Kemandirian Ekonomi RI?

Jelang peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2018 dan sudah resminya dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden yang siap maju Pemilu 2019, kondisi perekonomian Indonesia saat masih belum menggembirakan. Hal ini harus menjadi tantangan Tim Ekonomi Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi yang perlu menyusun platform ekonomi baru agar Indonesia bisa lolos dari ancaman krisis dalam 4 tahun terakhir ini.

Coba kita lihat kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi-JK dalam semester I-2018. Pertumbuhan ekonomi yang akan patok di level 7%, ternyata realisasinya rerata pertumbuhan ekonomi sekitar 5% plus minus 1%. Bahkan sempat anjlok di level 4,79% di 2015, sementara sampai Juni 2018 mencapai level tertinggi di level 5,27%. Sehingga pertumbuhan rata-rata Januari-Juni 2018 mencapai 4,16%, tapi inipun di bawah target pertumbuhan 2018 sebesar 5,4%.

Tidak mengherankan jika capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2018 sangat mengejutkan sekaligus menggembirakan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Dia mengaku tak menduga capaian pertumbuhan ekonomi 5,27% sebagai dampak Lebaran. Tingkat inflasi pun relatif baik, dari target APBN 2018 sebesar 3,5%, realisasinya per Juni hanya 3,12%. Hanya persoalan nilai tukar rupiah pada APBN 2018 yang dipatok di level Rp13.500, realisasinya rerata di level Rp13.746, bahkan belum lama ini rupiah sempat menyentuh ke Rp14.600 per US$.

Begitu pula harga minyak dunia yang dipatok pada APBN 2018 di level US$48 per barel, realiasinya di level US$72 per barel. Bahkan harga minyak dunia sempat menyentuh level US$79 per barel, dengan gejolak di Turki dan Timur Tengah, dikhawatirkan harga minyak dunia bakal menembus level US$100 per barel.

Tidak hanya itu. Pada saat yang sama pemerintahan Jokowi-JK juga gencar melakukan impor beras, jagung, kedele, garam, gula, minyak goreng, bawang putih, dan lainnya yang pada akhirnya berdampak pada melebarnya defisit neraca pembayaran (balance of payment) dan defisit transaksi perdagangan (current account deficit-CAD), yang sekaligus menciptakan twin deficit.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan CAD Indonesia di 2018 akan meningkat dan diprediksi akan mencapai defisit US$25 miliar atau sebesar -2,3% dari PDB, lebih tinggi dari data 2017 sebesar US$17,5 miliar atau -1,7% dari PDB.

Berdasarkan data gabungan BI, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Keuangan (2018), terutangkap bahwa Indonesia tak hanya mengalami defisit transaksi berjalan, tapi juga mengalami defisit neraca pembayaran pada kuartal I-2018 tercatat US$3,9 miliar yang meningkat menjadi US$4,3 miliar pada kuartal II-2018.

Menurut data BI, sektor perdagangan menjadi penyebab utama mengapa Indonesia mengalami pelebaran defisit neraca transaksi berjalan. Defisit pada neraca transaksi berjalan pada kuartal I-2018 disebabkan oleh masih berlanjutnya penurunan kinerja ekspor Indonesia seiring dengan berakhirnya periode commodity booming sejak 2012. Selain itu meningkatnya aktivitas produksi dan investasi pada awal tahun yang berujung pada peningkatan impor barang modal dan bahan baku.

Pada April 2018, ekspor tumbuh 9,01% (YoY) sedangkan impor tumbuh 34,68% 2108 menjadi 25,67%, juga memberikan tekanan yang tidak sedikit pada neraca pendapatan primer. Neraca perdapatan primer tercat defisit US$7,9 miliar pada kuartal I-2018.

Akibatnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS terus melemah hingga menembus level Rp14.200. Pada penutupan pasar 23 Mei 2018 rupiah diperdagangkan melemah ke level Rp14.207, atau terdepresiasi sebesar 2,1% dalam sebulan (month to date), atau 4,7% dalam (year to date).

Faktor eksternal lainnya seperti membaiknya perekonomian AS yang mendorong The Fed secara agresif untuk menaikan suku bunga acuannya, juga mendorong melemahnya kurs rupiah, serta memicu terjadinya capital outflow yang cukup besar.

Karena kompleksitas persoalan tersebut, maka beban berat kemandirian ekonomi Indonesia menjai faktor penting dan menjadi tantangan Capres dan Cawapres 2019 untuk menjawab kelemahan-kelemahan kondisi ekonomi saat ini.

BERITA TERKAIT

Politik dan Ekonomi

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Drama politik ekonomi semakin dipertontonkan para elite politik…

Menko PMK - Bansos Harus Mampu Ciptakan Kemandirian Ekonomi

Puan Maharani Menko PMK Bansos Harus Mampu Ciptakan Kemandirian Ekonomi Jakarta - Menko PMK Puan Maharani menegaskan bahwa bantuan sosial…

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar - Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan NERACA Jakarta…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Waspadai Fluktuasi Rupiah

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam rentang perjalanan beberapa pekan terakhir  menguat signifikan. Dari posisi terlemahnya sejak 1998…

Beban Utang vs Defisit APBN

Belakangan ini sejumlah pihak membuat “gaduh” melihat membengkaknya utang pemerintah Indonesia. Meski demikian, total utang Indonesia terus bertambah dari tahun…

Jaga APBN Tetap Sehat

Meski asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS dalam APBN 2019 dipatok Rp 15.000 per US$, pos-pos pembelanjaan negara hendaknya tetap…