Asosiasi Perumahan Soroti Perpajakan Terkait Industri Properti

Asosiasi Perumahan Soroti Perpajakan Terkait Industri Properti

NERACA

Jakarta - Asosiasi pengembang perumahan yang tergabung dalam Persatuan Realestate Indonesia (REI) dalam sejumlah kesempatan menyoroti kebijakan perpajakan terkait sektor industri yang seharusnya bisa lebih mengembangkan sektor perumahan di Tanah Air.

Ketua Umum DPP REI Solaeman Soemawinata dalam keterangan tertulis Senin (13/8), menyatakan perlunya peninjauan sejumlah regulasi pajak yang selama ini dinilai kurang ramah terhadap perkembangan industri properti.

Sejumlah regulasi tersebut antara lain terkait dengan pajak penerapan barang mewah sebesar 20 persen untuk rumah tapak yang disebut mewah atau seharga minimal Rp20 miliar. Sedangkan hal lainnya dicontohkan seperti pajak lahan terlantar yang diinilai juga bakal menghambat secara psikologis kalangan pengembang untuk membangun rumah.

Terkait pajak, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ekky Awal Mucharam mengemukakan, pihaknya menegaskan bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan instrumen penting guna mewujudkan keadilan sosial melalui fungsi redistribusi pendapatan negara."Fungsi redistribusi PNBP ini hanya dapat terwujud jika masyarakat golongan ekonomi lemah dan rentan secara ekonomi tidak dibebani oleh pungutan PNBP," kata Ecky Awal Mucharam.

Untuk itu, ujar dia, Fraksi PKS juga meminta jaminan tarif nol persen atau gratis terkait PNBP pada berbagai layanan dasar umum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu sebagai perwujudan hal tersebut. Ia mengingatkan, dengan jumlah masyarakat miskin yang masih banyak dan diperparah dengan menurunnya daya beli, negara tidak boleh membebani mereka dengan pungutan atas pelayanan yang diberikan.

Dengan adanya jaminan tersebut dalam PNBP, lanjutnya, maka dinilai lebih ada kepastian hukum untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu dari pungutan yang dibebankan oleh negara.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebijakan pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai dengan nol rupiah atau nol persen untuk kondisi tertentu diberikan untuk menjawab aspek keadilan."Untuk masyarakat yang tidak mampu kami berikan nol rupiah atau nol persen tarif. Itu jauh memiliki landasan yang lebih kuat dengan UU ini dan secara eksplisit memandatkan kepada pemerintah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/7).

Kebijakan pengenaan tarif sampai dengan nol rupiah atau nol persen untuk kondisi tertentu merupakan salah satu pokok penyempurnaan dalam aturan PNBP yang baru. Pengenaan tarif sampai dengan nol rupiah dalam kondisi tertentu untuk aspek keadilan seperti masyarakat tidak mampu, pelajar atau mahasiswa, UMKM, hingga penganggulangan bencana. Mohar/Ant

BERITA TERKAIT

Minim Sentimen Positif Apa Maknanya - Oleh : Fauzi Aziz, Pemerhati Ekonomi dan Industri

Judul ini terinsipirasi oleh hal yang berkembang di pasar. Saat ini kita tahu bahwa pasar uang dan pasar modal tidak…

Katrol Kompetensi SDM Industri 4.0, Kemenperin-BSN Teken MoU

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional sepakat untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang terampil…

Industri Tekstil Indonesia Bidik Ekspor Senilai US$14 Miliar - Sepanjang 2018

NERACA Jakarta – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa dari ekspor…

BERITA LAINNYA DI HUNIAN

Separuh Generasi Milenial Tinggal di Kos - Survei IPW

Separuh Generasi Milenial Tinggal di Kos Survei IPW NERACA Jakarta - Survei Indonesia Property Watch (IPW) terhadap generasi milenial menunjukkan…

JRP Rampungkan Lebih Cepat Bintaro Plaza Residence

JRP Rampungkan Lebih Cepat Bintaro Plaza Residence   NERACA Tangerang Selatan - PT Jaya Real Property Tbk berhasil merampungkan lebih cepat…

Mitsubishi: Mulai Ada Tren Lift di Perumahan

Mitsubishi: Mulai Ada Tren Lift di Perumahan NERACA Jakarta - Presiden Direktur PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator, Christian Satrya…