Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, ada sejumlah faktor yang akan jadi tantangan menjaga stabilitas pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pasalnya, pemerintah menyadari pada 2019 masih banyak faktor yang mempengaruhi kurs rupiah. Hal itu terutama pengaruh dari ekonomi negara maju, diantaranya normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS) dan Eropa; serta perkembangan ekonomi Tiongkok.

NERACA

"Perlu kita sadari bersama bahwa tantangan ini tidak hanya dialami oleh rupiah, tetapi juga oleh banyak mata uang global," ujar Presiden saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2019) pada Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (16/8). Menurut Jokowi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada 2019 diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per US$. Angka ini lebih tinggi dari APBN 2018 Rp 13.500 per US$.

Asumsi makro ekonomi lainnya dalam RAPBN 2019 adalah: pertumbuhan ekonomi  5,3% (2018: 5,4%), Inflasi : 3,5% plus/minus 1% (2018: 3,5%), Suku Bunga SPN 3 Bulan : Rata-Rata 5,3% (tetap), Harga Minyak Mentah Indonesia: US$ 70 per barel (2018: US$ 48 per barel), Lifting minyak bumi : 750 ribu barel per hari (2018: 800 ribu ribu barel), Lifting gas bumi : 1.250 ribu mmcfd (2018: 1.200 ribu mmcfd), Belanja negara : Rp 2.439,7 triliun (2018: Rp 2.204 triliun), Pendapatan Negara dan Hibah : Rp 2.142,5 triliun (2018: Rp 1.878 triliun), Penerimaan perpajakan : Rp 1.781 triliun (2018: Rp 1.609 triliun), dan Defisit APBN : 1,84% (2018: 2,19%)

Selain itu, Jokowi menambahkan, kebijakan perdagangan serta kenaikan suku bunga di Amerika Serikat berpengaruh terhadap kondisi keuangan di pasar domestik termasuk pergerakan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan.

Presiden mengatakan, dengan didukung oleh perbaikan kinerja perekonomian nasional dan terjaganya laju inflasi, tekanan dari ekonomi global diharapkan dapat dimitigasi. "Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, suku bunga SPN 3 bulan tahun 2019 diperkirakan rata-rata 5,3%," ujarnya.

Selain itu, ekonomi Indonesia yang tangguh dan memiliki prospek positif mendapatkan kepercayaan internasional. Ini ditunjukkan dari peringkat Indonesia yang layak investasi dari sejumlah lembaga pemeringkat internasional. "Kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan dan prospek positif ekonomi Indonesia juga terlihat dengan Indonesia sudah mendapatkan peringkat investment grade, layak investasi dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional ternama seperti Moody’s, Fitch dan S&P," ujar Jokowi.

Menurut dia, kepercayaan internasional itu seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi dan mendorong ekspor produk Indonesia. Hal itu termasuk ekspor ke negara non tradisional. "Peningkatan investasi dan ekspor adalah kunci apabila kita ingin memiliki ekonomi tangguh," ujarnya.

Jokowi mengingatkan, kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan. Pemerintah sudah menjalankan online single submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan walikota yang dilakukan secara elektronik.

"Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standardisasi menjadi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat dan terintegrasi,” tutur Presiden.

Jokowi menambahkan, berbagai program reformasi struktural telah meningkatkan daya saing perekonomian nasional secara signifikan. Peringkat ease of doing business (EoDB) Indonesia melompat 48 peringkat selama tiga tahun menjadi posisi 72 pada 2018. "Peringkat global competitiveness index kita naik 5 peringkat dari posisi 41 pada 2016 menjadi posisi 36 pada 2017," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com.

Hati-hati

Menurut anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun, RAPBN 2019 menunjukkan sikap kehati-hatian pemerintah, dengan tetap  memperhatikan program yanng prorakyat. “Kredibilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap APBN yang disusun pemerintah dan dibahas bersama DPR,” ujarnya, Sabtu (18/8).

