NERACA

Jakarta - Bank Indonesia menyebutkan rupiah bisa tertekan lebih dalam pada perdagangan Kamis ini jika suku bunga acuan "7-Day Reverse Repo Rate" tidak dinaikkan 0,25 persen menjadi 5,5 persen, Rabu (15/8).

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo di Gedung DPR/MPR/DPD di Jakarta, Kamis (16/8), mengatakan kenaikan suku bunga acuan, yang sudah terakumulasi tahun ini sebesar 125 basis poin itu untuk memberikan sinyal ke pasar bahwa Bank Sentral tetap ingin menjaga daya tarik aset-aset berdenominasi rupiah, dan tetap menjaga prioritas stabilitas perekonomian.

"Kenaikan itu sudah membantu untuk menahan lebih dalam untuk rupiah. Kalau kemarin tidak ada kenaikan, mungkin ceritanya akan lain," tambahnya. Dody mengklaim tekanan ekonomi eksternal masih mejadi biang keladi mengapa nilai tukar rupiah masih melemah hari ini. Otoritas moneter, kata Dody, akan tetap menstabilisasi nilai tukar di pasar agar rupiah tidak lebih jauh melemah dari fundamentalnya. "Ini (rupiah) saat ini sudah di luar fundamentalnya," katanya.

Dia menjelaskan, stabilisasi yang dilakukan BI melalui intervensi adalah ketika nilai tukar rupiah di pasar sudah terlalu jauh dari fundamentalnya. Intervensi BI bisa melalui pasar valuta asing maupun obligasi. Jika nilai tukar mulai bergerak stabil, Bank Sentral akan mengurangi intervensinya dan membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan baik.

Sementara itu, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assiya Szami Ilman menyatakan bahwa keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin diharapkan dapat mampu mempertahankan daya saing pasar keuangan. "BI 7 Days Reverse Repo Rate berada di level 5,5 persen dari sebelumnya 5,25 persen. Kembali naiknya suku bunga acuan BI adalah sebagai bentuk upaya mempertahankan daya saing pasar keuangan dan menjaga defisit transaksi berjalan," kata Assiya.

Menurut Assiya, keputusan BI untuk menaikkan suku bunga acuan BI 7 Day Repo Rate merupakan keputusan yang tepat untuk saat ini. Hal itu, ujar dia, dikarenakan adanya potensi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunganya kembali pada September dan akhir tahun. Langkah menaikkan suku bunga acuan diharapkan bisa menumbuhkan insentif investasi di produk keuangan domestik sehingga, peningkatan suku bunga acuan tersebut sewajarnya dilakukan.

"Selain itu, perlu juga pemerintah melakukan 'financial deepening' (meningkatkan ketersediaan jasa keuangan) dalam bentuk kemudahan akses produk keuangan bagi masyarakat dengan berbagai latar belakang sosioekonomi. Dengan menggiatkan financial deepening, perekonomian Indonesia kedepannya dapat lebih tahan akan goncangan perekonomian global," jelasnya.

Ilman mengungkapkan, sebagai salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan partisipasi dalam jasa keuangan. Ia mengingatkan bahwa berdasarkan World Banks Global Findex hingga 2017, baru 49 persen masyarakat dewasa Indonesia yang memiliki akun di lembaga keuangan. Selain dari sisi individu, pemerintah juga dapat mendorong instansi pemerintah dan juga BUMN untuk melakukan investasi dalam bentuk obligasi pemerintah.

Berbagai upaya yang mendukung peningkatan literasi keuangan di masyarakat sangat penting dilakukan. Pemerintah telah mencatatkan progress yang baik dalam hal ini mengingat pada 2014 hanya ada 36 persen masyarakat dewasa Indonesia yang memiliki akun produk keuangan berdasarkan World Banks Global Findex. "Harapannya, pemerintah dapat terus berkomitmen dalam inklusi keuangan dan juga perlu dukungan dari industri keuangan dan pemerintah daerah," jelasnya.