APBN-P: Belanja Pemerintah Harus Dikritisi

Jika menelisik kenaikan anggaran belanja pemerintah dari tahun 2002 hingga 2009 yang melejit hingga 250% setidaknya membuat kita jadi prihatin. Pasalnya, data tersebut sangat tak sebanding dengan berkurangnya angka kemiskinan yang hanya 6% dalam delapan tahun terakhir.

Apalagi kualitas belanja negara semakin menurun sejak masa Orde Baru hingga sekarang. Pada masa Orba, porsi belanja pembangunan dan belanja rutin pemerintah pusat cenderung seimbang. Porsi untuk transfer ke daerah lebih kecil ketimbang dengan belanja pemerintah pusat.

Hal ini justeru terlihat kontras di masa reformasi di mana pemerintah cenderung memberi porsi berlebihan untuk belanja rutin sehingga porsi belanja pembangunan jauh lebih sedikit. Sedangkan dana yang ditransfer ke daerah cenderung meningkat.

Karena itu, merupakan tindak bijak jika pemerintah berencana melakukan percepatan pengajuan usulan APBN-P 2012 ke DPR. Langkah ini ditempuh karena kondisi perekonomian riil jauh berbeda dengan asumsi ekonomi makro APBN 2012. Misalnya asumsi harga minyak di APBN tercantum US$95, sementara harga riil di pasar internasional sudah lewat US$105 per barel.

Namun jika perubahan APBN 2012 hanya menyangkut asumsi makro, termasuk harga jual minyak mentah Indonesia, maka pembahasannya tidaklah menghasilkan penghematan yang signifikan. Untuk itu ada baiknya perlu usulan pemotongan belanja kementerian dan lembaga, untuk mengurangi tekanan subsidi di masyarakat.

"Pemotongan belanja pemerintah harus dan wajib karena birokrasi berat banget kelakuannya. Alihkan separuh dari belanja pemerintah yang dalam beberapa tahun ini sekitar Rp 130 triliun sampai dengan Rp 150 triliun ke infrastruktur," kata pengamat ekonomi Prof. Dr. Didiek J. Rachbini.

Jika dibandingkan dengan zaman Orde Baru, belanja pembangunan mendapat porsi cukup besar. Fakta memperlihatkan, selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 1991/1992 hingga 1993/1994 porsinya lebih tinggi ketimbang belanja rutin. Separuh lebih dari belanja pemerintah pusat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pemerintah.

Saat itu memang didukung stabilitas politik yang kuat, tim ekonomi pemerintahan mampu bekerja dengan baik, yang terkenal dengan konsep “Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan” yang menjadi landasan bagi tim ekonomi Orba untuk menciptakan sejumlah program andalan, khususnya di pertanian dan infrastruktur.

Sistem sentralisasi pada masa itu sangat kuat. Hampir semua program pembangunan berbentuk instruksi presiden (inpres), seperti inpres pembangunan desa, kabupaten, kota dan provinsi. Ada pula inpres pembangunan dan pemugaran pasar, pembangunan sekolah dasar, pembangunan prasarana kesehatan yang pemanfaatan khusus untuk proyek tertentu. Penggunaan dana untuk program yang spesifik saat ini dikenal sebagai dana alokasi khusus.

Berbeda dengan masa reformasi, dimana terjadi penurunan kualitas belanja pembangunan. Ironisnya, sebagian besar porsi dana APBN untuk membiayai gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dan pembayaran cicilan utang pokok dan bunga pinjaman luar negeri serta subsidi BBM. Akibatnya, beban subsidi BBM meningkat tiga kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya menjadi Rp 28 triliun.

Komposisi belanja rutin besar dengan belanja pembangunan kecil terus terpola sampai sekarang bahkan semakin memburuk. Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 cenderung semakin mengurangi porsi belanja pembangunan. Jadi, dalam pembahasan APBN-P 2012 pemerintah dan DPR harus berani memotong belanja pemerintah yang tidak efisien itu.

BERITA TERKAIT

Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

      NERACA   Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.…

Proses Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Harus Selaras

Fauzi Aziz, Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri Transformasi Indonesia memang tidak bisa lepas dari proses politik, proses ekonomi dan proses…

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Awas Korupsi di Desa

Membanjirnya anggaran negara ke desa pada hakikatnya bertujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, banyak aparat…

Apresiasi Kinerja Jokowi-JK

Memasuki usia ke-3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, masyarakat sudah merasakan dinamika pembangunan yang positif. Tidak heran jika pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi,…

Komitmen Anies-Sandi Ditunggu

  Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya resmi memegang tampuk kepemimpinan birokrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kita mendukung…