Salah satu proyeksi dalam RAPBN 2019 terkait kurs dolar AS yang dipatok di angka Rp 14.400, lebih tinggi ketimbang asumsi makro APBN 2018 Rp 13.400. Sedangkan proyeksi defisit di RAPBN 2019 sebesar 1,84% dari produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan defisit fiskal tahun ini di angka 2,21%. “RAPBN ini menunjukkan pemerintah berhati-hati meski volumenya dinaikkan. Saya melihatnya sebagai iktikad pemerintah menjaga kesinambungan program-program prorakyat,” ujarnya.

Misbakhun mengatakan, pemerintah memang harus mengantisipasi gejolak ekonomi di Turki, perang dagang antara Tiongkok lawan Amerika Serikat dan ketidakpastian global. Hanya saja, menurut dia, hal yang patut diapresiasi adalah keseriusan pemerintah menggarap infrastruktur dengan mengalokasikan dana Rp 420 triliun dalam RAPBN 2019.

Menurut dia, ada celah fiskal lebih lebar bagi pemerintah pada tahun depan untuk menggarap infrastruktur.  “Artinya pemerintah ingin menyelesaikan dengan tuntas program infrastrutur di lima tahun pertama kepemimpinan Presiden Jokowi,” tegasnya.

Selain itu, Misbakhun juga mengapresiasi pemerintah yang tak memangkas program-program prorakyat meski harus menyusun RAPBN dengan penuh hati-hati. Dalam pandangannya, pemerintah justru sangat serius melanjutkan beragam program prorakyat yang sangat bermanfaat.

Dia memaparkan usulan pemerintah dalam RAPBN 2019 untuk menaikkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa Bidikmisi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Program-program itu menunjukkan keseriusan penerintah meningkatkan dan harkat martabat masyarakat, menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM) serta menekan angka kemiskinan. “Sangat kelihatan kesinambungan pemerintah dalam berpihak kepada 40% masyarakat kecil yang memang harus diangkat derajat kehidupnnya,” ujarnya.

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,3% pada 2019 dipandang cukup realistis. Itu karena target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan turun 0,1% dibandingkan target 2018, yakni 5,4%.

Menurut pengamat ekonomi UI Lana Soelistianingsih, jika melihat dari target RAPBN 2019 sebesar Rp 2.439,7 triliun, maka pemerintah dinilai cukup konservatif menempatkan pertumbuhan ekonomi 2019 di posisi 5,3%.

"Saya rasa masih terjangkau (5,3%) ini, lebih realistis jika dibandingkan dengan tahun 2018. Tapi 5,2% menurut saya di posisi yang akan sangat realistis di 2019," ujarnya.

Meski begitu, Lana menambahkan, ada banyak ketidakpastian global yang akan membayangi pertumbuhan ekonomi RI. Salah satunya nilai tukar rupiah yang terus alami depresiasi. "Kenapa saya bilang cukup konservatif, dalam hal ini realistis, karena memang banyak sentimen seperti uncertainty global, hingga perang dagang antar US-China yang secara pasti efeknya juga terus diantisipasi dan diawasi," tutur dia.

Lebih lanjut, terkait kenaikan harga minyak mentah dalam negeri menjadi US$ 70 per barel, menurut dia, hal ini sudah cukup tepat. Meski begitu, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, seperti impor. "US$ 70 per barel ini cukup tepat, karena sekarang kan prediksinya sudah mulai dari US$80 sampai US$100 per barel ya. Jadi kalaupun berhasil, rupiahnya ini tidak terlalu jauh dari realisasi, atau jika lebih buruk, maka tidak terlalu anjlok. Ini mengapa penting RAPBN perlu mengambil posisi tengah," ujarnya.

Selain itu, Lana berharap pemerintah juga dapat menggenjot sektor-sektor lain untuk menopang pertumbuhan ekonomi antara lain melalui ketahanan energi, pangan, serta ketahanan ekonomi maritim. "Impor kalau bisa dikurangi, karena mulai dari bawang merah, bawang putih sampai stok beras kita masih impor. Dan perlu diketahui juga seperti apa sih rencanan pemerintah untuk pembangunan industri ke depannya," ujarnya. bari/mohar/fba