NERACA

Jakarta – Masyarakat diingatkan untuk tidak terjebak pada kampanye pangan murah, sementara pasangan capres dan cawapres yang akan berkompetisi pada Pilpres 2019 diminta memperhatikan kebijakan pangan nasional.

Direktur Institut Agroekologi Indonesia (INAgri), Syahroni di Jakarta, disalin dari Antara, meminta isu pangan tidak dijadikan komoditas politik. "Jangan cuma sekadar janji pangan murah atau sembako murah karena itu mitos yang tak mungkin diselesaikan oleh siapapun presiden dan wakilnya," kata Syahroni.

Menurut Syahroni, keberpihakan pada rakyat miskin bukan dengan pangan murah karena rakyat miskin ada yang berprofesi sebagai kaum urban dan kaum petani. "Kebijakan pangan murah sama saja membunuh petani," kata Syahroni.

Ia mengatakan di desa-desa para petani dan masyarakat yang bergantung pada aktivitas pertanian justru menikmati harga pangan yang tinggi. "Dalam definisi yang lebih luas, penampung produk pertanian, pengolah dan pengepul juga petani yang juga rakyat Indonesia," kata Syahroni.

Lantaran itu yang lebih tepat adalah kebijakan stabilisasi harga pangan pada titik keseimbangan. "Sederhananya adalah petani untung dan kaum urban terjangkau. Jadi jargonnya harga yang adil buat petani dan layak buat konsumen (kaum urban)," kata Syahroni.

Ia mengatakan persoalan pangan memang harus diatasi lebih realistis dan sistemik jangan sekadar janji dan mitos penyelesaian yang menyesatkan. Sebut saja pembangunan pertanian dan pedesaan yang lebih komprehensif menghadapi perkembangan zaman justru menjadi jawaban agar harga pangan stabil.

Desa-desa didorong meningkatkan produksi dengan pertanian yang efisien dan adaptif, penguatan peran Bulog untuk rakyat, serta diversifikasi konsumsi pangan sebagaimana kearifan lokal. "Industri pangan di pedesaan berbasis UMKM juga harus didorong," kata Syahroni.

Program yang dimiliki oleh kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah mendaftarkan ke Komisi Pengembangan Umum (KPU) harus dapat meningkatkan kinerja sektor riil nasional. "Sektor keuangan biasanya sangat mengikuti sektor riil," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani di Jakarta.

Untuk itu, ujar dia, sangat penting untuk memperhatikan kualitas dan kinerja sektor riil terutama pada bidang yang banyak menyerap lapangan kerja. Apalagi, ia mengingatkan bahwa banyak dari tenaga kerja yang ada di Indonesia, sebagian besar merupakan lulusan sekolah menengah hingga sekolah dasar.

Terkait dengan sektor ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyebutkan adanya tiga tantangan Indonesia dalam memperbaiki sumber daya manusia, salah satunya adalah peningkatan kualitas.

"Kalau bicara soal sumber daya manusia itu, ada tiga isu kalau kita lihat. Pertama, soal kualitas. Kalau kualitas saya jamin di Indonesia ini ada, mau cari tenaga kerja yang hebatnya seperti apa saja di Indonesia ini ada. Tapi masalahnya nanti yang kedua adalah jumlah," kata Hanif yang ditemui seusai telekonferensi bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Wisma Bina Graha, Jakarta, Selasa (7/8).

Menurut Hanif, jumlah pekerja Indonesia yang memiliki kualitas berada pada tingkatan "role model". Dia menambahkan sekitar 60 persen dari 133 juta angkatan kerja di Indonesia merupakan lulusan SD hingga SMP.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 dititikberatkan dan fokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"APBN kita sejak 2018 kemudian dipersiapkan pada 2019 titik beratnya adalah untuk meningkatkan SDM kita," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/8).

Hal itu, kata dia, dilakukan karena pada tahap pertama selama empat tahun program yang terkait infrastruktur relatif sudah berjalan dengan baik sehingga mulai tahun 2019, pemerintah ingin meningkatkan SDM agar lebih berkualitas dan siap bersaing di tingkat global.

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Latansa Mashiro Rangkasbitung Muhammad Husen mengatakan bahwa KH Ma'ruf Amin akan mampu membangkitkan ekonomi keumatan guna pemerataan kesejahteraan masyarakat. "Kami yakin Ma'ruf Amin sebagai pendamping Presiden Joko Widodo atau Jokowi mampu membangkitkan ekonomi keumatan," kata Muhammad Husen di Lebak. Menurutnya, sosok Ma'ruf Amin dalam membangun ekonomi keumatan tentu ahlinya karena dia memiliki kemampuan di bidang ekonomi syariah.