau komponen yang diimpor dan menunda proyek infrastruktur. Pemerintah juga memperluas penerapan biodiesel 20%. Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin (bps) dalam bulan ini menjadi 5,5%. BI menaikkan suku bunga acuan 125 basis poin sejak Mei 2018.

Kedua, Morgan Stanley juga soroti Indonesia, India dan Filipina lebih terpapar risiko pendanaan di Asia. Ini dilihat dari defisit neraca berjalan negara tersebut. Kesenjangan pendanaan eksternal akibatkan likuiditas perekonomian menjadi lebih ketat selama periode volatilitas modal.

Hal ini sebabkan tekanan depresiasi pada  mata uang negara itu. Di Asia, mata uang dari beberapa negara ini jauh lebih tertekan.  “Kami telah melihat perombakan di Asia yang terpapar tekanan pendanaan eksternal selama beberapa tahun terakhir," ujar Deyi Tan.

Selama tantangan mendapatkan pendanaan kembali pada 2013, ekonomi India, Indonesia dan Thailand menjadi lebih terbuka. Hal ini seiring defisit yang terjadi, memiliki inflasi relatif lebih tinggi sehingga tingkat bunga riil tertekan.

Ketiga, tidak adanya misalokasi sumber daya internal di Indonesia mengurangi beberapa tekanan. Tantangan pendanaan eksternal akan semakin parah jika terjadi kesalahan alokasi sumber daya internal (kebijakan longgar, penumpukan utang yang signifikan, dan inflasi).

Kondisi ini juga akan memicu tekanan untuk memperketat kebijakan yang akan hambat pertumbuhan lebih lanjut. Namun, Indonesia berbeda dengan ekonomi lain di Turki, Afrika Selatan, dan Argentina yang menunjukkan tanda-tanda adanya kesalahan alokasi sumber daya dan kerenggangan indikator stabilitas makro. Ini tentu mencegah terjadinya kenaikan suku bunga yang agresif.

"Kebijakan moneter dan fiskal belum longgar. Tingkat kebijakan suku bunga riil relatif tinggi dibandingkan AS. Kebijakan fiskal pun konservatif dengan berdasarkan aturan defisit fiskal maksimal tiga persen dari produk domestik bruto," ujar Deyi Tan. bari/mohar/fba