Anwar Usman

Ketua Mahkamah Konstitusi

2019 Jadi Tahun Pertaruhan Bagi MK

NERACA

Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan tahun politik 2019 akan menjadi tahun pertaruhan bagi MK untuk menyelesaikan kewajiban konstitusional.

"Namun, saya yakin dan percaya, jika kita bekerja sama dengan baik, profesional serta menjaga integritas dan niat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, maka apa yang menjadi tanggung jawab kita dapat diselesaikan dengan baik," ujar Anwar di sela-sela Peringatan Ulang Tahun Ke-15 MK yang digelar di Gedung MK Jakarta, Senin (13/8).

Lebih lanjut Anwar mengatakan persiapan MK menggelar sidang sengketa pemilu legislatif dan sengketa pemilu presiden menjadi hal yang sangat penting, mengingat perkiraan jumlah perkara yang diterima cukup besar. Anwar merujuk pada penyelenggaran Pemilu 2014, di mana jumlah perkara yang diterima MK adalah 903 kasus yang diajukan oleh 12 partai politik di tingkat nasional, tiga partai politik Aceh dan 34 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari 32 provinsi.

"Jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu 2019 nanti, terdapat penambahan empat partai politik nasional dan satu partai politik lokal Aceh," ujar Anwar.

Dengan bertambahnya jumlah partai politik nasional dan lokal pada Pemilu 2019, maka terdapat 20 partai peserta Pemilu pada 2019. Terkait dengan penambahan daerah pemilihan, yang berimplikasi pada penambahan jumlah kursi, Anwar memaparkan bahwa kursi DPR semula yang berjumlah 560 kursi dari 77 dapil, kini menjadi 575 kursi dari 80 dapil."Artinya, terdapat penambahan tiga jumlah dapil dan 15 kursi DPR," kata Anwar.

Jumlah kursi legislatif di tingkat pusat ini belum termasuk 136 kursi anggota DPD dari seluruh provinsi, dan kursi DPRD Provinsi berjumlah 2.207 kursi, sementara DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 16.895 kursi. Sehingga total kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 19.102 kursi.

"Tanggung jawab MK dalam mempersiapkan penyelenggaran sidang sengketa Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 merupakan amanah konstitusi yang harus dilaksanakan demi terwujudnya negara hukum yang demokratis," tukas Anwar. Ant