Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

ASEAN yang kini menapaki 51 tahun ternyata masih berkutat dengan persoalan tentang kemiskinan dan ironisnya dominasi kemiskinan itu terjadi di Indonesia dan Filipina.  Argumen yang mendasari yaitu laporan ‘Financing the Sustainable Development Goals in ASEAN: Strengthening Integrated National Financing Frameworks to Deliver 2030 Agenda’ yang menegaskan mayoritas pencapaian target dari millenium development goals – MDGs pada rentang 10 tahun yaitu 2005-2015 bisa tercapai. Di sisi lain masih ada persoalan yaitu tentang pengentasan kemiskinan dan terkait hal ini Indonesia adalah yang terlibat didalamnya. Faktor utamanya karena populasi ASEAN yang lebih dari 600 juta ternyata sepertiganya ada di Indonesia sehingga persoalan kemiskinan di Indonesia mewakili kemiskinan di ASEAN.

Persoalan tentang kemiskinan di ASEAN juga didukung laporan bertajuk ‘ASEAN-China-UNDP Report on Financing The Sustainable Development Goals – SDGs in ASEAN’. Esensi dari laporan ini adalah melacak progres kemajuan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara dan hasilnya menjelaskan 10 negara ASEAN membuat kemajuan dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial secara signifikan, meski masih ada beberapa tantangan. Kemiskinan versi laporan ini adalah mereka yang mempunyai penghasilan rendah sekitar US$1,9. Yang menarik dicermati ternyata dari kedua laporan diatas menegaskan dominasi kasus kemiskinan ASEAN justru ada di Indonesia. Fakta ini seakan menguatkan asumsi bahwa persoalan stunting ternyata menjadi isu penting pada komitmen percepatan pembangunan berkelanjutan, baik melalui MDGs atau SDGs.

Konsistensi

Malnutrisi dan stunting menjadi ancaman bagi pembangunan, selain kesenjangan yang dipicu oleh ketidakmerataan sebaran hasil pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi alasan yang tepat untuk mereduksi kesenjangan dan untuk jangka panjangnya adalah mereduksi kemiskinan secara bertahap. Jika dicermati sebenarnya isu kemiskinan di ASEAN cenderung kompleks karena tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi tapi juga perkembangan politik dalam negeri. Paling tidak, hal ini terlihat dari kasus di Myanmar dan Filipina. Selain itu, faktor di bidang pendidikan juga tidak bisa diabaikan karena hal ini terkait dengan proses edukasi secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Jika demikian maka keberadaan jumlah sekolah menengah tingkat atas di sejumlah negara ASEAN misalnya Kamboja, Myanmar, Vietnam dan Laos yang relatif masih sedikit tentu juga menjadi persoalan yang harus dicermati sebagai tantangan bagi ASEAN untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi.

Fakta tentang persoalan kemiskinan di ASEAN seolah menjadi dilema karena di satu sisi ASEAN diyakini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara pada khususnya dan di Asia pada umumnya tapi di sisi lain pencapaian pembangunan ASEAN sendiri pada 51 tahun pergerakannya masih berkutat dengan persoalan kemiskinan. Realitas ini tentu menjadi catatan penting pasca tahun emas ASEAN dan ke depan perlu ada pemetaan bagi percepatan pengentasan kemiskinan. Yang perlu dicatat bahwa untuk bisa mencapai hal tersebut maka platform baru ASEAN perlu ditindaklanjuti yaitu penciptaan stabilitas dan perdamaian serta keamanan kawasan berdasar ikatan pertumbuhan politik yang dinamis dan persatuan diantara anggota ASEAN. Selain itu, komitmen terhadap visi-misi Asean 2020-2025 harus juga didukung dengan pemeliharaan mental ASEAN sebagai faktor inti untuk memastikan terciptanya lingkungan yang kondusif demi mencapai kemakmuran bersama di kawasan ASEAN.

Pencapaian tersebut secara tidak langsung akan memperkuat dan memperdalam proses integrasi regional ASEAN sehingga mampu mereduksi berbagai persoalan yang muncul di ASEAN. Artinya, stabilitas ASEAN menjadi tanggung jawab bersama sebagai bentuk dari keinginan pendiriannya pada tahun 1967 untuk kesejahteraan bersama. Jika memang inti persoalan kemiskinan ada di Indonesia dan Filiphina maka tentu kedua negara ini harus berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini tentu harus juga didukung oleh iklim stabilitas politik dalam negeri. Tahun politik di Indonesia baik dalam pilkada serentak atau pilpres secara tidak langsung mempengaruhi target pencapaian pengentasan kemiskinan. Bahkan, maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia dengan penangkapan 98 kepala daerah oleh KPK juga menjadi tantangan yang tidak mudah karena kemiskinan tidak hanya ada di pusat pemerintahan tapi justru menyebar di berbagai daerah sehingga tingginya kasus korupsi di era otda memberikan persoalan baru karena 16 tahun era otda justru diwarnai dengan pemekaran dan korupsi.

 Bersama

Memang tidak mudah mengentaskan kemiskinan dan rilis terbaru BPS tentang jumlah kemiskinan juga dikritik karena dianggap politis menjelang pilpres. Padahal prestasi dari pengentasan kemiskinan yang single digit diyakini sebagai prestasi gemilang karena hal ini adalah yang terendah dalam sejarah. Artinya, angka kemiskinan per Maret 2018 yang 9,82 persen belum menjamin terhadap persoalan kemiskinan di Indonesia khususnya dan di Asean pada umumnya. Jika dicermati sebenarnya persoalan kemiskinan di Asean cenderung sama yaitu terkait pemenuhan kebutuhan pangan dan untuk kasus Indonesia juga berkutat dengan mahalnya harga pangan. Oleh karena itu diversifikasi pangan juga menjadi isu penting agar tidak terjadi ketergantungan pada pangan tertentu sehingga jika terjadi kelangkaan bahan pangan tidak mengambil jalan pintas dengan impor.

Persoalan lain tentang kemiskinan di Indonesia dan ASEAN adalah kondisi di perdesaan karena data BPS juga menegaskan fakta kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan. Padahal, kasus ini akan berdampak terhadap perilaku migrasi sehingga ini akan memicu persoalan sosial ekonomi di perkotaan dan juga rawan terhadap ancaman munculnya kantong-kantong kemiskinan baru di perkotaan. Oleh karena itu, progres dari percepatan pembangunan infrastruktur menjadi penting dan karennya Asean sepakat di proses pembangunannya untuk memacu pemerataan dengan pembangunan infrastruktur.  Jika ini menjadi penting maka jangan sampai kemiskinan justru dipolitisasi untuk dapat meraih kekuasaan.