DPR Berharap Syafruddin Jauhkan PNS dari Korupsi

DPR Berharap Syafruddin Jauhkan PNS dari Korupsi

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mampu menjauhkan PNS dari kasus korupsi.”Syafruddin terbilang sosok yang bersih sebagai perwira tinggi kepolisian,” kata politikus NasDem itu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (15/8).

Pengalamannnya sebagai Wakapolri yang memiliki peran mengatur sumber daya manusia di institusi Polri merupakan salah satu gambaran jelas prestasinya. Ia juga berharap dan yakin Syafruddin mampu meneruskan pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Asman terkait dengan reformasi birokrasi, khususnya di lingkungan aparatur negara.

Indonesian Corruption Watch sebelumnya merilis data yang menyebutkan pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah daerah menjadi aktor pelaku korup terbanyak selama 2017. Dalam data tren pelaku profesi korupsi, disebutkan pada tahun 2015 s.d. 2017, dari keseluruhan terdakwa korupsi, aktor yang berprofesi sebagai pegawai di tingkat pemkab/pemkot/pemprov berada di urutan tertinggi sebagai pelaku korupsi. Sebanyak 456 PNS di daerah yang terjerat kasus korupsi pada tahun 2017, kata dia, meningkat drastis dari data tahun 2016 dengan angka yang terkena kasus korupsi sebanyak 217 PNS.

Sahroni berharap dengan pengetahuannya di bidang hukum, Syafruddin akan mampu menjadikan para PNS menjadi lebih bersih, khususnya dari kasus korupsi."Berbekal pengalamannya sebagai penegak hukum, kita berharap para aparatur negara di bawah kepemimpinannya akan lebih bersih. Jangan lagi ada PNS yang terlibat kasus korupsi dan reformasi birokrasi akan berjalan lebih baik," ujar dia.

Mengenai sosok pengganti Wakapolri yang dikabarkan akan diteruskan oleh Irjen Pol. Idham Azis, Sahroni menilai sosok perwira tinggi yang saat ini menjabat Kapolda Metro Jaya terbilang mumpuni. Ketegasan Idham diharapkan pula diteruskan ketika menjabat sebagai Wakapolri. Idham harus mampu meneruskan pekerjaan baik yang sudah dilakukan oleh Syafruddin.

Sahroni berpesan agar Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dan Idham Azis sebagai Wakapolri mampu memberikan keamanan kepada negara, khususnya dari terorisme. Polri dingatkanya juga mampu membuktikan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dengan tidak adanya permainan kasus serta memberikan pelayanan yang baik sesuai moto profesional modern terpercaya (promoter)."Kapolri dan Wakapolri berlatar belakang Densus 88. Ini menjadi gambaran kesiapan Polri dalam pemberantasan teroris," kata dia.

Di satu sisi, kata dia lagi, Polri juga harus terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan membuktikan pelayanan yang baik secara promoter.

Politisi Partai Amanat Nasional Asman Abnur melakukan proses serah terima jabatan (sertijab) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada penggantinya, Komjen Pol Syafruddin di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (15/8).

Proses sertijab diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden Nomor 142P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan periode 2014-2019.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sertijab serta penyerahan memori jabatan. Dalam sambutannya, Asman Abnur menyampaikan keyakinannya bahwa Syafruddin akan segera mampu bekerja dan bertugas sebagai Menteri PANRB. Ant

BERITA TERKAIT

Kadin Berharap Pemerintah Susun Regulasi Lebih Pro Dunia Usaha - Sektor Riil

NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia berharap pemerintah membuat kebijakan dan regulasi bidang kelautan dan perikanan pro dunia…

Kinerja Buruk PNS

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Melihat data kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang dipaparkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur…

PUB Obligasi BRI Meleset dari Target - Mempertimbangkan Sisa Waktu

NERACA Jakarta – Mempertimbangkan kondisi pasar yang tidak bakal menyerap seluruh obligasi, PT Bank BRI (BBRI) menyatakan telah menghentikan kegiatan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali NERACA Jakarta - PT Merpati Nusantara Airlines harus mengikuti sejumlah tahapan apabila ingin…

Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK Soal OSO

Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK Soal OSO NERACA Jakarta - Sejumlah pakar hukum menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk…

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan saksi dari…