Ditjen Pajak Takkan Urus UKM

NERACA

Jakarta---Masalah pajak Usaha Kecil dan Menengah takkan lama lagi akan ditangani lembaga lagi. Karena pajak UKM merupakan konsep dari Peraturan pemerintah. Intinya,Ditjen Pajak tak berwenang menanganginya nanti. "Pajak UKM kini sudah bukan lagi menjadi kewenangan Ditjen Pajak karena pajak UKM tersebut merupakan konsep Peraturan Pemerintah (PP)," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Dedi Rudaedi di Jakarta,

Menurut Dedi, PP terkait pajak UKM kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan dan masih akan dikaji oleh sejumlah pihak. Berdasarkan kajian Ditjen Pajak, tambahnya, bagi usaha mikro yang beromset di bawah Rp300 juta per tahun, maka akan dikenai pajak penghasilan sebesar 0,5%. Namun, masih ada beberapa kajian lanjutan dari sejumlah pihak yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. "Keputusan akhir akan tergantung pada kajian Badan Kebijakan Fiskal (BKF) serta kajian Kementerian Keuangan,” paparnya.

Kemungkinan besar, kata Dedi lagi, masalah pajak UKM ini akan mendapat pembahasan lagi di Kemenko. Karenanya keputusan menunggu selanjutnya. “Selain itu mungkin juga akan dibahas pada tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," ujarnya

Namun Dedi berharap PP mengenai pajak UKM tersebut bisa segera diterbitkan karena merupakan cerminan dari cara Ditjen Pajak memberikan edukasi kepada UKM.

Lebih jauh kata Dedi, persentase PPh yang rencananya akan dikenakan kepada UKM yang memiliki omset Rp300 juta sampai Rp4 miliar adalah 3%-5%. Sedangkan bagi pengusaha mikro dengan omset maksimal Rp300 juta akan dikenakan pajak sebesar 0,5%.

Sebelumnya, Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak, Sjarifuddin Alsah, mengatakan pengenaan pajak kepada UKM ini merupakan salah satu upaya Ditjen Pajak dalam ekstensifikasi penerimaan pajak. "Mulai tahun lalu kita sudah melakukan kajian terhadap peran atau kontribusi UKM terhadap penerimaan perpajakan. Kita melihat jumlah mereka sangat banyak jutaaan, tetapi kontribusinya selama ini sangat kecil," ujarnya

Selama ini, kata dia, belum ada peraturan pajak yang khusus untuk UKM. Selama ini, UKM diperlakukan sama dengan wajib pajak biasa seperti usaha pertambangan, seperti pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Dengan perlakuan yang sama itu, lanjutnya, maka UKM pun menjadi sulit dan rumit dalam membayar pajak. Oleh sebab itu, Ditjen Pajak pun berupaya memberikan kemudahan dengan membuat peraturan pajak khusus untuk UKM berupa Peraturan Pemerintah (PP). "Sekarang dalam tahap finalisasi ya," tambah Sjarifuddin.

Dalam mengerjakan draft PP pajak untuk UKM itu, Ditjen Pajak bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Ini karena kementerian tersebut yang mengerti teknis terkait UKM. "Pembicaraannya cukup efektif dan sangat aktif antara kita dengan Kementerian Koperasi dan UKM," jelasnya. **bari.

BERITA TERKAIT

Sambut Baik Kemudahaan UKM - Japnas Janjikan 4 Anggotanya IPO di 2019

NERACA Jakarta – Dukung industri pasar modal dan mendorong lebih banyak perusahaan tercatat di pasar modal, Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas)…

Pemkot Palembang Bakal Kenai Pajak "Restoran Tenda"

Pemkot Palembang Bakal Kenai Pajak "Restoran Tenda" NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bakal mengenai pajak restoran-restoran tenda yang…

MESKI PENERIMAAN SEKTOR MINERBA MENINGKAT - KPK: Kepatuhan Pajak SDA Masih Rendah

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tingkat kepatuhan pajak di sektor sumber daya alam (SDA) khususnya sektor ekstraktif masih rendah. Perusahaan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

Devisa Sektor Pariwisata Selalu Meningkat

    NERACA   Jakarta - Devisa dari sektor pariwisata selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat 202 miliar…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…