Target Replenting Kebun Sawit Rakyat Sulit Tercapai - Dana BPDPKS Belum Cair

Pemerintah menargetkan 185.000 perkebunan sawit rakyat yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, sudah teremajakan (replenting) pada tahun 2018. Namun target itu diragukan tercapai karena syarat administrasi yang diterapkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dinilai menyulitkan petani sawit.”Kalau cara kerjanya seperti ini tidak akan selesai target 185 ribu yang disampaikan Dirjen Perkebunan dalam tahun ini,"kata pengamat perkebunan, Gamal Nasir di Jakarta, Selasa (14/8).

Kendala yang dimaksud, yakni antara Dirjen Perkebunan dan BPDPKS tidak sejalan dalam menyukseskan program Presiden Jokowi tersebut. Dirjen Perkebunan ingin petani segera melakukan replenting setelah sosialisasi disampaikan, namun di satu sisi BPDPKS tidak bisa langsung mencairkan dana karena harus melewati tahap verifikasi data lahan sawit dan pemilik sawit.

Seperti diketahui, pemerintah mensubsidi Rp25 juta per hektare untuk peremajaan kebun sawit rakyat.”Selama ini ada kesan saling menyalahkan antara Dirjen Perkebunan dan BPDPKS. Rekomendasi teknis yang diusulkan Dirjen Perkebunan ada beberapa yang belum cair uangnya. Sehingga saat Dirjen Perkebunan sosialisasi ke mana-mana, petani anggap akan susah cair sehingga kesulitan juga dirjen perkebunan untuk mendata petani mana yang mau replanting," ujar Gamal.

Dia menyarankan BPDPKS memberi kelonggaran aturan, karena program replenting sangat baik untuk produktifitas minyak sawit ke depannya. Dengan replanting, perkebunan sawit yang sudah tidak maksimal produktifitasnya karena pohon sudah terlalu tua, diganti dengan pohon-pohon baru, dimana bibit yang dipakai sudah tersertifikasi.”Ini kan untuk kesejahteraan rakyat, harusnya dipermudah. Kalau sudah ada rekomendasi teknis oleh Dirjen Perkebunan, segera dicairkan jangan diverifikasi lagi, terlalu lama itu. Buat petani jadi menunggu lagi," tegasnya.

Verifikasi di antaranya meliputi kesesuaian data petani dan lahan; setifikat lahan, laku lokasi tanaman sawit apakah di lahan perkebunan atau di hutan. Sementara, Junisab Akbar, Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) menyebutkan bahwa tata kelola mengutip dan mendistrubusikan pendapatan negara bukan pajak yang dilakukan oleh BPDPKS harus sesuai dengan esensi pendirian dari institusi itu.

Dirinya menuturkan, jangan malah salah satu maksudnya untuk menjaga konsistensi sumber sawit Indonesia dengan cara replanting, namun justru hal itu tidak maksimal terwujud. Jika replanting kebun sawit rakyat tidak tercapai sesuai target, lantas untuk apa BPDPKS dialokasikan memakai uang negara dalam menata kelola pemisahan uang negara yang bersumber dari ketentuan eksport sawit itu?

Menurutnya, tentang bagaimana teknis serapan uang negara dengan cara yang baik dan benar, sesungguhnya tidak sulit. Terlalu naif jika mereka menyatakan sulit. Selama ini publik melihat bahwa BPDPKS yang justru masih belum berkinerja dengan baik. Itu terlihat diberbagai media bagaima mereka kerap berbenturan pendapat dengan penyelenggara negara dari kementerian.

Disampaikannya, mereka malah dinilai tidak sejalan dengan kementerian. Perilaku itu tentu sangat tidak elok, seakan hanya mereka saja yang mutlak berkompeten untuk tata kelola dana tersebut. "Perilaku dan model manajemen mereka menurut kami harus dikaji ulang oleh pemerintah. Sudah cukup waktu untuk memberi kesempatan. Dan itu sudah bisa diasesmen. Saran kami BPK RI sebaiknya segera ditugaskan oleh DPR RI untuk melakukan audit kinerja dan keuangan BPDPKS,"tandasnya.

BERITA TERKAIT

HK Metals Bidik Dana IPO Rp 337,33 Miliar - Tawarkan Harga Rp 190-230 Persaham

NERACA Jakarta -PT HK Metals Utama menawarkan harga saham perdana antara Rp 190-230 per saham. Nantinya, dana  hasil IPO akan…

Sinarmas AM Targetkan Dana Kelola Rp 500 Miliar - Terbitkan Produk ETF Pertama

NERACA Jakarta – Ramaikan produk Exchanged Traded Fund (ETF) di pasar modal, PT Sinarmas Asset Management menerbitkan reksa dana indeks…

Pemkot Palembang Optimistis Target PBB Tercapai

Pemkot Palembang Optimistis Target PBB Tercapai NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang optimistis target penerimaan pajak bumi dan bangunan…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Transaksi Saham di NTB Tetap Tumbuh

Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Mataram, Nusa Tenggara Barat, I Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana menyatakan, transaksi pembelian saham…

Tawarkan Harga Rp 190-230 Persaham - HK Metals Bidik Dana IPO Rp 337,33 Miliar

NERACA Jakarta -PT HK Metals Utama menawarkan harga saham perdana antara Rp 190-230 per saham. Nantinya, dana  hasil IPO akan…

Siapkan Sanksi Tegas - BEI Ingatkan Soal Aturan Free Float Saham

NERACA Jakarta - Meskipun meleset dari target, pihak PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mengingatkan emiten untuk memenuhi kewajiban aturan…