Presiden Jokowi Minta Menteri Siap Siaga - HADAPI DAMPAK KRISIS EKONOMI TURKI

Jakarta-Presiden Jokowi akhirnya memerintahkan para menterinya untuk menjaga kewaspadaan dan kesiagaan dalam menghadapi imbas gejolak ekonomi yang terjadi di Turki saat ini. Kesiagaan itu antara lain menjaga cadangan devisa untuk memperkuat perekonomian Indonesia.

NERACA

Dalam rapat terbatas (ratas) kabinet kerja tersebut, Presiden menuturkan memperkuat cadangan devisa merupakan hal penting yang harus dilakukan agar ketahanan ekonomi Indonesia semakin kuat. Terlebih di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian akibat perang dagang dan krisis yang melanda Turki. ‎"Termasuk dampak yang terakhir terjadi di perekonomian di Turki. Kita juga harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada nilai yang wajar, inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang aman," ujar Jokowi di Jakarta, Selasa (14/8).

‎Berkaitan dengan hal itu, Jokowi ingin memastikan progres dari pembahasan dalam ratas-ratas sebelumnya, seperti kebijakan pencampuran CPO ke solar sebesar 20% (B20) yang diharapkan dapat menekan impor BBM. "Kemudian juga peningkatan penggunaan TKDN terutama untuk BUMN besar yang sebelumnya banyak menggunakan komponen impor agar ini diperhatikan. Kemudian juga di Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, pengendalian impor saya kira harus betul-betul kita cermati secara detail dan cepat sehingga impor-impor barang yang memang sangat penting dan sangat tidak penting itu bisa kita ketahui," ujarnya.

Jokowi juga mengingatkan jajarannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pariwisata. Sebab sektor ini diharapkan mampu berkontribusi besar dalam peningkatan cadangan devisa.‎

"Terakhir saya ingatkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur yg mendukung pariwisata, terutama pada lokasi-lokasi pariwisata prioritas yang telah kita tetapkan. Karena sektor ini akan cepat mampu menambah dan memperkuat cadangan devisa kita," ujarnya.

Presiden mengatakan bahwa upaya menjaga kekuatan ekonomi dalam negeri terhadap guncangan saat ini sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Menkeu Sri Mulyani menurut dia, sudah berhasil mengelola defisit APBN sehingga tahun ini diperkirakan akan berada di level 2,12% dari PDB.

Upaya yang sama, menurut Jokowi, juga sudah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Lihat rasio kecukupan modal (CAR) perbankan yang masih kuat, berada di posisi 22%. Ini harus dijaga," tutur Kepala Negara.

Pemerintah memang mewaspadai merosotnya mata uang Turki Lira terhadap dolar AS. Anjloknya kurs lira diperkirakan bakal mempengaruhi sentimen pasar global yang dikhawatirkan turut berdampak pada Indonesia. "Sebagai negara anggota G20, tentu (perkembangan Turki) ini akan memberikan dampak terhadap keseluruhan perekonomian global. Walapun ukuran perekonomian (Turki) masih di bawah US$1 triliun, namun dia (Turki) posisinya strategis. Jadi kami harus tetap waspada," ujar Menkeu Sri Mulyani kepada pers di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Senin (13/8).

Menurut dia, kondisi Turki saat ini belum dialami oleh negara berkembang lain, termasuk Indonesia. Permasalahan di Turki, menurut Sri Mulyani, tidak hanya terjadi pada sektor keuangan saja tetapi juga pada politik dan keamanan.

Kendati demikian, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan BI dan OJK untuk menjaga agar ambruknya lira Turki tidak berimbas negatif terhadap sentimen pelaku pasar di negara berkembang, khususnya Indonesia.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa perekonomian domestik dalam kondisi baik. Hal itu tercermin dari kuatnya pertumbuhan ekonomi kuartal II yang mencapai 5,27 persen, inflasi yang terjaga, dan defisit APBN yang diperkirakan lebih rendah dari asumsi pemerintah. "Itu semua berbeda sekali dengan situasi yang ada di Turki," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Sebelumnya Reuters memberitakan sejak awal tahun, kurs Lira telah terdepresiasi sekitar 40% terhadap dolar AS. Hal itu dipicu oleh kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi Turki dan memburuknya hubungan Turki dengan AS.

