NERACA

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang semester pertama 2018 mencapai Rp361,6 triliun. “Realisasi investasi pada triwulan kedua 2018 sebesar Rp176,3 triliun menurun 4,9 persen dari triwulan pertama 2018 sebesar Rp185,3 triliun atau meningkat 3,1 persen dari triwulan kedua 2017 sebesar Rp170,9 triliun," kata Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis dalam paparan di Jakarta, Selasa (14/8). 

Realisasi investasi diklaim mengalami perlambatan pertumbuhan karena pada triwulan kedua 2018 yang mencapai Rp176,3 triliun hanya tumbuh 3,1 persen dibandingkan periode yang sama 2017. Pertumbuhan itu juga melambat jika dibandingkan dengan capaian triwulan kedua 2017 terhadap triwulan kedua 2016 sebesar 12,7 persen.

Azhar menjelaskan selama triwulan kedua 2018, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp80,6 triliun, naik 32,1 persen dari Rp61,0 triliun pada periode yang sama tahun 2017. Sementara itu penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp95,7 triliun, turun 12,9 persen dari Rp109,9 triliun pada periode yang sama tahun 2017. "Sementara secara kumulatif Januari-Juni 2018 realisasi investasi mencapai Rp361,6 triliun, meningkat 7,4 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp336,7 triliun. Jadi totalnya naik tapi melambat," katanya.

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, dalam kesempatan yang sama, menjelaskan dari target realisasi investasi yang dipatok sebesar Rp765 triliun, ia mengaku perlambatan yang terjadi akan membuat pemerintah kesulitan mencapai target. "Tapi pemerintah tidak akan diam, tidak akan pasif, kami akan siapkan langkah terobosan untuk menghalau efek negatif gejolak kurs dan pasar modal dunia dan tantangan lainnya," katanya.

Menurut Tom, sapaan akrabnya, sisa waktu hingga akhir 2018 akan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mencapai target serta mempersiapkan langkah-langkah menjaga realisasi investasi pada 2019. Untuk periode Januari-Juni 2018, dari total realisasi investasi sebesar Rp361,6 triliun, realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Berdasarkan sektor usaha, realisasi investasi tersebar di sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran; pertambangan; transportasi, gudang, dan telekomunikasi; listrik, gas, dan air; dan industri logam, mesin, dan elektronik. Sedangkan realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara adalah: Singapura, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan dan Hong Kong. Realisasi investasi sepanjang paruh pertama 2018 berhasil menyerap 491.082 orang, turun dari penyerapan tenaga kerja pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berhasil menyerap 539.457 orang.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai, setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan realisasi investasi pada kuartal kedua mengalami penurunan dibanding dengan kuartal pertama. Salah satu di antaranya adalah libur Lebaran selama 12 hari yang menghambat aliran investasi, terutama terkait pengurusan perizinan.

Faktor penting lainnya adalah kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2019 yang kian memanas. Banyak investor wait and see, menunggu apakah akan ada pergolakan di tahun politik ini. “Proses produksi masih jalan, tapi ekspansinya ditahan. Penahanan bisa sampai 2019, ketika terpilih pimpinan baru, mereka baru ekspansi lagi," ucap Andry, seperti dikutip Republika.co.id.

Penyebab ketiga, belum adanya perbaikan di sektor produksi, terutama di manufaktur, yang dapat meningkatkan investasi. Perbaikan tersebut di antaranya meliputi regulasi. Bulan lalu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merilis Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah proses investasi, tapi faktanya ada misinterpretasi. Menurut Andry, ada kebingungan yang timbul pada kalangan pengusaha terkait perbedaan OSS ini dengan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTS) di daerah-daerah. "Apakah mereka yang sudah mengurus ke PTSP, harus izin lagi ke OSS atau tidak. Mereka masih bingung dengan poin-poin tersebut," tuturnya.

Faktor lain, sumber input bahan baku untuk pendukung industri yang masih mahal, seperti gas. Terakhir, rencana pemerintah untuk membatasi bahan baku impor yang kontribusinya masih besar di Indonesia. Dengan rencana ini, investor melihatnya sebagai ancaman untuk berusaha di Indonesia. bari