Ombudsman Dorong Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Nilai

Ombudsman Dorong Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Nilai

NERACA

Padang - Ombudsman Republik Indonesia mendorong instansi pemerintah menerapkan pelayanan publik berbasis nilai seperti keadilan dan pemerataan agar semua masyarakat bisa mendapatkan akses yang sama.

"Jika dulu paradigma pelayanan publik adalah birokrasi harus bersifat melayani dan terspesialisasi maka sekarang berubah jadi berbasis nilai," kata Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo di Padang, Sabtu (18/8).

Ia menyampaikan hal itu saat peluncuran nomor layanan pengaduan Ombudsman Sumbar dan peresmian kantor baru. Menurut dia setelah paradigma melayani terpenuhi muncul tuntutan baru yaitu pelayanan publik harus dikelola sebagaimana perusahaan dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi."Akhirnya instansi pemerintah berlomba memberikan pelayanan terbaik seperti membuat sistem satu pintu, puskesmas yang modern hingga pelayanan gratis," kata dia.

Namun ternyata berdasarkan riset yang dilakukan Ombudsman pelayanan publik sudah baik tetapi belum semua masyarakat bisa mengakses. Dia memberi contoh pada suatu daerah di ibu kota provinsi punya rumah sakit yang bagus dan 90 persen pasiennya menggunakan Kartu Indonesia Sehat, tetapi saat berada di perbatasan rumah sakit setempat belum memadai."Dengan demikian sudah saatnya paradigma pelayanan publik fokus kepada pemerataan dan kesetaraan serta tidak ada lagi diskriminasi," ujar dia.

Pada sisi lain ia mengingatkan bagi instansi pemerintah bahwa pengelola pengaduan bukan tugas tambahan melainkan kewajiban.”Pengelola pengaduan adalah bagian tidak terpisahkan dari pelayanan publik untuk mengetahui apakah sudah maksimal atau masih ada kekurangan,” ujar dia.

Ia berharap Ombudsman menjadi pilar terakhir pengaduan pelayanan publik setelah unit pengelolaan pengaduan di masing-masing instansi. Terkait trend pelayanan publik yang diadukan ke Ombudsman ia menyampaikan masih didominasi oleh persoalan pertanahan seperti sertifikat gandar hingga kepolisian terkait penundaan laporan.

Sementara, Ombdusman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat meluncurkan nomor layanan pengaduan, untuk lebih memudahkan masyarakat melapor ketika menemukan penyimpangan layanan publik."Masyarakat bisa melapor melalui telepon ke nomor 08116656137 atau melalui pesan seluler, WhatsApp dan line ke nomor tersebut," kata Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi di Padang.

Adel Wahidi mengatakan bahwa peluncuran nomor layanan pengaduan untuk lebih memudahkan masyarakat dengan syarat identitas pelapor harus jelas dan laporannya juga harus lengkap. Menurut dia, sejak hadir di Sumbar sejak 2012 Ombudsman ingin lebih berperan mendorong lahirnya pelayanan publik yang berkualitas.

Ia mengatakan saat banyak laporan yang masuk ke Ombudsman terkait dengan suatu instansi pemerintah bukan berarti itu buruk. Sebaliknya, saat sedikit laporan, bukan berarti pelayanan publiknya sudah baik."Karena yang paling penting adalah instansi tersebut segera menindaklanjuti temuan dan keluhan masyarakat untuk perbaikan," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

PII Dorong Insinyur Bersertifikat

    NERACA   Jakarta – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mendorong para insinyur Indonesia untuk tersertifikasi. Ketua Umum PII Hermanto…

Indonesia Dorong Penyelesaian Kerangka Kerja Sama RCEP

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mendorong penyelesaian tiga bab kerangka kerja sama dalam perjanjian dagang Regional Comprehensive Economic…

Pemkab Sukabumi Dorong Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Pemkab Sukabumi Dorong Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan   NERACA Sukabumi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat, mendorong energi baru terbarukan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Hermawan Kertajaya Luncurkan Buku Planet Omni

Hermawan Kertajaya Luncurkan Buku Planet Omni NERACA Bandung - Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Hermawan Kertajaya meluncurkan buku berjudul…

Wakil Presiden - Indonesia Lebih Damai Dibanding Negara Islam Lain

Jusuf Kalla Wakil Presiden Indonesia Lebih Damai Dibanding Negara Islam Lain Bandung - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia termasuk…

PPATK: Pidana Empat Tahun Hambat Penerapan TPPU

PPATK: Pidana Empat Tahun Hambat Penerapan TPPU NERACA Jakarta - Batas ancaman pidana empat tahun dalam Pasal 2 ayat (1)…