Masyarakat Miskin Dikucuri “BLT” 8 Bulan

NERACA

Jakarta - Pemerintah tak mau masyarakat miskin menderita akibat kenaikkan harga BBM. Karena itu masyarakat miskin akan diberikan kompensasi seperti “BLT” selama 8 bulan. Namun begaimana penyalurannya secara teknis masih dikaji. “(Pemberian BLT) sekitar delapan bulan. Teknisnya kita lihat nanti," kata Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri di Jakarta,

Lebih jauh Salim menjelaskan, pemerintah akan mengkomunikasikan rencana pemberian BLT kepada DPR. Pemberian BLT apakah Rp 100 ribu atau nilai lain, masih terus digodok pemerintah. "Kita belum final dan perlu dibicarakan dengan DPR juga. Tapi kalau yang miskin itu, harus ditingkatkan penghasilannya. Kalau tidak kasihan juga," tambahnya

Oleh karena itu, kata Salim, anggaran BLT ini juga belum jelas berapa yang perlu dianggarkan. “(Anggaran BLT) Mungkin jumlahnya bisa bertambah atau berkurang," tegasnya.

Pemerintah pun masih memerlukan waktu untuk merumuskan kelompok sasaran BLT secara rinci. "Itu nanti kita putuskan. Kita kan masih punya waktu. Kalau awal April kan masih sebulan lagi," ucap Salim.

Angka BLT Rp 100 ribu, lanjut Salim, sangat cukup bagi masyarakat miskin. "Saya pikir untuk masyarakat miskin lumayan kan. Jadi masih bisa lah. Saya pikir angka itu akan mengarah ke situ kalau diputuskan," imbuhnya.

Penyaluran BLT pun nantinya melalui BUMN dengan jaringan distribusi luas hingga pelosok. Layaknya PT Pos Indonesia (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). "Pertama, data mereka ada yang di bawah garis kemiskinan. Kalau di Kemensos itu, namanya peserta program keluarga harapan. Itu pasti masyarakat miskin. By name, by address. Datanya akurat," imbunya

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengaku, kenaikan harga BBM subsidi mungkin terjadi. Namun ia bungkam soal kenaikan BBM ini sebelum pemerintah melapor ke DPR Selasa pekan depan. "Jangan mendahului pembahasan bersama DPR," kata Hatta.

Apakah kenaikan maksimal Rp 1.500 per liter, Hatta kembali bungkam. Draft rancangan kenaikan BBM juga belum diserahkan kepada Komisi VII DPR. "Ini jangan sesuatu sebelum. Ini adalah kewenangan pemerintah dengan DPR," tuturnya.

Menurut Hatta, BLT bersyarat itu merupakan program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin di Indonesia guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. "Jadi apa salahnya kalau ada masyarakat yang perlu dibantu, toh bersyarat," jelasnya

Pemerintah yang berniat membantu masyarakatnya yang membutuhkan, lanjut dia, hendaknya tidak dicurigai sebagai bentuk kegiatan politik menjelang Pemilu 2014. "Masa pemerintah bantu rakyatnya dicurigai," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 20 Januari 2012 mengumumkan sekitar 1,2 juta keluarga dari 30 juta masyarakat termiskin di Indonesia berhak menerima BLT bersyarat yang bernilai Rp1,3 juta hingga Rp2,2 juta per tahun. Masyarakat yang menerima BLT bersyarat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut diharapkan dapat meningkat hingga 3 juta jiwa pada 2014.

PKH berbeda dari BLT yang telah diberlakukan oleh pemerintah. BLT bersyarat hanya diberikan kepada keluarga yang masuk kategori PKH dengan mempertimbangkan kondisi tertentu seperti keluarga tersebut masih memiliki anak balita hingga anak usia sekolah dan ketika sakit membawa anaknya berobat ke Puskesmas.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru mengeluarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang berisi data rumah tangga sasaran program perlindungan sosial yang kemudian diberikan kepada TNP2K. Data tersebut berisi 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah di Indonesia yang akan digunakan oleh pemerintah dalam program pengentasan orang miskin. **cahyo

BERITA TERKAIT

BI: Bukan Alat Pembayaran Sah di RI - MASYARAKAT DIMINTA HATI-HATI BERTRANSAKSI BITCOIN

Jakarta-Bank Indonesia menegaskan Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah untuk digunakan di Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak memakai Bitcoin…

Peradi Dukung Program Bantuan Hukum Rakyat Miskin

Peradi Dukung Program Bantuan Hukum Rakyat Miskin NERACA Jakarta - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di bawah Ketua Umum Fauzie Yusuf…

KPK-KAI Ajak Masyarakat Banyumas Budayakan Antikorupsi

KPK-KAI Ajak Masyarakat Banyumas Budayakan Antikorupsi NERACA Purwokerto - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengajak…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengaruh Pilkada 2018 ke Ekonomi

  NERACA   Jakarta - Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pengaruh pemilu kepala daerah…

Negara Berkembang Paling Pesat Pertumbuhan Belanja Online

    NERACA   Jakarta - Survei terbaru Mastercard menyebutkan, pertumbuhan aktivitas belanja melalui gawai (smartphone) atau "mobile shopping" berkembang…

Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

  NEACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar…