APBN-P: Belanja Pemerintah Harus Dikritisi

Jika menelisik kenaikan anggaran belanja pemerintah dari tahun 2002 hingga 2009 yang melejit hingga 250% setidaknya membuat kita jadi prihatin. Pasalnya, data tersebut sangat tak sebanding dengan berkurangnya angka kemiskinan yang hanya 6% dalam delapan tahun terakhir.

Apalagi kualitas belanja negara semakin menurun sejak masa Orde Baru hingga sekarang. Pada masa Orba, porsi belanja pembangunan dan belanja rutin pemerintah pusat cenderung seimbang. Porsi untuk transfer ke daerah lebih kecil ketimbang dengan belanja pemerintah pusat.

Hal ini justeru terlihat kontras di masa reformasi di mana pemerintah cenderung memberi porsi berlebihan untuk belanja rutin sehingga porsi belanja pembangunan jauh lebih sedikit. Sedangkan dana yang ditransfer ke daerah cenderung meningkat.

Karena itu, merupakan tindak bijak jika pemerintah berencana melakukan percepatan pengajuan usulan APBN-P 2012 ke DPR. Langkah ini ditempuh karena kondisi perekonomian riil jauh berbeda dengan asumsi ekonomi makro APBN 2012. Misalnya asumsi harga minyak di APBN tercantum US$95, sementara harga riil di pasar internasional sudah lewat US$105 per barel.

Namun jika perubahan APBN 2012 hanya menyangkut asumsi makro, termasuk harga jual minyak mentah Indonesia, maka pembahasannya tidaklah menghasilkan penghematan yang signifikan. Untuk itu ada baiknya perlu usulan pemotongan belanja kementerian dan lembaga, untuk mengurangi tekanan subsidi di masyarakat.

"Pemotongan belanja pemerintah harus dan wajib karena birokrasi berat banget kelakuannya. Alihkan separuh dari belanja pemerintah yang dalam beberapa tahun ini sekitar Rp 130 triliun sampai dengan Rp 150 triliun ke infrastruktur," kata pengamat ekonomi Prof. Dr. Didiek J. Rachbini.

Jika dibandingkan dengan zaman Orde Baru, belanja pembangunan mendapat porsi cukup besar. Fakta memperlihatkan, selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 1991/1992 hingga 1993/1994 porsinya lebih tinggi ketimbang belanja rutin. Separuh lebih dari belanja pemerintah pusat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pemerintah.

Saat itu memang didukung stabilitas politik yang kuat, tim ekonomi pemerintahan mampu bekerja dengan baik, yang terkenal dengan konsep “Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan” yang menjadi landasan bagi tim ekonomi Orba untuk menciptakan sejumlah program andalan, khususnya di pertanian dan infrastruktur.

Sistem sentralisasi pada masa itu sangat kuat. Hampir semua program pembangunan berbentuk instruksi presiden (inpres), seperti inpres pembangunan desa, kabupaten, kota dan provinsi. Ada pula inpres pembangunan dan pemugaran pasar, pembangunan sekolah dasar, pembangunan prasarana kesehatan yang pemanfaatan khusus untuk proyek tertentu. Penggunaan dana untuk program yang spesifik saat ini dikenal sebagai dana alokasi khusus.

Berbeda dengan masa reformasi, dimana terjadi penurunan kualitas belanja pembangunan. Ironisnya, sebagian besar porsi dana APBN untuk membiayai gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dan pembayaran cicilan utang pokok dan bunga pinjaman luar negeri serta subsidi BBM. Akibatnya, beban subsidi BBM meningkat tiga kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya menjadi Rp 28 triliun.

Komposisi belanja rutin besar dengan belanja pembangunan kecil terus terpola sampai sekarang bahkan semakin memburuk. Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 cenderung semakin mengurangi porsi belanja pembangunan. Jadi, dalam pembahasan APBN-P 2012 pemerintah dan DPR harus berani memotong belanja pemerintah yang tidak efisien itu.

BERITA TERKAIT

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…

Modal Pemerintah di Koperasi, Mungkinkah?

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Koperasi yang merupakan soko guru perekonomian nasional—sebenarnya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap…

Literasi Investasi Mahasiswa Harus Ditingkatkan

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kantor perwakilan Surakarta menyatakan, literasi keuangan dan investasi di kalangan mahasiswa harus ditingkatkan karena sektor…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Birokrasi Perizinan vs Kinerja Aparat

Proses percepatan perizinan berusaha dan berinvestasi di Indonesia tampaknya mudah diucapkan, namun sangat sulit diterapkan realisasinya di lapangan. Pasalnya, hingga…

Hapuskan PSO KRL!

Manajemen PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) berharap pemberian subsidi kewajiban pelayanan publik (public service obligation-PSO) untuk KRL Jabodetabek bisa dikurangi.…

Kontroversi SMI Award

Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) meraih Penghargaan “Menteri Terbaik” di Dunia (Best Minister in the World Award)…