Hambat Investasi

Secara terpisah, Kepala BKPM Thomas T Lembong mengkhawatirkan dampak gejolak ekonomi Turki mengganjal arus investasi pada semester II-2018. Kekhawatiran didasarkan pada gejolak yang terjadi di pasar uang dan modal, yang membuat rupiah merosot ke level Rp14.600 per US$.

Walaupun kemungkinan bersifat jangka pendek, gejolak tersebut tetap harus diwaspadai. Pasalnya, gejolak tersebut bisa membuat investor menunda rencana investasi mereka. "Selama investor belum yakin bahwa kurs rupiah sudah stabil, mereka akan tunggu terus untuk berinvestasi, sampai mereka yakin bahwa rupiah telah mencapai ekuilibrium baru," ujarnya, Selasa (14/8).

Meski demikian, Thomas masih yakin target investasi 2018 akan tercapai. Keyakinan didasarkan pada upaya pemerintah dalam meredam gejolak rupiah. Pemerintah saat ini mulai mengeluarkan kebijakan agar pelemahan rupiah bisa dibendung.

Salah satu kebijakan, mendorong perluasan mandatory biodiesel ke sektor non Public Service Obligation (PSO) agar impor minyak bisa ditekan. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal ke sektor industri yang berorientasi ekspor dan bisa memproduksi barang pengganti impor.

Thomas yakin, dengan kondisi tersebut rupiah bisa stabil sehingga investasi bisa mengalir lancar. “Dengan sisa waktu 5,5 bulan, ada waktu untuk mengejar target investasi 2018. Juga masih ada waktu mempersiapkan langkah guna menjaga realisasi 2019," ujarnya.

BKPM menargetkan realisasi investasi 2018 bisa mencapai Rp765 triliun. Namun hingga semester I-2018, target tersebut sudah tercapai Rp361,6 triliun atau 47,3%. Angka realisasi tersebut naik 7,4% secara year on year (yoy).

Deputi Pengendalian Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis merinci bahwa realisasi investasi tersebut hanya naik 3,1% dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp170,9 triliun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan kuartal I-2018, realisasi tersebut justru turun. "Turunnya 4,9%," ujarnya.

Azhar mengatakan bahwa berdasarkan sebaran investasi kuartal II-2018, sebagian besar masih dilakukan di Pulau Jawa. Besaran investasi di Jawa mencapai Rp94,4 triliun atau mencapai 53,5% dari total investasi. Untuk investasi di luar Pulau Jawa tercatat merosot tipis dari 46,6% pada kuartal II-2016 menjadi 46,5% dengan total investasi Rp81,9 triliun.

Secara kuartalan, Thomas mengatakan pada kuartal I-2018 Indonesia menerima investasi yang cukup besar di sektor e-commerce. Investasi serupa tidak terjadi pada kuartal II-2018 sehingga mempengaruhi capaian kuartal II-2018. Perlambatan laju investasi juga tak lepas dari gejolak kurs rupiah dan perang dagang Amerika Serikat dengan China.

Gejolak tersebut akan berpengaruh pada investasi jangka pendek karena sejumlah proyek akan ditunda di tengah kondisi ketidakpastian. Namun, dalam jangka menengah, pengaruhnya terhadap investasi tidak besar. "Sikap wait and see yang toh akan terjadi pada tahun politik diamplifikasi oleh gejolak rupiah dan gejolak perekonomian di negara berkembang," ujarnya.

Pemerintah tidak akan tinggal diam melihat perlambatan investasi yang terjadi. Pemerintah akan memastikan berbagai kemudahan dan penyederhanaan prosedur untuk kegiatan investasi berjalan dengan baik sehingga memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. "Koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah juga akan lebih ditingkatkan untuk lebih mendorong terjadinya peningkatan realisasi investasi di masa mendatang," ujarnya.

