NERACA

Jakarta—Negeri Sakura ini tercatat sebagai negara yang paling besar memberikan pinjaman bilateral kepada Indonesia. Adapun pinjaman tersebut mencapai 86,50% dari total pinjaman bilateral Indonesia.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pengelolaan Utang (DJPU),  realisasi pinjaman bilateral sebesar USD36,45 miliar, Jepang tercatat memberikan utang sebesar USD31,53 miliar, disusul Perancis dengan USD2,64 miliar dan Jerman USD2,28 miliar dan negara lainnya sebesar USD9,14 miliar.

Total pinjaman Indonesia tercatat meningkat USD1,34 miliar pada 2012, dari sebelumnya USD67,91 miliar menjadi USD69,25 miliar pada 2012. Dari paparan tersebut, sektor yang paling banyak menerima pinjaman, yakni sektor jasa dengan total pinjaman sebesar USD18,09 miliar, disusul oleh sektor bangunan sebesar USD12,95 miliar dan Keuangan, persewaan dan Jasa Keuangan sebesar USD9,84 miliar.

Adapun sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan mencatatkan pinjaman USD1,94 miliar, sektor pertambangan dan penggalian USD825 juta, sektor industri pengolahan USD2,03 miliar, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar USD5,91 miliar, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar USD703 juta, akngkutan dan komunikasi USD2,335 miliar dan sektor lainnya USD14,51 miliar.

Namun menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto, pemerintah segera  mengurangi pinjaman luar negeri sebagai alternatif sumber pembiayaan negara.  "Kita akan mengusulkan dalam APBN Perubahan supaya pembiayaan bisa menggunakan alternatif instrumen yang ada. Kita bisa mengurangi pinjaman luar negeri dengan pinjaman dalam negeri," ujarnya

Namun, Rahmat mengatakan biaya penerbitan obligasi saat ini akan lebih murah dibandingkan melakukan pinjaman komersial dari perbankan luar negeri.  "Kita nanti bisa mengganti pinjaman dari perbankan luar negeri itu yang komersial dengan pembiayaan dari pasar modal artinya dari penerbitan obligasi baik itu obligasi di dalam negeri maupun di luar negeri," ujarnya

Dikatakan Rahmat,  melakukan pinjaman dalam negeri juga memiliki banyak keunggulan karena proses yang dapat dilakukan tanpa negoisasi dan eksekusinya dapat berlangsung secara cepat.   "Jadi akan ada fleksibilitas artinya menggunakan instrumen mana yang efisien, paling murah dan eksekusinya paling cepat," cetusnya

Sedangkan terkait potensi pelebaran defisit anggaran dalam APBN Perubahan yang diperkirakan meningkat di atas angka 1,5%, Rahmat masih belum mau berkomentar mengenai sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut.   "Saya kira itu masih harus dibicarakan dengan DPR. Jadi saya belum bisa memberikan informasi apakah itu berubah atau tidak, tapi sementara kita masih menggunakan asumsi di dalam APBN untuk penerbitan Surat Berharga Negara," katanya.

Namun, menurut Rahmat, pemerintah akan siap dengan berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berapapun proyeksi yang nantinya ditetapkan dalam APBN Perubahan.  "Yang jelas apapun yang terjadi kalau defisitnya meningkat atau defisitnya turun, kita sudah siap dengan berbagai alternatif pembiayaan," ujarnya. **cahyo