Pengamat: Kejaksaan Belum Maksimal Memburu Koruptor

Pengamat: Kejaksaan Belum Maksimal Memburu Koruptor

NERACA

Jakarta - Kejaksaan harus lebih maksimal dan punya strategi kekinian dalam memburu buronan korupsi yang kabur ke luar negeri.

"Untuk menangkap buronan yang sudah terlanjur sampai luar negeri memang bukan hal mudah seperti buronan di dalam negeri," kata pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno, Azmi Syahputra di Jakarta, Minggu (19/8).

Menurut dia, ada hambatan berkait faktor teknologi, yurisdiksi hukum penyadapan, kerja sama MLA, sampai masalah status kewarganegaraan yang mungkin sudah diganti oleh pelaku buron. Karena itu jaksa harus lebih optimal dalam kerja sama dengan lembaga penegakan hukum internasional untuk menghadapi masalah ini.

Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan HM Prasetyo baru mampu memulangkan buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono dari China. Samadikun merupakan mantan Komisaris Utama PT Bank Modern terbukti mengorupsi dana BLBI dan dihukum penjara selama empat tahun serta berkewajiban untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp169 miliar.

Sedangkan buronan yang sampai sekarang belum dapat dieksekusi, antara lain, kasus tindak pidana korupsi proyek bioremediasi yang dilakukan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dengan tersangka mantan General Manager Sumatera Light North Operation PT CPI Alexia Tirtawidjaja yang kabur ke Amerika Serikat. Kemudian, terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra yang sampai sekarang belum tertangkap.

Sebelumnya dilaporkan Kejaksaan sudah memasukkan Djoko Tjandra dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) karena tiga kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan selaku eksekutor.

Kejagung meminta kepada Ditjen Imigrasi agar mencabut paspor Djoko Tjandra dan permintaan itu sudah dikabulkan. Djoko Tjandra oleh Mahkamah Agung (MA) divonis dua tahun penjara dan denda Rp15 juta terkait kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp 546,468 miliar. Saat ini Djoko Tjandra berkewarganegaraan Papua Nugini.

Kendati demikian, kata dia, Jaksa agung harus menunjukkan kinerja nyata, terukur dan harus menemukan solusinya bukan tidak bergerak dengan berdalih dengan hambatan hambatan."Kinerja penegakan hukum yang tuntas dari Kejaksaan Agung tergambar salah satunya dari semakin tingginya grafik pelaku buron yang dapat ditangkap dan di eksekusi jaksa. Jika belum, artinya kinerjanya belum maksimal dalam pengembalian korup termasuk uangnya ke negara," ujar dia.

Sementara itu, pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan Kejaksaan yang fungsinya merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman meskipun berada di bawah eksekutif, mestinya punya peluang besar untuk ikut memberantas korupsi di suatu pemerintahan termasuk pemerintahan Jokowi.

"Namun karena realitasnya Jaksa Agung diberikan pada parpol, maka dengan sendirinya berpengaruh terhadap kinerjanya, utamanya pada pemberantasan korupsi yang menyangkut birokrasi, bahkan 'person to person' yang berafiliasi dengan parpol koalisi," kata dia.

Meski kemudian membentuk tim khusus pemberantasan korupsi, tetap saja debutnya ketinggalan dengan KPK. Bukan karena independensinya tapi lebih pada kinerjanya."Sebagai contoh dapat dipastikan buronan-buronan korupsi itu ada dari penanganan korupsi oleh Kejaksaan. Sebenarnya peluang untuk bekerja dengan baik itu tinggi dengan menangkapi para buronan," ujar dia.

Banyaknya buronan korupsi Kejaksaan, bisa menjadi indikasi kelemahan Kejaksaan sendiri."Bahkan tidak mustahil menjadi bagian yang menjadi sebab dari lahirnya banyak buronan korupsi perkara yang ditanganinya," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

MK Minta Kejaksaan Jadi Pihak Terkait Uji KUHAP

MK Minta Kejaksaan Jadi Pihak Terkait Uji KUHAP NERACA Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Kejaksaan Agung untuk menjadi pihak…

Dirut AISA Berikan Somasi Direksi Lama - Belum Serahkan Dokumen Perseroan

NERACA Jakarta – Meskipun PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mengakui jajaran direksi baru PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk…

Depok Lakukan Penyimpangan Standar Pelayanan Perizinan - Pengamat Kebijakan Publik

Depok Lakukan Penyimpangan Standar Pelayanan Perizinan Pengamat Kebijakan Publik NERACA Depok - Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan kewajibannya untuk pelayanan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali NERACA Jakarta - PT Merpati Nusantara Airlines harus mengikuti sejumlah tahapan apabila ingin…

Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK Soal OSO

Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK Soal OSO NERACA Jakarta - Sejumlah pakar hukum menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk…

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan saksi dari…