Pemerintah juga akan ekstra hati-hati untuk mencegah terjadinya kebijakan blunder yang mengagetkan demi menjaga sentimen investasi pasar. "Perlu saya akui kebijakan blunder masih terjadi meskipun sudah berkurang banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," tutur dia.

Beban Utang Meningkat

Krisis ekonomi Turki berawal dari kondisi mata uang Lira yang harus terdepresiasi sangat dalam terhadap dolar AS. Hingga pecan ini, kurs lira sebesar 6,99 per US$ atau terdepresiasi sekitar 87% dari posisi awal tahun di kisaran 3,73 per US$.

Anjloknya mata uang negara di kawasan Eurasia itu rupanya dipicu oleh ketergantungan modal dan utang asing yang sangat besar. Utang berdenominasi dolar AS, baik yang berjangka pendek maupun panjang tersebut semakin lama kian menggunung.

Utang tersebut dipupuk sejak 2008, kala krisis keuangan melanda beberapa negara. Krisis itu, membuat lembaga keuangan di Turki gencar mencari suntikan modal asing agar bisa menyalurkan ke perusahaan domestik. Harapannya, ekonomi kembali menggeliat. Namun, malang tak dapat ditolak Turki. Usaha pemulihan ekonomi yang mereka jalankan rupanya tak berjalan mulus.

Ditengah upaya perbaikan ekonomi yang macet tersebut, biaya pinjaman kian meningkat dan memberi beban utang yang berlipat. Utang luar negeri pemerintah dan swasta Turki tercatat mencapai US$453,2 miliar pada akhir 2017 atau meningkat dua kali lipat dari 2009.

Sedangkan per Maret 2018, utang luar negeri yang telah jatuh tempo mencapai US$181,8 miliar. Peningkatan beban utang ini juga dipengaruhi oleh terapresiasinya indeks dolar AS dalam beberapa waktu terakhir. "Kondisi tersebut membuat Turki menjadi rentan karena sebagian besar pendanaan dilakukan dalam waktu kurang dari satu tahun," ujar Kepala Strategi Pasar Berkembang Bank Swedia SEB Per Hammarlund, seperti dikutip dari CNN.com, Senin (13/8).

Selain terlilit utang, Turki juga menderita defisit neraca transaksi berjalan (Current Account Deficit-CAD). Tercatat, CAD Turki dalam tiga tahun terakhir terus meningkat, dari U$33,1 miliar pada 2016 naik menjadi US$47,3 miliar (2017), dan US$51,6 miliar dalam 8 bulan terakhir tahun ini. bari/mohar/fba

C

BERITA TERKAIT

Transformasi Pembangunan Ekonomi

Oleh: Dhenny Yuartha Junifta Peneliti INDEF   Gejolak ekonomi global memang tak berkesudahan. Setiap kali datang, banyak negara dihantam. Kali…

Mengapa Pemerintahan Jokowi Menuai Pujian?

  Oleh : Dodik Prasetyo, Pemerhati Ekonomi Politik   Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai banyak pujian atas keberhasilan penyelenggaraan…

Presiden Teken Perpres Defisit BPJS Kesehatan Ditutupi dari Cukai Rokok

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penggunaan cukai…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

YLKI: Putusan MA Soal Taksi Daring Langkah Mundur

NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan…

PEMERINTAH SIAPKAN ATURAN KHUSUS (PP) - Eksportir Wajib Konversikan 50% DHE

Jakarta-Pemerintah akhirnya siap menerbitkan aturan yang mewajibkan eksportir mengkonversi devisa hasil ekspor (DHE) yang semula berbentuk mata uang asing ke rupiah.…

BUMN Harus Mampu Sebagai Jangkar Kinerja Ekspor

NERACA Jakarta – Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan kontribusi ekspor BUMN mencapai sekitar lima miliar dolar AS tahun ini. PT…