NERACA

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai telat memutuskan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi (premium) pada 1 April 2012 mendatang. Pasalnya, harga minyak dunia telah menembus US$ 114 per barel pada akhir pekan lalu.

Selain itu, kenaikan BBM Subsidi ini akan dibarengi dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10% bagi seluruh pelanggan, kecuali pelanggan 450 volt ampere (VA). Opsi lainnya, pelanggan 450 VA dan 900 VA tidak mengalami kenaikan tarif, jika pemakaiannya tidak melebihi 60 kilowatt hours (Kwh).

Pemerintah mengklaim, dengan adanya kenaikan TDL 10%, PLN dapat menghemat hingga Rp 8,9 triliun. Sebelumnya, HPP (harga pembelian pemerintah) beras sudah naik, dari Rp 5.060 menjadi Rp 6.600 per kg dalam HPP baru. Besaran HPP ini mengalami kenaikan 30% atau sebesar Rp 1.540 per kg dari HPP terakhir yang ditetapkan tahun 2009 lalu.

Tentu, kebijakan ini menjadi ‘petaka’ bagi rakyat karena harus menanggung beban ekonomi yang tinggi. Menurut Wakil Direktur ReforMiner, Komaidi Notonegoro, pemerintah tidak mengambil opsi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada tahun lalu, karena banyak petimbangan-pertimbangan yang kurang tegas. Selain faktor politik, kata dia, adanya upaya pemerintah untuk menyelamatkan anggaran dan ekonomi masyarakat.

Meski begitu, Komaidi menyarankan kenaikan BBM Subsidi yang wajar di level Rp 1.000 per liter, pasalnya, selain tidak terlalu memberatkan kemampuan daya beli masyarakat, anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang di hemat pun sudah cukup untuk dialokasikan ke subsidi lain, seperti infrastruktur, biaya pendidikan, dan transportasi.

“Kalau naik Rp 1.000, dana subsidi yang bisa hemat Rp 38 triliun. Saya rasa ini tidak terlalu membebani masyarakat ketimbang naik ke kisaran Rp 1.500 hingga Rp 2.000,” ujar Komaidi kepada Neraca, Minggu (26/2). Dia menambahkan, apabila dipaksakan naik Rp 1.500 hingga Rp 2.000, maka beban berat siap dihadapi masyarakat, terutama yang berpenghasilan tetap.

Hal ini dapat menimbulkan dampak pertumbuhan ekonomi yang melamban, sehingga dapat menurunkan penerimaan pajak dan defisit. Komaidi juga mengungkapkan, rata-rata harga minyak dunia tahun ini diperkirakan kisaran US$ 105-US$ 110 untuk batas atasnya, sementara untuk batas bawah, US$ 95-US$ 100 per barelnya.

Bahkan, Guru Besar FE Unibraw Prof. Dr.  Ahmad Erani Yustika menjelaskan, kesalahan langkah pemerintah dalam mengambil keputusan terkait kenaikkan harga BBM Subsidi, dinilainya telah memukul semua sektor perekonomian di Indonesia. “Kenaikan BBM berbarengan dengan kenaikan TDL dan tarif Jalan Tol. Saya khawatir akan menimbulkan gejolak sosial ,instabilitas politik, dan juga terganggunya prospek investasi akibat terkereknya harga bahan pokok,” ujarnya kemarin.

Hemat Rp 40 Triliun

Sebagai informasi, akibat kenaikan harga minyak dunia maka diperkirakan Indonesia Crude Price (ICP) akan menembus US$ 120 per barel. Harga ini bisa saja meningkat apabila Selat Hortmuz ditutup sampai US$ 130 per barel. Sementara ICP dalam APBN 2012 masih ditetapkan sebesar US$ 90 per barel.

Ketika dihubungi terpisah, pengamat ekonomi FEUI Budi Frensidy menilai kebijakan yang diambil pemerintah ini terlewatkan momentumnya. Karena seharusnya pemerintah mengambil kebijakan ini tahun lalu, dan tidak menumpuk di tahun ini. “Menurut saya, pemerintah kehilangan momen penting dalam menaikkan BBM,” ujarnya, Minggu.

Dia melanjutkan, inflasi yang terjadi jika BBM dinaikkan sebesar Rp 1000 per liter akan mendongkrak inflasi ke angka 6%. Sedangkan, jika dinaikkan Rp 1500 per liter, maka inflasi sebesar 7%. “Idealnya, pemerintah memang harus di harga Rp 1500 per liter. Ini pun tergantung pemerintah, berani atau tidak, mengingat kebijakan ini akan menuai protes dari masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, mengenai penghematan terhadap APBN jika harga BBM Subsidi dinaikkan Rp 1500 per liter, maka akan menghemat sebesar 2,2% dari tahun lalu, yakni Rp 30-40 triliun. Di tempat terpisah, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Anggito Abimanyu mengingatkan pemerintah agar segera menaikkan harga bahan bakar minyak jika tidak ingin mengulang kondisi krisis pada 2008.

"Kenaikan harga bahan bakar minyak memang harus segera dilakukan karena adanya pengaruh eksternal yang cukup kuat," katanya. Menurut pengamat UGM ini, jika pemerintah tidak segera melakukan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), maka dampak yang akan dirasakan masyarakat justru semakin buruk karena kenaikannya pun harus tinggi.

Anggito menegaskan, angka kenaikan yang wajar adalah sebesar Rp 1.000 per liter dan inflasi hanya akan berkisar antara 0,4% hingga 0,6%. “Kalau naik lagi, bisa memicu inflasi yang cukup tinggi,” ujarnya.

Dari sisi pasar modal, pengaruh kenaikan BBM Subsidi ini menyebabkan tergerusnya indeks harga saham gabungan (IHSG) ke level 3.8 94,56. Para investor dipengaruhi rasa kekhawatiran akan terjadi kenaikan inflasi. Kepala Riset Universal Broker, Satrio Utomo menuturkan, IHSG masih berpotensi melemah pada pekan depan.

Pasalnya, pelaku pasar ingin kepastian rencana kenaikan harga BBM subsidi jika belum ada kepastian IHSG berpotensi melemah. Selain itu, dia menilai ada pandangan price earning ratio (PER) atau standar nilai saham di Indonesia lebih mahal dibandingkan negara-negara Asia lainnya, sehingga ada aksi jual di bursa saham. Meskipun secara fundamental, ekonomi Indonesia masih bagus.

Tidak hanya kenaikan BBM, bursa saham Amerika Serikat (Dow Jones) juga turut mempengaruhi IHSG pada pekan depan."Bila Dow Jones mengalami koreksi maka IHSG berpotensi turun tajam," tutur Satrio. Untuk level support IHSG pada pekan depan, Satrio memprediksikan, IHSG akan berada di level 3.735-3.750-3.890 dan level resistance 3.950-4.035. iwan/novi/ahmad/ardi